Hasyemi Faqihudin Ketua KNPI Kabupaten Bogor
BOGORUPDATE.COM – Kejanggalan anggaran penyewaan mangkuk dan piring di pos anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Bogor berkisar Rp183 Miliar. Angka tersebut ternyata masuk kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Anggaran untuk penyewaan piring dan mangkuk tersebut bahkan nyaris mengimbangi dana pembiayaan BPJS untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2020 yang nilainya Rp122 Miliar yang mengcover 700 ribu orang warga miskin. Anggaran siluman tersebut rupanya menjadi perhatian khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, mereka kini tengah melakukan bedah RAPBD 2020 untuk mengantisipasi adanya anggaran siluman lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menugaskan seluruh komisi untuk studi banding ke wilayah lain untuk mencari perbandingan RAPBD Kabupaten Bogor. Nantinya, setelah selesai melakukan studi banding. Senin (11/11/19) DPRD Kabupaten Bogor akan melakukan ekspose terkait dengan rencana kerja (renja), beserta hasil bedah RAPBD 2020. “Ini kita lakukan agar setiap komisi memiliki gambaran yang jelas untuk melakukan pemantauan dan penganggaran,” terangnya seperti dilansir Metropolitan, kemarin.
Rudy mengaku sudah mengantongi beberapa kegiatan dan Rencana Kerja) (renja) yang janggal. Ia membocorkan adanya anggaran sebesar Rp183 miliar yang diajukan oleh Setda Kabupaten Bogor untuk penyewaan mangkok dan piring untuk berbagai acara seremoni di 2020. “Harusnya beli saja. Jadikan aset. Ini sudah setiap tahun ternyata ada pos anggaran ini. Aneh juga ya,” kata Rudy.
Dengan adanya temuan-temuan anggaran yang dinilai janggal. Rudy juga mengaku tidak akan ragu-ragu untuk menghapus pos anggaran tersebut. “Ini uang rakyat, masa digunakan untuk yang tidak penting seperti itu. Harusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa memilih mana yang penting dan tidak. Jika nanti saat ekspose ada tambahan lagi akan saya hapus anggaran seperti itu,” tegasnya.
APBD 2020 sendiri, akan menjadi langkah awal bagi perjalanan program Pancakarsa yang diusung oleh Bupati Bogor, Ade Yasin dan wakilnya, Iwan Setiawan.
Selain itu, Kehadiran anggaran siluman dalam APBD mendapat reaksi dari Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. Menurutnya semua anggaran yang masuk ke RAPBD 2020 sudah melalui penyaringan yang dilakukan oleh dirinya, Bupati dan TAPD. Namun jika DPRD melakukan penyaringan kembali dianggap lebih baik lagi. “Karena memang kami tidak mampu untuk menyaring itu semua jika hanya berdua,” kata Iwan.
Ia pun mengakui untuk RAPBD yang belum menggunakan e-budgeting memang sedikit menyulitkan dalam penyaringan. Sehingga menurutnya tidak menutup kemungkinan ada anggaran yang besar lolos tanpa pemantauan. “Kita ingin di 2021 nanti sudah menggunakan e-budgeting agar masyarakat bisa membantu memantau anggaran yang disusun oleh SKPD. Saya pikir 5,8 juta penduduk Kabupaten Bogor bisa lah membantu kita menyaring,” pungkasnya.
Dalam kejadian ini, KNPI Kabupaten Bogor turut mengecam anggaran siluman tersebut, Hasyemi Faqihudin Selaku Ketua KNPI Kabupaten Bogor pihaknya akan segera bertindak dan memantau kejadian anggaran siluman tersebut.
“Kabupaten Bogor syurga penggelembungan dan pencucian anggaran, kami tidak akan segan untuk bergerak aksi, bahkan jika sudah terdapat data yang akurat maka akan kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” Tegas Hasyemi, Selasa (12/11/19).
Selain itu KNPI berharap DPRD segera bertindak tegas dan menelisik setiap pos anggaran siluman yang terdapat pada RAPBD 2020.
“Kami berharap kepada DPRD selaku wakil rakyat agar bertindak tegas, puluhan juta warga miskin di kabupaten Bogor hak nya harus tersalurkan, apalagi soal anggaran piring itu gak masuk akal,” Ucapnya
Pihaknya menduga hal tersebut akan berujung pada penggelembungan anggaran.
“Sekali lagi kami tegaskan, kita akan bergerak cepat dalam hal ini. Karena kami curiga dalam tubuh pemkab Bogor banyak permainan. Tak lama lagi pasti akan ada orangnya berbaju orange khas kuningan,” Tutupnya. (End/HF)
Editor : Endi
