Nahan Draf Perwali, Bapemperda Panggil Kabag Hukum dan HAM

0
25

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor hingga kini mengaku belum mendapatkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2019 yang telah di revisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Perwali nomor 16 tahun 2019 itu, tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor.

Sementara Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor.

“Sampai sekarag revisi perwali itu belum diserahkan kepada kami oleh Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor,” ujar Anggota Bapemperda DPRD, Endah Purwanti, Rabu (8/7/20).

Menurut Endah, hingga kini pihaknya pun belum ada komunikasi lanjutan dengan Pemkot Bogor terkait hal itu. “Belum ada lagi komunikasi,” ucapnya.

Padahal kata dia, sebelumnya Ketua Bapemperda sudah meminta revisi regulasi itu. “Tapi sampai sekarang belum diterima. Kami akan segera surati lagi,” ucap politisi PKS itu.

Endah menegaskan bahwa setelah masa reses berakhir, Bapemperda akan memanggil Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor untuk menanyakan terkait regulasi yang kini menjadi kontroversi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Informasinya ada relaksasi sampai tahun 2022 kepada seluruh ASN untuk mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” katanya.

Lebih lanjut, kata Endah, saat ini Kota Bogor memiliki sebanyak 80 Perda, namun baru 10 persennya yang memiliki perwali. Selain itu, ada instruksi dari Pemprov Jabar untuk mengevaluasi perda yang diproduksi pada 2014 silam.

“Jadi ada 80 perda, yang ada perwali-nya baru 10 persen. Dan Perda Kota Ramah Anak dan Keluarga belum ada perwali-nya. Padahal Sekolah Ibu sudah berjalan,” tandasnya.

Seperti diketahui, bahwa perwali itu menuai kontroversi lantaran ASN eselon IV dan III wajib memiliki sertifikat PBJ.

Dan jika tidak mengantungi sertifikat tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, para ASN terancam kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga turun jabatan.

Polemik mengenai Legislasi itu juga banyak diprotes berbagai pihak salah satunya Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP).

Direktur DEEP Yusfitriadi mempertanyakan sertifikat pengadaan barang dan jasa yang harus dimiliki para ASN. Dia juga menilai tidak tepat jika ada sanksi turun jabatan atau kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bila tidak memiliki sertifikat PBJ.

Menurutnya para ASN yang harus mempunyai sertifikat PBJ itu adalah yang bidangnya melakukan pengadaan. “Sertifikat PBJ itu kepentingannya untuk apa,” tanya dia saat dikonfirmasi, Senin (6/7/20).

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik itu juga mempertanyakan relevansi ASN harus mempunyai sertifikat PBJ. “Hubungannya dimana sertifikat PBJ dengan aparatur sipil dan negara,” ucapnya.

“Tidak ada relevansinya antara kewajiban memiliki sertifikat PBJ dengan kenaikan dan pernurunan jabatan serta penghapusan TPP sampai ASN tersebut mengantungi PBJ,” tegasnya. (As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here