Pemkot Minta Double Track Disingkronkan Dengan Rencana Shalter Trem

0
23

Foto ilustrasi rel kereta api (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun meminta agar PT. KAI atau PT. KCI membuka akses ke Jalan Nyi Raja Permas agar dapat disesuaikan, antara rencana pembangunan halte trem dengan double track yang pengerjaanya mulai di geber.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengaku, pihaknya meminta agar nantinya, semua pihak mencarikan solusi terkait akan adanya jalur trem di Jalan Kapten Muslihat menuju Jalan Dewi Sartika.

“Kehadiran trem harus disinkronkan dengan pengintegerasian Stasiun Bogor dan Paledang. Nantinya dari Baranangsiang kemudian belok ke Kapten Muslihat lalu ke Dewi Sartika,” ujar Dedie, Minggu (25/10/20).

Masih kata dia, akses masuk ke stasiun ada dua sekarang di Mayor Oking. “Tapi kedepan kita minta PT. KAI dan PT. KCI membuka akses juga dari depan alun-alun,” jelasnya.

Dedie menyatakan, pengintegrasian stasiun Bogor dengan Paledang dijadikan satu kawasan dengan Alun-Alun dan Masjid Agung merupakan langkah koordinasi lebih teknis dengan Balai Besar Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat, Kementerian Perhubungan RI, kemudian Bappenas, PT KAI, PT KCI, ditambah dengan Kementerian Keuangan dan BPTJ.

Jadi lanjut dia, selama ini pihaknya baru membicarakan double track, tetapi ada ujungnya. Dia mengaku ingin memastikan awalnya darimana, dari Balai Besar Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat tidak mungkin dalam satu kawasan ada dua stasiun. “Makanya kita ingin integrasikan saja,” ungkapnya.

Dedie menegaskan bahwa dengan adanya proyek double track harus ada langkah yang diambil secara komprehensif. Baik dari pemkot maupun pihak terkait lainnya.

“Jadi mesti bekerja sesuai tupoksi. Pembebasan oleh PT KAI, Perencanaan oleh Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat,” jelasnya.

Sedangkan Kota Bogor, kata Dedie, Pemkot Bogor ingin mengambil peran dalam pengintegrasian Stasiun Bogor- Paledang dengan Alun Alun juga Masjid Agung. Sebab, kedepan di Jalan Kapten Muslihat akan dibangun fly over, underpass atau frontage.

“Memang kalau membangun frontage membutuhkan biaya besar. Ada pembebasan lahan dan dipikirkan selama proses pembangunan bagaimana. Yang lebih penting lagi sisi estetikanya. Kalau secara estetika underpass lebih baik,” jelasnya.

Sedangkan untuk underpass dan fly over, pemerintah juga harus memikirkan jalur trem. “Makanya kami akan kembali koordinasi mengenai perencanaan soal ini bersama Balai Besar Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan RI,” jelasnya.

Selain itu, kata Dedie, pemkot pun akan meminta Balai Perkeretaapian Jawa Barat untuk melebarkan jembatan kereta di BTM, yang selama ini menjadi jalur bottleneck. “Untuk DED-nya diupayakan selesai pada tahun ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Bappeda Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan bahwa rencana mengintegrasikan Stasiun Bogor dengan Paledang harus dibahas bersama lantaran hal itu menyangkut Proyek Strategis Nasional (PSN) double track.

“Semuanya akan diintegrasikan sehingga perlu adanya masukan untuk program pembangunan di kawasan sStasiun Bogor,” ungkap Rudy.

Rudy menjelaskan bahwa Pemkot Bogor mengusulkan empat opsi kepada pemerintah pusat terkait pengintegerasian kedua stasiun itu.

Pertama, pembangunan underpass di Jalan Kapten Muslihat, sehingga bangkitan penumpang akibat adanya double track tersebut takkan membebankan lalu lintas Kota Hujan.

“Sebab, ketika double track telah selesai. Setiap harinya akan ada enam trip (perjalanan) kereta dari Bogor ke Yogyakarta. Namun, hal itu akan berimbas terhadap pelebaran jalan dan terpangkasnya pepohonan,” jelasnya.

Kedua, pembangunan frontage atau jalan satu arah di kawasan tersebut. Ketiga, pembangunan fly over, sedangkan yang terakhir adalah penutupan jalan di kawasan dari depan Kantor PLN hingga Alun-Alun (eks Taman Topi).

“Kalau opsi penutupan jalan yang akan diambil, artinya akan ada rekayasa lalu lintas dengan memaksimalkan jalan di sekitaran area tersebut,” ucapnya.

Kendati demikian, sambung dia, keempat usulan opsi tersebut masih dibahas dan akan dikaji bersama pemerintah pusat. “Akan dipelajari rencana, untuk anggaran semuanya berasal dari pusat, nominalnya belum diketahui,” katanya.

Rudy mengatakan, dua pekan kedepan Pemkot Bogor akan menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah pusat mengenai pengintegerasian Stasiun Bogor. “Nanti dari situ akan diputuskan siapa yang akan membuat Detail Engeneering Design (DED),” ujar dia.

 

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here