Klaim Pasien Corona Mandek, RSUD Kota Bogor Pusing Tujuh Keliling

0
55

Foto RSUD Kota Bogor

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor telah mengeluarkan anggaran Rp6 Miliar untuk menutupi kebutuhan penanganan pasien covid-19 selama pandemi covid-19.

Saat ini, pihak RSUD juga mulai kesulitan untuk membiayai pasien covid-19 yang dijamin oleh pemerintah pusat.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, RSUD telah mengajukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan belum dapat mengganti biaya yang telah dikeluarkan RSUD Kota Bogor.

“Ini kan katanya masih dievaluasi oleh BPJS. Karena BPJS selaku assesor-nya. Tapi ini masih kita lagi perdalam kenapa belum ACC,” kata Dedie kemarin.

Dedie menjelaskan, RSUD telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BULD) yang pembiayaannya tak lagi ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Menurut dia, dengan besaran uang tersebut di tengah pandemi Covid-19 RSUD akan kesulitan untuk menjalankan operasi.

“Oleh karena itu kita juga memberikan dukungan-dukungan baik finansial, dukungan peralatan, dukungan pembiayaan dan pengadaan. Itu kita lakukan. Kita menyadari betul situasi ini sulit,” tegasnya.

Meskipun demikian, lanjut Dedie, RSUD dapat mengklaim besaran biaya tersebut. Hanya saja, penggantian biaya itu masih dalan proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan.

“Saya optimis mungkin masalah teknis saja. Kan kalo ketentuannya pas saya tanya ke dirut RSUD kan sudah semua. Tetapi masih dalam assesor oleh BPJS. Tapi kita tunggu saja,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bogor Edi Darma mengatakan, pihaknya telah mengajukan Rp 6 miliar. Namun, biaya yang telah lolos verivikasi dari BPJS hanya Rp 4.1 miliar.

“Dari itu (Rp 4.1 M) baru dibayar oleh Kementrian Kesehatan sebesar Rp 1 miliar,” kata Edi.

Edi menerangkan, Rp 1,9 masih terganjal permasalahan administratif. Pasalnya, tanggal masuk dan keluar pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD ada yang tak sesuai dengan laporan.

Edi merinci, tanggungan biaya itu berasal dari 200 pasien terkait Covid-19 yakni pasien dalam perawatan (PDP) dan pasien terkonfirmasi positif.

Sementara, orang dalam pemantauan (ODP) tak ditanggung pemerintah keculai ODP diatas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta.

Karena itu, dia menyebut, ODP disarankan untuk melakukan isolasi mendiri. “ODP tidak dirawat di RSUD dan hanya disarankan melakukan isolasi mandiri,” jelas dia.

Edi menyebut klaim biaya itu sangat bergantung pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan. Sebab, dia mengatakan, terdapat pengajuan dari RS yang menjadi rujukan Covid-19, klaimnya ditolak.
“Ada memang yang ditolak, berkas klaim yang diajukan dikembalikan,” katanya.

Edi mempertanyakan, skema pembiayaan bila klaim ditolak oleh BPJS Kesehatan. Dia mengaku, regulasi yang ditetapkan belum membahas beban biaya tersebut. “Apakah itu ditanggung pemerintah daerah atau jadi beban RSUD yang tak lagi dibiayai pemda,” katanya.

Selain itu, Edi mengaku, masih belum memahami secara pasti aturan surat Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sebab, pembiayaan pendukung pasien yang ditunggun belum diatur secara rinci.

“Misalnya kita wajib melakukan PCR, namun belum ada aturannya cukup satu kali saja atau harus dua kali,” pungkasnya. (As)

 

 

 

Editor : Endi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here