Lahan Negara di Megamendung Diduga Dijual PT GMI, Kades Megamendung Bilang Begini

  • Bagikan

Foto ilustrasi (Net)

Megamendung, BogorUpdate.com
Nasib sial harus di alami belasan orang yang awalnya ingin membeli sebidang tanah dari PT. Group Mataqu Indonesia (GMI) di salah satu wilayah Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada 2017 silam, namun diduga terkena tipu. Namun naasnya, untuk jual beli tanah yang terletak di wilayah Puncak Bogor itu, diduga berstatus tanah milik negara atau lahan garapan.

Menurut kuasa hukum dari ke 13 korban dugaan penipuan itu Law Firm Wiza & Rekan, Sadrawi mengatakan, dari 13 orang client nya yang telah membeli sebidang tanah berlokasi di Desa Megamendung, Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, dan wilayah Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, serta Desa Telaga, Kecamatan Cigeunang, Kabupaten Cianjur, namun kenyataannya tanah tersebut tidak ada atau bukan milik dari PT. GMI.

Menurut Sadrawi, ke 13 client nya itu merupakan korban yang telah membeli tanah tersebut ternyata telah tertipu di tahun 2017, yang disinyalir terdapat tindakan jual-beli.

Dan untuk menindak lanjutinya, ke 13 orang ini memberikan kuasa penuh kepada pihaknya dalam hal ini Law Firm Wiza & Rekan yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Galaxy City Ruko RGG No.16, Jakasetia Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Adapun, dirinya sebagai kuasa hukum yang mewakili dan atau mendampingi pemberi kuasa untuk mengurus permasalahan hukum antara pemberi kuasa dengan PT. Grup Mataqu Indonesia, sehubungan dengan adanya wanprestasi dan indikasi tindak pidana penipuan atau pemalsuan dokumen transaksi jual-beli yang dilakukan oleh PT tersebut atas pembelian tanah.

“Memang benar para pemberi kuasa sebanyak 13 orang itu telah tertipu atas jual-beli tanah di daerah Bogor dan Cianjur, dimana mereka telah membeli tanah dan adanya tindakan pemalsuan yang dilakukan PT. Group Mataqu Indonesia,” ujar advokat Sadrawi SH, CEO & Founder Wiz dan rekan kepada wartawan, belum lama ini.

Ia melanjutkan, bahwa ke 13 korban itu diganti (Resale) dengan sebidang tanah juga di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

“Namun surat-surat di Cianjur masih dalam proses sehingga kami belum bisa memberikan informasi secara detail,” ujar advokat Sadrawi yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Humas DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Bekasi.

Ia menambahkan, resale dengan diberikan tanah di Kelurahan Telaga Kecamatan Cigeunang, Kabupaten Cianjur ini, memang merupakan tanah yang dimiliki PT. Grup Mataqu Indonesia dimana suratnya atas nama Berry Tornado SH, dan pengalihan atau resale itu sudah sepakat kedua belah pihak.

Berdasarkan Berita Acara Mediasi/Musyawarah bahwa penyelesaian transaksi jual-beli kavling quran Mataqu pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan batas akhir 14 April 2021 lalu.

“Mediasi tersebut telah disepakati adanya pembayaran pengembalian uang klien kami dengan cara reposisi tanah kavling yang berada di Cianjur. Untuk itulah saya mengirimkan surat somasi peringatan kepada PT. Grup Mataqu Indonesia, agar tanggal 14 April 2021 segera direalisasikan, saya berharap pihak GMI kooperatif dalam menyikapi hal tersebut,” tegasnya.

Ketika ditanya perihal adanya peralihan penyelesaian pada tanggal 14 april nanti namun tidak diberikan kembali uang kepada pihak belasan korban, akan tetapi GMI malah mangkir diganti yang lain. Dirinya menegaskan, “Saya telah memegang kartu AS dari kasus ini, jadi apabila ada hal-hal diluar apa yang menjadi ketetapan dari perjanjian dan somasi peringatan, baru saya perlihatkan kepada mereka kartu AS tersebut,” kecamnya.

Menurut Sadrawi sendiri, sambungnya, setelah menyampaikan surat somasi tersebut, pihaknya meminta saudara Berry Tornado, SH untuk kooperatif dan bekerja sama dalam hal ini.

“Kalau tidak kooperatif maka kami akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana,” jelasnya.

