Kunker ke Perusahaan di Cileungsi, Wartawan Dicueki, LPKP: Dewan Diduga Main Mata!

0
517

Cileungsi, BogorUpdate.com
Anggota Dewan Komisi III, Kabupaten Bogor, mengadakan kunjungan kerja (Kunker) ke dua Perusahaan yang ada di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi. Namun dalam Kunker yang dilakukan di PT Sika Indonesia dan PT Rusli Vinilon Sakti tersebut, Wakil Rakyat tersebut enggan bertemu dengan pewarta bahkan terkesan menghindar, Selasa (21/7/20).

Kunker tersebut dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), DPMPTSP, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Camat Cileungsi. Dalam surat edarannya, Para wakil Rakyat tersebut melakukan peninjauan Ruang terbuka Hijau (RTH), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan pengelolaan limbah.

Namun disayangkan, ketika wartawan meminta konfirmasi perihal kegiatan tersebut, baik Anggota Dewan dan Dinas terkait enggan memberikan keterangan apapun bahkan terkesan acuh dan langsung meninggalkan lokasi perusahaan tanpa mau menemui wartawan.

Hal itu mendapatkan kritikan tajam dari Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP), Rahmatullah. Menurutnya, apa yang dilakukan Anggota dewan dengan menutupi informasi kegiatan Kunker yang dilakukan ke perusahaan tersbut. Pasalnya, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Lantaran, Anggota Dewan itu adalah perwakilan dari rakyat.

“Kok Kunker tidak terbuka gitu, ini kan masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan oleh Dewan seperti apa. Dengan cara keterbukaan itu termasuk bila wartawan menanyakan hal tersebut ini harus dijawab dengan apa adanya, jangan tidak ada respon sama sekali ini kan jadi pertanyaan apakah ada permainan atau seperti apa,” Tegasnya.

Rahmatullah melanjutkan, jika sikap Dewan ketika Kunker selalu seperti itu, maka bisa dipastikan ada indikasi lain atau main mata. Harusnya, dibuka saja ke publik seperti apa yang terjadi, jangan menimbulkan pertanyaan bagi publik karena publik berhak mengetahui dan hal itu sudah diatur dalam Undang Undang.

“Apalagi dewan bekerja atas nama perwakilan rakyat harus menyampaikan apa yang menjadi sebuah hak masyarakat jangan ada yang di tutup tutupi apalagi main mata. Kalau tertutup kaya gitu jadinya kita bertanya tanya ada apa kok bisa kita tidak boleh mengetahui informasi yang dilakukan dewan didalam perusahaan,” Paparnya.

Karena kalau bicara soal rahasia negara, Sambung Rahmatullah, hal itu tidak termasuk rahasia Negara. Kalau rahasia negara itu hal yang memang sangat penting dan juga berdasarkan hasil proses putusan Pengadilan mana yang jadi rahasia Negara dan mana yang bukan rahasia Negara. “Saya minta kepada dewan jangan ada yang di tutup-tutupi,” Pungkasnya.

 

 

 

 

(Jis/bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here