Kisruh DPC Demokrat Kota Bogor Dilaporkan ke Mahkamah Partai

0
105

Logo Partai Demokrat (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Melalui kuasa hukumnya Dwi Arsywendo, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor Dodi Setiawan menjawab somasi yang dilayangkan Wakil Sekretaris IV Ryan Sarief, perihanl tudingan pemalsuan SK Kepengurusan DPC Partai Demokrat periode 2018-2023.

Jawaban surat somasi ditujukan kepada Jajang Furqon yang beralamat di
Jalan Tegar Beriman Perum Puspa Raya
Graha Kartika Blok FI No.13 Bojong Gede, Kabupaten Bogor selaku kuasa hukum dari Ryan Sarief.

Dalam jawaban somasinya, advokat
dari kantor hukum Law Office Arsywendo & Partner menjelaskan bahwa tudingan pemalsuan yang di tuduhkan kepada kliennya tidak benar adanya. “Tidak ada niat yang dilakukan oleh klien kami untuk merubah isi lampiran SK DPP Partai Demokrat yang sah,” kata Dwi, Minggu (10/1/21).

Karena lanjut dia, susunan kepengurusan DPC Partai Demokrat dikeluarkan secara Ilegal. “Justru klien saya berusaha mengakomodir klien anda (Ryan sarief-red) agar masuk kedalam pengurusan DPC Partai Demokrat Kota Bogor,” ungkapnya.

Diakuinya, bahwa hasil susunan pengurus yang sudah di plenokan kemudian disampaikan ke DPP Partai Demokrat, hingga akhirnya menjadi Surat Keputusan yang sudah Final dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris DPP Partai Demokrat.

Dia menjelaskan, bahwa peristiwa yang terjadi saat rapat pleno pembacaan susunan pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bogor pada Bulan September Tahun 2018 terjadi kesalahan (Human Eror) karena staf DPC salah dalam memasukan Foto copy lampiran susunan pengurus.

“Yang di masukan itu adalah susunan pengurus yang memang belum tertera nama Ryan Sarif. Karena sebelum rapat pleno dimulai Ryan Sarief menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari pengurus,” jelasnya.

Masih kata Dwi dalam jawaban somasinya, bahwa susunan pengurus yang belum tertera nama Ryan Sarief merupakan susunan pengurus yang dibentuk oleh Ketua Formatur, dimana Ketua Formatur berhak menentukan siapapun yang menjadi pengurus.

Tetapi lanjut Dwi, ketika rapat pleno dan mempertanyakan kenapa namanya tidak ada dalam lampiran, Saat itu juga Sekretaris DPC Partai Demokrat menarik lampiran SK tersebut dan menggantinya dengan Lampiran yang sudah ada nama Ryan Sarief.

“Dan saat itu saudara Ryan Sarief juga sudah menerima klarifikasi dan telah disahkan dengan ketukan palu rapat pleno yang disaksikan oleh seluruh pengurus DPC Partai Demokrat yang hadir. Jadi jelas tidak ada tindakan pemalsuan surat yang terjadi sebagaimana yang anda tuduhkan kepada klien kami,” tegasnya.

Bahkan, hingga saat Ryan Sarief adalah seorang pengurus DPC Partai Demokrat yang sah sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 296/SK/DPP.PD/DPC/VI/2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris DPP Partai Demokrat.

Tetapi dalam tindakannya, Ryan Sarief telah melakukan tindakan provokatif dalam grup WhatsApp DPC Partai Demokrat Kota Bogor dengan menyebarkan berita bohong dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Ketua DPC Demokrat Kota Bogor.

Dia (Ryan Sarief) juga menuduh Dodi Setiawan dalam menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kota Bogor tidak memiliki SK dari DPP Partai Demokrat, padahal SK tersebut sedang diurus lalu di klarifikasi dengan memunculkan SK dari DPP Partai Demokrat.

“Klien anda melakukan tindakan provokatif dengan melakukan Bullying dan telah membuat kegaduhan dalam Grup WhatsApp Partai Demokrat Kota Bogor. Tindakan tersebut merupakan tindakan Pencemaran Nama Baik melalui Medsos,” papar dia.

Hal itu tertuang dalam pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Itu bisa diancam dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta,” jelas dia.

Terakhir, dalam jawaban surat somasinya Dwi mengatakan, apabila dalam jangka waktu (2x24jam) terhitung sejak diterimanya surat ini tidak memenuhi atau mengindahkan surat ini, maka pihaknya akan membuat Laporan Kepolisian dan melaporkan ke Mahkamah Partai Demokrat dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Sebelumnya, Jajang Furkon selaku kuasa hukum Ryan Sarief melayangkan surat somasi kedua. Dalam surat somasinya dia meminta mempertanggungjawabkan terkait dugaan adanya pemalsuan SK kepengurusan DPC Demokrat periode 2018 sampai 2023. “Somasi kedua sudah dilayangkan dan tembusan sampai ke DPP Demokra,” kata JP sapaan akrabnya.

 

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here