Kasus Interchange, Penggugat Batalkan Mediasi

0
84

Foto Interchange Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Dalam sidang mediasi atas gugatan hilangnya akses ke tanah warga akibat pembangunan interchange (bukaan) Tol Jagorawi Km 42,5 di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, pemilik lahan batalkan mediasi. Sehingga peradilan berlanjut meja persidangan.

Kuasa hukum penggugat Dwi Arsywendo mengatakan, pembatalan itu dilakukan lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selaku tergugat tidak menjalankan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satunya kata Dwi, mengenai pengajuan proses perizinan penggunaan lahan milik PUPR, yang kini tengah dibangun sebagai akses menuju lahan warga oleh PT Gunung Swarna Abadi (GSA) selaku pengembang interchange.

“Rekomendasi itu saja tidak dijalankan. Hingga saat ini perizinan dari PUPR belum ada. Kami tak mau terjadi masalah di kemudian hari, maka kami membatalkan mediasi, dan kembali melanjutkan gugatan ke meja hijau,” ujar kuasa Dwi, Senin (25/1/21).

Dwi menegaskan, biar bagaimanapun, setiap pembangunan yang dilakukan di atas lahan milik orang atau negara, mesti didukung oleh legal standing yang jelas.

“Dalam mediasi terakhir pada Senin (25/1/21) di PN Bogor, Kementerian PUPR jelas belum menerbitkan izin. Malah, kami (penggugat) ‘dipaksa’ untuk menandatangani akta van dadding (perjanjian damai) dengan alasan bahwa perizinan pemanfaatan lahan telah dituangkan pada akta tersebut,” ujarnya.

Masih kata Dwi, setiap perizinan harus didasari dengan dokumen yang kuat secara hukum, bukan sebatas lisan atau ucapan persetujuan saja. “Indonesia ini negara hukum, jadi setiap sesuatunya harus mengacu kepada aturan,” tegas dia.

Sementara Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat dikonfirmasi perihal itu mengaku tak mempermasalahkan langkah yang diambil oleh penggugat mengenai kisruh interchange Jagorawi Km 42,5.

“Kita nggak masalah, intinya kita ingin membantu semua pihak sebagai fasilitator. Apapun yang ditempuh demi kebaikan kami ikuti prosedurnya. Pemkot sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya,” tandasnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menyayangkan tak kunjung tuntasnya konflik interchange tersebut. Pasalnya, keberadaan bukaan tol itu akan meringankan beban lalu lintas di exit tol Baranangsiang.

“Bila niat Pemkot Bogor mengizinkan pembangunan interchange untuk meringankan beban lalu lintas di kawasan Baranangsiang. Seharusnya permasalahan itu dapat segera diselesaikan,” katanya.

Salah satunya, sambung ASB, dengan menjalankan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR. “Kalau memang niat menuntaskan. Kenapa rekomendasi itu dijalankan? Biar bagaimanapun, pemkot sudah terikat perjanjian kerjasama dengan PT GSA. Jadi dalam hal ini, pemerintah tidak boleh lepas tangan,” tandas dia.

 

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here