BOGORUPDATE.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bogor sedang merencanakan pembangunan relokasi warga Bogor yang terdampak dalam bencana longsor.
Berdasarkan data Pemkab Bogor, 19.821 warga di Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan Cigudeg masih mengungsi karena beberapa permukiman masih berisiko ditempati. Untuk itu, muncullah kepemimpinan untuk merelokasi warga di empat kecamatan tersebut.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta Pemkab Bogor untuk segera mendata permukiman mana saja yang sudah tidak bisa dihuni, dan berapa rumah penduduk yang rusak sekaligus mengklasifikasikannya (rusak ringan, rusak berat, dan tertimbun tanah).
“Tadi ngobrol dengan Pak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono), Bu Ade (Bupati Bogor) nanti dihitung saja secara realistis. Kalau mau dikasih hunian sementara, titik (daerah mana saja) yang sanggup lakukan itu,” kata Emil, sapaan Ridwan Kami dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/1/20).
Selain mendata, Emil menginstruksikan Pemkab Bogor untuk menentukan lokasi relokasi dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Jika itu sudah dilakukan, kata dia, Pemda Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya PTPN.
“Karena memang masalah hunian sementara belum pernah dibahas. Tapi, jika itu menjadi solusi, kita kira fleksibel untuk mencari yang terbaik buat rakyat sambil menunggu menunggu. Yang paling ideal di satu lokasi. Nanti PTPN saya coba koordinasi. Ibu (tentukan) koordinatnya saja mana. Nanti saya lobi dari level pusat,” ucapnya.
Jika data sudah dan SK telah dikeluarkan, serta lokasi relokasi telah ditentukan, Kementerian PUPR akan membangun hunian. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada wartawan usai rapat koordinasi.
“Kemudian, jika masih bisa diperbaiki, Rumah di situ tidak relokasi diberikan bantuan 50 juta yang rusak berat. Rusak ringan 25 juta. Rusak sedang antara 25-50 juta. Tapi, jika yang amblas, itu harus relokasi kita buatkan rumah,” kata Basuki.
Bupati Bogor Ade Yasin menanggapi permintaan dan petunjuk tersebut. Menurut dia, pihaknya akan segera mendata dengan sedetail mungkin. Namun, sebelum itu, Pemkab Bogor fokus mencari hunian sementara untuk memenangkan kepala keluarga (KK).
“Kalaupun tidak ada tempat atau lokasi untuk disewa, mari kita bangun huntara (hunian sementara). Walau sebenarnya tidak ada huntara, tapi kita maksimalkan dititip di rumah-rumah penduduk dengan sewa. Itu data yang sedang kita,” ucapnya.
Ade mengatakan, pihaknya akan membutuhkan permukiman mana saja yang tidak dapat dihuni. Jika ada rumah rusak ringan yang berada di wilayah rawan, pihaknya akan tetap menyediakan hunian tetap.
“Walau rusak ringan, tapi daerahnya kena longsor dan dianggap tidak layak untuk hunian, berarti harus direlokasi. Berarti bukan dilihat dari kondisi rumah, tetapi kondisi tanah. Kebutuhan sementara kita mesti hitung, misalnya, ada satu rumah yang dipenuhi dua keluarga tetap mereka bisa penggantinya satu rumah, tidak per keluarga. Misalkan satu rumah untuk satu rumah,” katanya.
“Kita masih data, karena harus valid datanya, harus diulangi, ulangi, ulangi lagi. Makanya, kita menginstruksikan kepada kepala desa untuk mendata dari berbagai klasifikasi. Dari rusak ringan sampai rusak berat. sampai tanahnya bisa dihuni atau tidak,” imbuhnya.
Guna memperbaiki penanggulangan dan pemulihan, Pemkab Bogor memperpanjang masa tanggap darurat di Bogor Barat hingga 30 Januari.
“Karena saya harus percepat untuk masyarakat. kasian masyarakat juga. Sakit. dan siapa yang betah tinggal di pengungsian. Kalau ada hunian sementara, siapa yang mau dititip-titip?” Ucapnya.
Selain relokasi, rapat terkait juga membahas tentang penanggulangan bencana di Jabar yang disiarkan, baik yang akan dilakukan Pemda Provinsi Jabar, Kementerian PUPR, maupun pemerintah kabupaten / kota.
Turut hadir kepala daerah, di keluarkan Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Bandung, Wakil Bupati Subang, Wakil Bupati Karawang, dan Bupati Indramayu. Semua kepala daerah dan perwakilan yang datang memaparkan masalah dan solusi terkait penanggulangan bencana. (Ra)
Editor : Endi
