Foto ilustrasi aktifitas di restoran dan kafe
Kota Bogor, BogorUpdate.com
Setelah rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyepakati memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) terhitung sejak 22 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang.
Pemkot Bogor pun melarang perayaan Natal dan Tahun Baru 2021 di cafe, mall dan hotel di seluruh Kota Hujan, mengingat Covid-19 saat ini makin mengganas. “Saya berharap tak ada kerumunan di cafe dan hotel,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya, Selasa (22/12/20).
Dengan demikian, maka jam operasional rumah makan, cafe, tokk dan mall kembali dibatasi hingga pukul 19.00 WIB. Namun, itu berlaku di tanggal 24, 25, 26, 27, 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Kemudian, sambungnya, kapasitas pengunjung hanya diperbolehkan 50 persen saja.
“Selain tanggal-tanggal tersebut, toko, mall dan restoran beroperasi seperti biasa. Ini adalah upaya menyelaraskan kebijakan dengan Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta,” jelas dia.
Bima melanjutkan, Forkopimda akan memperketat pengawasan terhadap tempat-tempat umum agar tak menyebabkan kerumunan. Hal itu dilakukan untuk mengawasi terjadinya kerumunan yang menyebabkan penularan virus covid-19.
“Kami akan menggelar patroli setiap hari agar tak ada kerumunan. Kita mengimbau untuk tahun ini lebih baik di rumah saja, lebih aman dan nyaman. Warga diminta membatasi kegiatan di luar. Sebab, saat ini covid tengah merayap menuju puncak,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengaku mendukung penuh kebijakan Pemkot Bogor, mengingat jumlah penambahan kasus positif Covid-19 terus naik. Apalagi kesiapan rumah sakit sudah mulai penuh. Namun, ia mengkritisi langkah Bima Arya terkait pembatasan jam operasional toko, mall dan restoran.
“Harusnya bukan pembatasan tetapi diklasifikasi. Sebab ada toko dan restoran yang bukan pagi atau sore. Lebih baik durasi jam operasional saja. Sebab, punya segmen berbeda,” ucap Atang.
Tetapi yang terpenting, pemerintah segera menyiapkan tempat perawatan isolasi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) dan orang dengan gejala yang tak terlalu berat agar tak membebani tekanan rumah sakit.
“Salah satunya dengan mempercepat pembangunan rumah sakit darurat atau memesan satu hotel untuk tempat isolasi. Anggaran dari pusat sudah disediakan kisaran Rp5 hingga Rp15 miliar,” tandas Politisi PKS itu.
(As/Bing)