Dilain sisi, kepala desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Bogor, Duduh Manduh menerangkan, dalam persoalan jual beli antara PT. GMI dengan ke 13 orang yang diduga korbannya itu, dirinya tidak tahu persis. Karena pada tahun 2017 saat adanya jual-beli tersebut dirinya belum menjabat sebagai Kepala Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

“Kalau Jual Beli itu saya tidak tahu persis, karena saya belum menjabat kades. Kan saya juga baru menjabat kades Megamendung ini terhitung baru 6 bulan,” akunya.

Namun, kata Duduh, keluhan dari ke 13 orang yang diduga menjadi korban penipuan oleh PT. GMI ini telah diterima jajarannya.

Dimana, dalam laporan dari perwakilan korban yang menyebutkan yang mana adanya segelintir pihak yang telah melakukan jual beli tanah akan tetapi tertipu.

“Tapi saya enggak tahu persis ya tingkat tertipunya seperti apa, karena kan kita tidak mempelajari materi sistem jual beli nya seperti apa mekanismenya. Karena kan, saya waktu itu belum menjabat atau mengetahui untuk urusan jual beli,” terangnya.

Menurut dia, atas persoalan tersebut pihak pemdes Megamendung, Kecamatan Megamendung sendiri telah menyampaikan kepada pihak PT. GMI akan hal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari di wilayah Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung itu. Selain itu, pihaknya juga meminta penjelasan kepada PT. GMI untuk lokasi tanah yang dimaksudkan yang notabane nya sudah dibebaskan dalam konteks PT GMI.

“Dalam keterangan PT. GMI perihal pembebasan yang diutarakan kepada kami, mungkin diartikan pembebasan secara fisik. Boleh dibilang bahasa di kita mah lahan garapan, atau tanah negara eks en komikoy kalau di kita itu nyebutnya,” imbuhnya.

Duduh melanjutkan, atas dasar itu dirinya menyarankan kepada haji Berry Tornado selaku pihak PT GMI agar saat melakukan proses pengkavlingan dapat menyelesaikan juga legal aspeknya supaya ada landasan untuk jual beli kavling.

“Tapi ini untuk konteks jual beli ya, yang saya sarankan ke haji Berry Tornado itu. Jadi meski itu tanah garapan, saya sarankan kalau mau ada transaksi jual beli kavling saya menyarankan agar pihak haji Berry Tornado ini dapat menyelesaikan juga aspek legalitasnya berikut perijinan Sertipikat tanahnya dan lain sebagainya,” bebernya.

Lebih lanjut ia memaparkan, lantaran kondisi lahan yang diperjual belikan oleh pihak Haji Berry Tornado merupakan lahan garapan dalam artian tanah eks en komikoy, pihak desa hanya bisa memberikan akses sementara supaya tidak terjadi kekisruhan lebih lanjut, dirinya menyampaikan kala itu dengan hanya sebatas kedudukan tanah harapan saja atau pada kedudukan garapan.

“Jadi saat itu saya sampaikan, pak haji lebih baik jujur dan terbuka yang hanya sebatas over-over garap saja dulu. Tidak ada jual beli, terkecuali pak haji memberikan jaminan garansi proses jual beli bisa terjadi setelah Sertipikat tanah itu terbit atas nama pak haji Deri atau PT Grup Mataqu Indonesia, baru dia boleh jual beli akan tetapi sepanjang memang belum bisa ke arah sana atau menghadapi kendala saat proses pengurusan ijinnya saya sarankan ke dia agar tanahnya diserahkan dulu kepada yang bersangkutan atau ke 13 korban,” akunya.

“Jadi jangan uang diambil tanah enggak diserahkan. Intinya saya tidak pernah melegalkan adanya jual beli terkait tanah garapan terhadap PT. GMI tersebut. Jadi gak ada jual beli kalau itu mah umumnya hanya over-over garap saja atau penguasaan fisik saja, memang kalau fisik yang bersangkutan menguasai ya mau apa lagi kan,” tuturnya.

Kades Duduh juga menyatakan, apabila dari ke 13 korban apabila merasa dirugikan atau merasa tertipu oleh PT GMI ini sebaiknya dapat diadukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait.

“Kalau memang korban merasa tertipu ya sebaiknya, nah sebaiknya ya diadukan aja. Ada proses hukum juga kan,” pungkasnya dengan nada terbatah-batah.

Penulis: SahrulEditor: Endi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.