Menteri ATR/BPN-IPB University Gelar Webinar, Bahas Kebijakan Agraria dan Tata Ruang Pasca RUU Cipta Kerja

0
32

Pemerintahan, BogorUpdate.com
Sejak pertama dicetuskan, Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja banyak menimbulkan pro dan kontra. Dari buruh hingga mahasiswa terus menyuarakan keberatannya atas RUU yang dianggap terlalu memihak pada pengusaha dan investor. Namun sebenarnya cerita apa yang tersimpan di balik pembuatan RUU Cipta Kerja?

IPB University bersama Kementrian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional) menyelenggarakan Web seminar (Webinar), Pada Selasa (19/5/20) untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan ini. Prof Dr Arif Satria, selaku Rektor IPB University, beserta Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil dan Andi Tenrisau, staf ahli bidang landreform dan hak masyarakat atas tanah turut mengisi seminar online ini.

Prof Arif Satria dalam sambutannya menjelaskan bahwa reformasi agraria telah lama digaungkan di Indonesia. Reformasi agraria sendiri penting bagi pembangunan pedesaan, dimana beberapa negara telah sukses dalam melakukan reformasi ini seperti Korea Selatan dan Jepang.

“Selama beberapa tahun, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak lebih dari lima persen, sedangkan jumlah tenaga kerja semakin bertambah tiap tahunnya. Satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan 2 hingga 2,5 juta lapangan pekerjaan, padahal stok pengangguran di lapangan berkisar di angka 7,05 juta. Belum lagi tiap tahun akan ada 2,7 hingga 3 juta tenaga kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil, menjelaskan bahwa pada kondisi sebelum terjadinya pandemi, pendapatan perkapita per bulan hanya sekitar 4,6 juta, dengan adanya RUU Cipta kerja, ia optimis bahwa Indonesia akan berada di angka 6,8-7 juta di tahun 2024 dan mencapai 27 juta di tahun 2045. Ia pun beranggapan bahwa regulasi yang rumit adalah alasan utama mengapa pertumbuhan ekonomi lambat. Jika dihitung, jumlah peraturan yang ada di negeri ini sekitar 42 ribu bahkan diantaranya merupakan ketentuan yang sebenarnya tak diperlukan.

“Regulasi menyandera kita. Untuk itu perlu diadakannya reformasi pada segi regulasi, di mana pelaku usaha tidak dipersulit secara administrasi. Penyederhaan regulasi ini termasuk penyederhanaan izin berusaha berdasarkan tingkat risiko dan perizinan lokasi. RUU Cipta Kerja ini sendiri terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang menyebabkan 79 UU terdampak. Adapun tujuan utamanya sendiri untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih tinggi sehingga diharapakan dapat mengubah struktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan produktivitas,” ujarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa perlu dilakukan penyesuaian perundang-undangan terutama terkait kemudahan dan perlindungan UMKM dan koperasi hingga percepatan Proyek Strategis Nasional.

Andi Tenrisau pun menjelaskan bahwa prioritas kebijakan dalam mendukung penciptaan kerja terbagi menjadi dua yaitu kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan yang diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan tanah untuk pelaku usaha khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ia berharap penciptaan RUU Cipta Kerja ini bisa mengurangi belenggu regulasi sehingga mendorong kreativitas untuk membentuk lapangan pekerjaan.

“Namun, tak halnya kebijakan ini dinilai oleh cendekiawan dan masyarakat umum dapat menjadi bumerang bagi rakyat kecil itu sendiri. Perekrutan tenaga kerja asing juga dinilai dapat melebihi tenaga kerja lokal sehingga masyarakat meminta kepastian hukum bila RUU ini disahkan,” tandasnya.

 

 

 

 

 

(ipb/end)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here