Kasus Korupsi Dana BOS Rp17 Miliar, Kantor Disdik Digeledah Jaksa

0
257

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Setelah menetapkan JRR sebagai tersangka dari pihak ketiga dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Kamis (16/7/20).

Penggeledahan tersebut dilakukan korps anti rasuah untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi dana BOS pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bogor, Rade Satia Parsaoran didampingi Kepala Seksi Intelijen, Cakra Yudha.

Dari pantauan dilapangan, penyidik mengambil setumpuk dokumen yang diduga terkait kegiatan sekolah yang bersumber dari dana BOS.

Tumpukan berkas dimasukan ke dalam mobil penyidik. Namun, hingga berita ini diturunkan Korp Adhyaksa masih melakukan penggeledahan pada beberapa ruang pejabat Disdik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Kota Bogor akhirnya menetapkan JRR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana operasional sekolah dasar pada kegiatan UTS, UAS dan try out dan ujian sekolah yang menggunakan dana BOS tahun 2017, 2018 dan 2019, Senin (13/7/20) lalu.

Kepala Kejari Kota Bogor, Bambang Sutisna mengatakan bahwa JRR bertindak sebagai kontraktor penyedia dalam UTS, UAS, try out, ujian kenaikan kelas dan ujian sekolah pada seluruh sekolah dasar.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 22 saksi dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya kami menetapkan JRR sebagai tersangka,” ujar Bambang.

Menurut dia, berdasarkan penghitungan, kerugian negara dalam kasus dugaan rasuah itu mencapai Rp17.189.919.828, sebagai akibat dari kegiatan pengadaan soal ujian SD se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

“Itulah kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya.

Seharusnya, kata Bambang, soal ujian dikelola oleh pihak sekolah bersama Komite Sekolah. Namun dalam kasus ini, pengelolaan justru dilakukan oleh K3S. “Ini jelas tidak boleh dilakukan,” tegasnya.

Bambang menyatakan, tersangka JRR sempat mengembalikan dana Rp100 juta dari total kerugian negara. “Dikembalikan Rp100 juta, dana BOS yang diduga diselewengkan digunakan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Saat disinggung terkait mengalir kemana sisa uang hasil dari perbuatan tersebut. Bambang enggan berkomentar. “Itu teknis penyidikan lihat saja nanti perkembangannya,” ucapnya.

Ditanya mengenai apakah ada potensi penetapan tersangka baru. Bambang menegaskan bahwa hal itu bisa saja terjadi. “Yang pasti kami masih berupaya mencari otak dibalik kasus tersebut. Dana BOS harusnya digunakan untuk biaya pendidikan warga miskin,” paparnya.

Tersangka JRR, kata Bambang, dijerat dengan pasal bwrlapis. Yakni Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Jo.Pasal 18 UU No.31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketetnuan itu sebagaimana telah diubah dgn UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP. “Ancaman hukumannya maksimal selama 20 tahun penjara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, tersangka JRR saat ini telah ditahan di Lapas Paledang dengan status tahanan Kejari Kota Bogor hingga 14 hari kedepan. “Sebelum ditahan, tersangka dirapid test dahulu, dan hasilnya non reaktif. Protokol kesehatan mesti dijalankan di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya.

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here