Kacau! Permohonan 13 Bidang Tanah Milik Mantan Ketua Ombudsman RI Terhambat PPJB PT FS

  • Bagikan

Salah satu lahan yang sudah diterbitkan perpanjangan HGB oleh BPN Kabupaten Bogor milik Mantan Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana.

Gunung Putri, BogorUpdate.com
Tidak jelasnya aturan yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor dalam proses administrasi kepengurusan surat tanah atau sertipikat membuat sejumlah warga kebingungan. Seperti yang dialami Mantan Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana saat mengurus ke 13 permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di BPN Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Menurut Danang, saat mengurus perpanjangan HGB yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor di BPN, dari 13 berkas yang diajukan hanya 3 yang sudah selesai. Sedangkan, berkas yang masih tersisa belum di proses sampai saat ini karena di klaim oleh PT Ferry Sonneville (FS).

“Berkas permohonan perpanjangan HGB di BPN Kabupaten Bogor, untuk yang 3 berkas sudah selesai, sedangkan untuk yang 10 berkas sisanya yang terletak di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri masih terhambat lantaran adanya klaim yang dilayangkan oleh PT FS,” kata Mantan Ketua Ombudsman RI tersebut kepada BogorUpdate.com, Kamis (26/8/21).

Dia menyayangkan, terhambatnya 10 berkas tersebut atas dasar klaim PT FS dengan hanya menggunakan bukti kepemilikan tanah berupa PPJB. “Pihak PT Ferry Sonneville mengklaim lahan saya dengan hanya menggunakan bukti PPJB saja. Atas dasar itu, pihak BPN sampai saat ini tidak memproses 10 berkas perpanjangan HGB milik saya,” jelasnya.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu merasa heran dengan aturan yang berlaku di BPN Kabupaten Bogor. Dengan hanya bermodalkan PPJB, pihak yang mengklaim kepemilikan tanah bisa diterima dan menghambat proses kepengurusan dengan surat yang sudah jelas dasar hukumnya.

“Kalau PPJB bisa dipakai bukti kepemilikan tanah untuk mengajukan sertipikat atau site plan, maka kedepannya akan banyak perusahaan yang menggunakan bukti tersebut. Hal itu akan berdampak kepada pemilik lahan yang sah dengan memiliki bukti kepemilikan seperti Girik, Leter C Desa serta Sertipikat HGB yang akan mengajukan permohonan sertipikat ke BPN,” pungkasnya.

 

 

 

 

(Jis/Bing)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.