KAHMI: Batalkan Perwali Diskriminatif

0
43

Foto ilustrasi Balaikota Bogor

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Dua perwali yang dinilai mengandung unsur diskriminasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menuai protes. Kali ini kritik dilontarkan Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bogor, Dwi Arsywendo.

Dia regulasi itu antaralain Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang /Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor.

Dan Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor, terus menuai kritikan dari berbagai pihak.

Dwi menilai bahwa Perwali tersebut mengandung unsur diskriminasi terhadap ASN. Padahal, sambung dia, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) OPD dengan segala tugas dan fungsinya.

“Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 jelas tertulis bahwa pemberian TPP adalah satu bentuk penghargaan kepada ASN yang memiliki dasar hukum, pedoman, ktiteria, dan indikator,” ujar Dwi, Minggu (21/6/20).

Menurut Dwi, pemberian TPP harus terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi ASN. Sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

“Dalam lampiran keputusan menteri itu juga tercantum mengenai kriteria pemberian TPP yaitu berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya,” tegas Dwi.

Sehingga, sambung dia, tidak ada kaitan sama sekali antara kepemilikan sertifikat Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dengan kewajiban negara memberikan TPP kepada ASN.

Menurut dia, sertifikat PBJ ada pada posisi tugas tambahan dan bukan merupakan syarat yang wajib untuk mendapatkan TPP, bila dilihat dari lampiran keputusan Mendagri Nomor 061- 5449 Tahun 2019.

Pria yang juga advokat pada Kantor Hukum Arsywendo & Partner itu menjelaskan, bahwa sertifikat PBJ itu dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kriteria untuk seorang ASN bisa mendapatkan TPP. “Bukan berarti ASN yang tidak memiliki sertifikat PBJ tidak bisa mendapatkan TPP,” jelas dia.

Atas dasar itu, kata Dwi, kedua perwali itu harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019. “Saya menilai perwali itu harus dibatalkan segera,” katanya.

Dwi pun mengaku siap membuka layanan untuk para ASN yang dirugikan ataupun terdampak oleh regulasi tersebut untuk melayangkan gugatan ataupun upaya hukum terhadap perwali tersebut.

Sekedar informasi, bahwa dalam regulasi itu juga terdapat poin yang menyebutkan batasan dan tunjangan bagi para pejabat administrator dan pengawas yang tidak lolos Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) paling lambat pada 30 Juni 2020.

Pada pasal 3 ayat (2) Perwali Nomor 16 dinyatakan bahwa pejabat administrator yang telah menduduki jabatan sebelum berlakunya Perwali ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2020.

Sementara pada ayat (3) menyebutkan Apabila pejabat administrator tidak lulus sertifikasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak akan diberikan TPP selama enam bulan. (As)

 

 

 

 

Editor : Endi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here