Klaim Pasien Corona RSUD Senilai Rp6 Miliar Belum Dibayar

0
71

Foto ilustrasi RSUD Kota Bogor (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor sebagai RS rujukan penanganan pasien Covid-19 telah menangani ratusan orang yang terpapar virus tersebut. Dan hingga saat ini telah mengajukan klaim sekitar 200 pasien dengan total pembayaran sekitar Rp6 miliar.

Hal itu dibenarkan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bogor dr Edi. Menurut dia sekitar 200 orang yang sudah dinyatakan sembuh klaim pembayarannya sudah diajukan ke pemerintah pusat.

Dia menjelaskan, sejauh ini yang bisa diajukan klaimnya adalah orang yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan dan pasien yang terkonfirmasi positif covid-19.

Sementara untuk yang berstatus Orang Dalam Pantauan (ODP) tidak dilakukan perawatan di RSUD sehingga tidak bisa di klaim pembiayaan perawatannya dan hanya disarankan melakukan isolasi mandiri.

Tahapannya kata Dokter Edi, RSUD mengajukan klaim, lalu dilakukan verifikasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan nantinya bisa diterima atau di tolak tergantung lolos persyaratannya atau tidak.

Seperti contoh kata dia, ada beberapa klaim dari rumah sakit dan hasilnya ditolak. “Ya, berkas klaim yang diajukan dikembalikan,” kata dr Edi di Gedung DPRD usai rapat Pansus, Selasa (9/6/20).

Diakui dr Edi, pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 maka semua pembiayaan ditanggung pemerintah. Namun kata dia, hingga saat ini belum ada klaim pasien covid-19 yang dibayar.

Dia juga mengaku masih bingung karena hingga saat ini belum ada aturan yang pasti sebagai acuan dalam penanganan pasien covid-19. “Ya, misalnya kita wajib melakukan PCR, namun belum ada aturannya cukup satu kali saja atau harus dua kali,” ungkapnya.

Dia juga mengaku masih bingung, dengan pembiayaam pasien yang klaimnya ditolak, apakah itu ditanggung Pemda atau jadi beban RSUD.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Sri Nowo Retno mengatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang klaim biaya perawatan Covid-19, pemerintah pusat hanya menanggung Orang Dalam Pengawasan (ODP) dengan penyakit bawaan serta berusia 6 tahun keatas, Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

“Sementara untuk ODP yang usianya dibawah 60 tahun tanpa penyakit bawaan tak ditanggung pemerintah pusat, dan akan menjadi beban Pemkot Bogor,” ungkapnya.

Ia juga membenarkan bila hingga kini belum ada satupun klaim RS yang melayani Covid-19 dibayarkan pemerintah pusat. Hal itu lantaran masih dalam proses verifikasi oleh BPJS.

“RS sudah merawat pasien sejak kasus pertama muncul di Kota Bogor pada 16 Maret lalu. Kemudian saat puncaknya di tanggal 1 hingga 2 April, mereka mulai menanyakan kapan klaim dibayarkan,” bebernya.

Dinkes sendiri, sambung dia, hanya menganggarkan Rp100 juta untuk klaim ODP dibawah usia 60 tahun tanpa penyakit bawaan. Awalnya ketika petunjuk teknis (juknis) dan mekanisme soal klaim Covid-19 belum ada.

“Kami menganggarkan Rp3 miliar. Ketika juknis sudah ada pada pekan kedua April, klaim kan jelas. Sehingga pada Mei lalu Dinkes hanya menganggarkan Rp100 juta,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata dia, apabila nantinya klaim yang diajukan tak dibayar pusat lantaran tak lolos verifikasi, maka bakal dibayarkan melalui APBD.

Sekedar informasi data terakhir dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Selasa (9/6) untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) dalam pemantauan berjumlah 84 orang seme tara untuk yabg berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 160 orang dan bertambah 31 kasus.

Lalu untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Rumah Sakit sebanyak 75 pasien dan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 119.

Dari jumlah tersebut yang dinyatakan sembuh 61 orang sementara yang dalan perawatan RS 43 dan yang pasien meninggal sejumlah 15 orang. (As)

 

 

 

Editor : Endi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here