Mediasi Gugatan Interchange, Tawaran PT.GSA Ditolak Pemilik Lahan

0
79

Foto ilustrasi Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Agenda mediasi dalam sidang perkara gugatan tentang penutupan dan hilangnya akses ke lahan milik warga akibat adanya proyek pintu exit Tol Jagorawi KM 42,5 Interchange di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur yang digelar di Pengadilan Negeri (PN), Selasa (25/11/20) belum membuahkan hasil, karena kedua belah pihak belum terjadi kesepakatan.

Dalam mediasi tersebut, PT.Gunung Swarna Abadi (PT.GSA) selaku Konsorsium Pembangunan Bukaan Jalan Tol Jagorawi KM. 42,5 di wilayah Katulampa memberikan opsi untuk melakukan pembongkaran pagar beton dan memberikan akses jalan kepada warga yang terdampak.

Namun, satu warga yang merupakan ahli waris pemilik lahan Yahya Maulana menolak opsi yang ditawarkan PT.GSA yakni spesifikasi lebar jalan 2 meter dan panjang jalan kurang lebih 80 meter. “Kami tidak sepakat atas opsi itu,” kata Yahya usai sidang.

Alasan penolakan kata dia, karena lebar tanah yang ditawarkan tidak mungkin untuk dilalui oleh dua kendaraan. “Bayangkan aja kalau misalakan ada kendaraan dari dua arah di jalan tersebut pasti akan sulit untuk melewatinya,” ucap dia.

Masih kata Yahya, jika mengacu pada aturan perundang-undangan harusnya lebar Jalan itu 6,5 meter. Terlebih lanjut dia, ini juga belum jelas mengenai ijin dari kementrian PUPR mengenai tanah tersebut. Padahal opsi dari PT.GSA itu katanya menmbangunkan jalan di lahan milik kementrian PUPR. “Kita ga mau ada masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Sementara kuasa hukum pemilik lahan Dwi Arsywendo berpendapat, berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

Selain itu dia juga menegaskan, bahwa mengenai lebar jalan itu bukan karena keinginan dari pihaknya, akan tetapi berdasarkan Undang-undang. “Kami disini menginginkan adanya kepastian hukum mengenai perijinan atas penggunaan tanah tersebut, karena berdasarkan yang disampaikan oleh perwakilan dari Gunung Swarna Abadi, jalan yang akan di bangun itu berada di lahan milik kementrian PUPR,” tegasnya.

Namun lanjut dia, sampai saat ini pihak dari Kementrian PUPR belum memberikan surat keputusan terkait ijin penggunaan lahan tersebut dan hal itu menjadi pertanyaan klienya. “Jadi dalam mediasi ini kami ingin semua itu sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang ada,” jelas dia.

Dia juga mengingatkan, bahwa dalam persoalan lahan tersebut bukan hanya mengenai tertutupnya akses milik warga, akan tetapi ada sebagian lahan milik warga yang tergerus akibat dari Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Terhadap Pengaruh Pembangunan Bukaan Jalan Tol Jagorawi KM. 42,5.

 

 

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here