Pungutan “Duit” Bansos Dibidik Saber Pungli

0
80

Hukum & Kriminal, BogorUpdate.com
Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber – Pungli) memantau adanya dugaan temuan-temuan praktik pungutan liar (Pungli) pada Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Bogor.

Hal itu sesuai dengan data-data maupun informasi yang didapatkan oleh Pansus 3 DPRD Kota Bogor terkait pengawasan dan penanganan Covid-19 di Kota Bogor saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), mengenai Jaring Pengaman Sosial (JPS) bersama para Ketua RW diseluruh Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Ketua Satgas Saber Pungli Kota Bogor AKBP M. Arsal Sahban ikut angkat bicara terkait adanya dugaan praktik pungli dalam realisasi dana Bansos di Kota Bogor.

Arsal meminta peran serta dan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi, melaporkan, apabila terjadi pungutan dalam penyaluran Bansos di Kota Bogor.

“Kalau ada tindak pidana bisa melaporkan ke Satgas Saber Pungli atau Polresta Bogor Kota. Kita butuh peran serta masyarakat untuk menginformasikan terkait adanya pungutan dalam penyaluran Bansos ini,” kata Arsal kemarin.

Mantan Kapolres Lumajang ini menegaskan, bantuan-bantuan sosial yang diterima masyarakat dampak pandemi covid-19 harus bebas dari pungli.

Karena menurutnya, bansos tersebut menjadi perhatian khusus Presiden, sehingga tidak boleh ada pungutan-pungutan apapun yang dialami warga sebagai penerima bansos. “Baik pungutan bernilai kecil apalagi besar, itu merupakan tindakan pidana melawan hukum,” tegasnya.

Apalagi lanjut perwira yang menjadi inisiator pembentuk tim Cobra di Lumajang tersebut, terkait bantuan sosial, menjadi perhatian pemerintah dan Presiden jangan sampai ada pungli terkait bantuan sosial.

“Kita butuh laporan dan informasi yang jelas untuk menindaklanjuti adanya temuan-temuan pungli itu. Kita butuh informasi agar bisa ditelusuri. Jadi harus jelas pelapornya,” jelasnya.

Namun demikian, Arsal menegaskan bahwa pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk menelusuri ke lapangan. Dan pihaknya akan menelusuri dan melakukan gelar perkaranya,

“Jadi tidak melihat besar atau kecilnya, apabila ada penyimpangan itu pungli yaitu perbuatan pidana dan melawan hukum,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 pengawasan dan penanganan tanggap Covid-19 DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan, para peserta yang hadir banyak menyampaikan keluhan keluhan dan permasalahan dalam pelaksanaan dan realisasi JPS.

Salah satu keluhannya, soal RW Siaga mengenai nilai bantuan dana operasional Rp500 ribu tapi aktual yang mereka terima rata-rata Rp470 ribu untuk satu bulan.

Diakuinya, banyak warga mengeluh karena sebelumnya tersosialisasikan akan ada rapel tiga bulan sekali, faktanya baru sekali. Data yang dia terima bahwa telah terjadi diduga pungutan Rp30 ribu dalam realisasi dana RW Siaga Corona.

“Hal itu berdasarkan aspirasi para Ketua RW yang disampaikan pada forum resmi RDP. Kami akan menindaklanjuti adanya temuan dan laporan tersebut,” tandasnya. (As)

 

 

 

 

Editor : Bing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here