Ketua AMB Ramdhan Agung Giri Nugroho
Cibinong, BogorUpdate.com – Aliansi Mahasiswa Bogor (AMB) menyoroti persoalan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) yang masih menjadi polemik berkelanjutan di Kabupaten Bogor.
Hal ini di buktikan dengan hasil audiensi yang tidak menemui titik temu antara 29 Kepala Desa (Kades) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor di Gedung Sekertariat Daerah (Setda), Rabu (28/9/22).
Ketua AMB Ramdhan Agung Giri Nugroho menuturkan, bahwa ini bukti nyata Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan tidak becus dalam mengemban amanah sebagai Plt Bupati. Bahkan terkesan tidak peduli terhadap Kepala Desa yang mengeluh adanya salah hitung BHPRD oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Terlebih, Kepala DPMD yang menjadi tempat mengadu para Kepala Desa tersebut dinilai tidak layak menjabat, jabatan tersebut.
“Ini sangat memalukan, Audensi dengan kepala Desa yang menjadi tonggak pembangunan dari hulu gak bisa tapi nonton Bola jadi prioritas, Iwan Setiawan ini Plt Bupati atau ketua suporter Bola, serta ini menjadi bukti nyata ke tidak becusan Plt bersama Kepala DPMD dalam membangun desa di Kabupaten Bogor,” tegas Ramdhan kepada BogorUpdate.com, Rabu (28/9/22).
Lebih lanjut, Ramdhan khawatir jika hal ini tidak segera di tuntaskan tentu akan merusak kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, salah satu Kepala Desa jonggol bahkan Walk Out dari rapat bersama Dinas DPMD Kabupaten Bogor, dan mengancam akan menutup pelayanan desa.
“Ini Plt sama Kepala DPMD apa
gak berfikir dampak dari ke tidak becusan mereka dalam penanganan masalah ini. Bukan tanpa sebab, Kepala Desa Jonggol Walk Out dari Forum, dan mengancam menutup pelayanan di desa, kalau 28 desa lainnya ikutan apa yang akan terjadi terhadap kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten kita tercinta ini?” beber salah satu aktivis yang di kenal kritis di Kabupaten Bogor ini.
Ramdhan berharap Plt segera tuntaskan kasus ini, jika perlu pecat kepala DPMD, dan Bappenda Jika tidak berani lebih baik Plt saja yang mundur, dan pihaknya akan bersurat kepada DPRD untuk menggelar RDP untuk mencari solusi atas persoalan ini.
“Plt ayo lah fokus membangun, selesaikan masalah ini, beri solusi kepada Kades, dan pecat Kepala DPMD, kalau gak berani Plt sekalian yang mundur. Kami akan bersurat ke DPRD Kabupaten Bogor buat Rapat dengar pendapat, dan juga akan menggelar aksi kalau perlu, supaya kabupaten Bogor bisa terus berbenah pemerintah nya, jangan hanya antusias saat ada acara hiburan saja,” tutup Ramdhan.
Sebelumnya, Kecewa dengan tidak dihadirkannya Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam audiensi yang ke-3 dalam menyikapi Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD), membuat 29 Desa yang berdampak akan munculnya Perbub Nomor 70 naik pitam. Bahkan tiga Kepala Desa walk out dari ruang rapat Aula Setda 1, Rabu (28/9/22).
Kepala Desa Jonggol, Yofie Muhammad Safri mengaku kecewa lantaran Plt Bupati Iwan Setiawan dan ingkarnya janji Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarskat dan Desa (DPMD) tidak hadir dalam audeins tersebut.
Bahkan, Yofie mengancam akan melakukan penutupan dan pelayanan Desa untuk sementara sampai ada solusi langsung dari Plt sebagai pembuat Perbub Nomor 70.
“Janji Kadis DPMD Pak Renaldi saat mengumpulkan kami di aula DPMD kemarin, hari ini akan di hadirkan Plt. Tapi mana nyatanya, yang hadir justeru hanya mereka yang tidak bisa mengambil keputusan, hanya ada Kadis DPMD, perwakilan dari Bappenda, Kejaksaan, Inspektorat, ini apa maksudnya, Kades dianggap bodoh,” kesal Yofi saat Wolk out dari ruang audiensi kepada Wartawan.
Saat didalam, sambungnya, hanya disuruh mendengarkan lagi pemaparan yang diberikan oleh Bappenda, tapi solusi yang diinginkan tak jua di bicarakan. Hal yang di bicarakan kemarin berbanding terbalik dengan kenyataan hari ini.
“Makanya saya walk out dari ruangan, percuma jika harus selalu pemaparan yang di sampaikan tanpa adanya solusi. Turun Rp 703 juta dari awal Rp 1,2 Miliar itu bukan angka kecil darimana saya harus menalangi angka sebesar itu,” keluhnya.
“Mau seperti apa kek, berikan kami solusi, jangan seenaknya merubah angka di tengah-tengah tahun anggaran yang sudah kami tetapkan dalam Siskeudes, ini bukti kebobrokan Pemkab Bogor,” tambahnya sembari mengungkapkan amarahnya.
