Kades Cijujung Miliki Galian C Ilegal?

0
210

Hukum & Kriminal, BogorUpdate.com
Aktifitas galian C diduga ilegal ditemukan di wilayah Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Kepala Desa Cijujung, Wahyu Ardianto mengatakan, jika galian tanah merah yang berada di wilayah RT 03 RW 06 Desa Cijujung ini merupakan milik pribadinya.

“Memang itu punya saya, tempat saya itu sedang di cut and fill (Pemerataan Tanah, red),” kata Wahyu saat dihubungi Bogorupdate.com, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, kegiatan cut and fill itu tanpa adanya pengeluaran tanah ke lokasi tersebut dan ke tempat lainnya.

“Cuman cut and fill saja, enggak ada tanah yang kita keluarkan dari lokasi apalagi kita jual ke luar,” akunya.

Saat disinggung, apakah kegiatan cut and fill itu harus mengantongi ijin dari dinas terkait atau tidak, Wahyu menjawab. “Malah kurang paham, malah saya fikir mah dari tempat saya ke tempat saya tanpa ada tanah yang kita keluarkan dari lokasi, sekarang juga ini saya lagi bersama Bhabinkamtimbas dan Babinsa,” ujarnya.

Ia juga memaparkan, usai di lakukan pemerataan tanah miliknya itu, kedepan pihaknya belum merencanakan apapun untuk membangun apa dilokasi tersebut yang luasnya sekitar 500 meter persegi.

“Belum, belum ada rencana apa-apa kalau sudah selesai diratakan tanahnya saya mau bangun apa, dan pengerjaannya juga baru seminggu,” tuturnya.

Sejauh ini, lanjut dia, untuk perijinan yang ia tempuh dirinya mengakui baru hanya sebatas tingkat ketua RT dan RW dan warga sekitar.

“Iya ijinnya hanya dari warga dan ketua RT dan RW setempat saja. Karena sifatnya juga tidak kita jual, gak keluar dari lokasi kegiatan juga karena cuman dilakukan di satu lokasi. Makanya saya fikir hanya koordinasi dengan RT dan RW sudah selesai,” tukasnya.

Sekedar diketahui, dalam aturan kegiatan galian tanah atau biasa disebut galian C pihak pemilik lahan maupun perseroan terbatas harus terlebih dulu menempuh perijinan dari instansi setingkat provinsi, misalnya untuk di wilayah Jawa Barat itu sendiri di naungi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Dan aturan itu pun tertuang dalam Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, di mana ancaman pidananya di atas lima tahun penjara. (Rul)

 

 

 

 

Editor : Endi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here