Ketua PGRI Angkat Bicara Atas Kasus Pemecatan Sepihak Sejumlah Guru SD/SMP Mitra Tajur Halang

0
155

Amsohi, ketua PGRI Kabupaten Bogor

Pendidikan, BogorUpdate.com
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor angkat bicara dan berjanji akan menjadi penengah dalam dugaan kasus pemecatan sepihak yang disinyalir dilakukan oknum kepala sekolah (Kepsek) SDS/SMP Mitra Tajur Halang-Bogor terhadap sejumlah tenaga pendidiknya.

Hal itu disampaikan ketua PGRI Kabupaten Bogor, Amsohi saat ditemui diruang kerjanya, pada Jumat (20/11/20) pagi.

“Saya selaku ketua PGRI Kabupaten Bogor sangat prihatin atas adanya hal demikian,” ujar Amsohi.

Menurutnya, guru yang merupakan sebuah profesi dan disebut pahlawan tanpa tanda jasa, kini mesti mengalami kelakuan tak baik.

“Hal-hal terkait teknis, saya ketua PGRI Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan pemilik yayasan maupun sang kepsek yang bersangkutan menyangkut kasus pemecatan terhadap sejumlah gurunya tersebut,” ungkapnya.

Kaitan pemecatan sepihak terhadap sejumlah guru, sambung Amsohi, PGRI Bumi Tegar Beriman berjanji akan menurunkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang di miliki apabila permasalahan tersebut tak menemui titik temu.

“Tapi saya harap si pihak yayasan maupun sang kepseknya bisa legowo, dan kedua belah pihak hubungannya bisa harmonis kembali,” katanya.

Lebih lanjut pria yang sebelumnya telah pensiun sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Disdik Kabupaten Bogor ini memaparkan, dalam konteks persoalan pemecatan sepihak itu dirinya memastikan akan berpihak sepenuhnya terhadap sejumlah guru yang dipecat secara sepihak tersebut.

“Pada guru lah kita akan berpihak sepenuhnya, tapi kan kepala sekolah merupakan profesi guru juga. Untuk itu, kami dari PGRI nantinya akan bermediasi sekaligus menjadi penengah demi mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan polemik ini,” pungkasnya.

Diketahui, Sejumlah bekas (mantan) guru Sekolah Dasar Swasta (SDS) Mitra Tajur Halang, Kabupaten Bogor mendatangi Dinas Pendidikan (Disdik) setempat guna meminta keadilan atas pemecatan sepihak yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) nya beberapa waktu lalu.

Salah seorang perwakilan guru, Esragia Tarigan menuturkan, pemecatan sepihak ini berawal hanya dari soal permintaan transparansi terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke pihak yayasan. Pasalnya, dirinya beserta pengajar yang lainnya itu selama ini hanya diberikan honor gaji sebesar 200 sampai Rp300 ribu perbulan yang bersumber dari anggaran pemerintah (BOS) tersebut. Sementara, data yang diperoleh oleh guru yang diberhentikan dengan cara tidak terhormat itu mereka mendapati, bahwa pihak kepsek maupun sekretaris yayasan tersebut membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana BOS kepada pemerintah dengan pagu anggaran pembayaran honor guru per orang sebesar Rp3,400,000.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, kepsek SDS dan SMPS Mitra Tajur Halang, Osias membantah keras tentang adanya dugaan penyelewengan dana BOS tersebut oleh dirinya.

“Pak, guru-guru siapa saja disitu yang menggelar conference pers. Saya mau bantah tentang apa, bukan begini caranya pak mohon maaf saya nggak bisa bicara karena ada tempatnya untuk bicara. Ya silahkan saja karena kan punya hak masing-masing,” kilahnya.

 

 

 

 

 

(Rul/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here