Sandra Karier ASN, Akhirnya Perwali 16/17 Direvisi

0
38

Foto ilustrasi (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Setelah menjadi polemik dan menuai sorotan banyak pihak, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan merevisi dua Peraturan Walikota (Perwali) yang menyandra karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kedua regulasi itu antaralain Perwali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang /Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor dan Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor.

Dan Pemkot Bogor menargetkan tahun 2022 seluruh PNS Eselon III dan IV memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai dengan Perwali Nomor 50 Tahun 2020 perubahan atas Perwali 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang /Jasa Pemerintah bagi pejabat administrasi tertentu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik mengatakan, di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan kewajiban ASN yang menjadi pelaku PBJ harus bersertifikasi.

Kedepannya kata dia, nanti paling lambat 31 Desember 2023 para pelaku PBJ yaitu PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan tidak cukup hanya memiliki sertifikat keahlian PBJ. Namun juga harus memiliki sertifikat kompetensi PBJ seperti yang diamanatkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Diakui Taufik, untuk menuju target di 2023 Pemkot Bogor telah mengeluarkan beberapa Perwali perubahan atas Perwali 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang /Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu dan Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi.

“Di Perwali 16 Tahun 2019 pasal 3 ayat (2) tertulis Pejabat Administrator yang telah menduduki jabatan administrator sebelum berlakunya Perwali ini wajib lulus sertifikasi paling lambat 30 Juni diubah menjadi wajib lulus paling lambat 31 Desember 2022,” katanya.

Dalam salah satu pasal tertuang, bahwa Pejabat Administrator tidak lulus setelah jangka waktu 6 bulan maka tidak diberikan TPP tetap sampai lulus sertifikasi PBJ diubah menjadi Apabila Pejabat Administrator tidak lulus sertifikasi setelah jangka waktu sesuai pasal tersebut maka tidak diberikan TPP Tetap sampai lulus sertifikasi.

Perubahan di pasal 3 ayat (6) Wajib lulus sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pejabat administrator yang akan pensiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Sementara untuk jabatan pengawas di rumuskan bahwa yang akan diangkat dalam jabatan pengawas setara eselon IVa wajib lulus sertifikasi paling lambat 31 Desember 2020 diubah menjadi, PNS yang akan diangkat dalam jabatan pengawas setara eselon IVa wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa.

Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib lulus sertifikasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan pengawas setara eselon IVa.

Sementara di ayat berikutnya, pejabat pengawas setara eselon IVa sebagaimana dimaksud pada itu yang telah menduduki jabatan pengawas sebelum berlakunya Perwali ini wajib lulus sertifikasi paling lambat 31 Desember 2020 diubah menjadi paling lambat lulus sertifikasi 31 Desember 2022.

Namun, apabila Pejabat Pengawas tidak lulus setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumny maka tidak diberikan TPP tetap selama 6 bulan diubah menjadi Apabila Pejabat Pengawas tidak lulus sertifikasi setelah jangka waktu, maka tidak diberikan TPP Tetap sampai lulus sertifikasi.

“Kenapa awalnya batas paling lambat kita berlakukan sampai tahun ini, itu sebenarnya kesiapan BKPSDM untuk target 2023 sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” kata Taufik.

Sebab, disebutkan di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 bahwa tahun 2023 PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan wajib memiliki sertifikat PBJ.

“Sebetulnya dari bulan Maret itu kita sudah mengagendakan untuk merevisi Perwali ini bersama bagian hukum, bagian PBJ dan BKAD karena tidak akan terkejar target tahun ini, baik yang sedang diklat atau yang akan mengikuti diklat,” jelasnya.

Taufik berujar, jika ada PNS yang akan menduduki jabatan administrator setingkat eselon III maka wajib lulus sertifikasi PBJ.

“Harapan kita dari adanya regulasi ini agar tata keuangan dan barang di masing-masing OPD tertata dengan rapi sesuai dengan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dan barang. Fungsinya agar di setiap OPD ada PPK masing-masing, tidak ke OPD lain,” ujarnya.

Jadi lanjut Taufik, dalam Perwali yang menjadi polemik itu, ia mengklaim tidak niatan untuk menghambat seseorang dan ini pure (murni) syarat dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan meningkatkan kompetensi ASN.

Inti perubahan perwali ini kata dia, untuk meningkatkan kompetensi ASN pengelola barang dan jasa dan juga persyaratan promosi jabatan. “Kebijakan ini hasil kolaborasi dengan OPD lainnya. Tujuannya agar semua ASN paham mengenai pengadaan barang dan jasa, terutama yang menduduki jabatan struktural,” tambahnya.

Dan untuk tahun ini, anggaran Diklat hampir 80 persen di refocusing ke penanganan Covid-19, sehingga Diklat 3 angkatan terpaksa tertunda.

Sekretaris Korpri Kota Bogor itu menghimbau kepada seluruh ASN agar fokus kepada tugas pokok dan fungsinya, jaga kebersamaan dan tetap melayani masyarakat dengan baik.

Terpisah, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Henny Nurliani menuturkan, saat ini PNS di Lingkungan Pemkot Bogor yang sudah memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa pemerintah berjumlah 217 orang.

Jumlah itu terdiri dari 179 orang pejabat struktural eselon II, III, IV dan 38 pegawai non struktural (fungsional, pelaksana). “Kalau kita melihat jumlah jabatan struktural (eselon III, IV) ada sekitar 952 orang. Artinya belum semua memiliki sertifikat PBJ,” katanya.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menyampaikan revisi Perwali tersebut merupakan kebijakan Pemkot Bogor yang menitikberatkan pada kebutuhan organisasi yang perlu segera ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional.

Hal itu dilakukan, mengingat saat ini tupoksi yang dijalankan ASN harus sejalan dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan dalam profesi.

“Salah satunya pemenuhan sertifikasi PBJ untuk menjalankan fungsi menghindari ketidaktahuan dalam prosedural pengadaan pemerintah,” ujarnya.

Sementara Anggota DPRD Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menyatakan dengan melakukan revisi artinya Pemkot menyerah dan membuktikan bahwa kajian Perwali nomor 16/17 tidak matang.

“Ya, terbukti BKPSDM merevisi regulasi itu. Kalau regulasi ditetapkan dan sebentar kemudian ditinjau ulang ,berarti tak disertai telaah dan kajian mendalam dalam penyusunannya,” ujar ASB.

Kendati demikian, kata ASB, sebuah produk regulasi tetap berlaku selama belum ada perubahan aturan. Jangan sampai perwali ini hanya dipakai main-makn.

“Disusun beberapa pasalnya untuk mengakomodir kepentingan. Kemudian jangan sampai juga buru-buru dievaluasi,” tandas dia. (As)

 

 

 

 

Editor : Endi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here