Legislator Minta Inspektorat Audit Konsistensi BKPSDM

0
57

Anggota DPRD Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri (ASB)

Politik, BogorUpdate.com
Butuh kehati-hatian Pemkot Bogor dalam hal teknis aturan terutama dari Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), agar tidak menimbulkan polemik lagi.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri (ASB) dalam menyikapi rencana Pemerintah Kota yang akan merevisi dua Perwali. Karena kata dia pada regulasi itu ada pasal yang tak berlaku general.

Seperti diketahui, setelah berpolemik Pemkot Bogor berencana merevisi Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang /Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor.

Juga Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor.

“Selama belum direvisi maka Perwal tersebut masih berlaku dan tetap mengikat. Dan untuk memberikan rasa keadilan bagi PNS maka perlu dilakukan transparansi terkait pelaksanaan Perwali ini,” ujar ASB, Kemarin.

Atas dasar itu, kata ASB, perlu dilakukan audit kepegawaian oleh Inspektorat guna mengetahui sejauh mana konsistensi BKPSDM menjalankan Perwali tersebut. Khususnya terkait proses pengangkatan pejabat struktural.

“Audit ini perlu, untuk menumbuhkan kepercayaan pengembangan karier ASN di Kota Bogor, sehingga pejabat eselon 3 yang tak bersertifikat PBJ per 30 Juni pun akan rela jika tidak dibayar tpp sesuai Perwali yang ditetapkan,” paparnya.

ASB menyatakan, ada beberapa catatan, dalam pasal perwali tersebut yang tidak konsisten dijalankan. Contohnya adalah ketika satu jabatan diduduki paling lama 5 tahun dan sebagainya.

“Tugas Inspektorat untuk mengembalikan pengembangan karier para ASN pada tracknya untuk menjamin optimalnya kinerja PNS di Kota Bogor,” paparnya.

Kata dia, dengan adanya pro kontra Perwali ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi mengenai manajemen ASN. Maka harus kembalikan ruh dari Perwali itu adalah transparansi pengembangan karier PNS.

Selain itu juga, dalam meningkatkan mutu, profesionalisme, integritas dan akuntabilitas. “Pernyataan kabag hukum bahwa revisi perwal juga dilakukan untuk tidak adanya diskriminasi perlu ditanggapi positif,” ungkap dia.

Lebih lanjut, kata dia, dalam regulasi itu juga ada pasal-pasal yang kontradiktif dengan pernyataaan Kabag Hukum dan HAM, yang terkesan mengakomodir kepentingan contohnya Pasal 8 ayat 1 Perwali 16 Tahun 2019.

Kewajiban memiliki sertifikat PBJ tidak berlaku bagi PNS yang telah diusulkan proses pengisian jabatannya sebelum berlakunya Perwali ini. “Jadi sama saja pasal karet, yang jadi pertanyaan diusulkan oleh siapa? Kalau oleh Baperjakat, ya seharusnya ruh dari perwali ini sudah ditangkap sebagai rambu untuk ditaati,” paparnya.

Ia juga menyoroti soal rencana penerapan e-learning untuk diklat PBJ. BKPSDM harus bertanggung jawab, akan proses e-learning dalam diklat PBJ dan mampu menjelaskan. Akuntabilitas dan transparannya dalam prosesnya nanti. (As)

 

 

 

 

Editor: Endi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here