Jika Ingin Berjualan, Pedagang Wajib Vaksin

  • Bagikan

Foto ilustrasi vaksin (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini tengah membahas kebijakan terkait vaksin jadi syarat pedagang tradisional dan ritel untuk bisa berjualan.

Keputusan tersebut diambil dengan tujuan, selain untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor juga untuk pemulihan ekokomi masyarakat yang mengalami drop selama pandemi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan, kebijakan wajib vaksin Covid-19 akan berlaku bagi pekerja ritel kedepannya.

Ganjar menuturkan, berdasarkan data sudah ada 8.200 pekerja ritel yang sudah mengikuti program vaksinasi pemerintah. Sedangkan 10.000 orang masih menunggu karena ketersediaan vaksin.

Diakui Ganjar, bahwa kemarin sempat terkendala masalah domisili, jadi awalnya kebijakan pemda yang divaksin adalah yang khusus warga kota.

“Ya, karena ketika didrop vaksin dicek pusat digunakan warga mana, ini kendalanya. Sehingga setelah tahap pertama los, tahap dua hingga empat berbasis KTP,” kata Ganjar, Kamis (22/07/21).

Diakui dia, bahwa hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Bogor karena banyak warga luar Kota Bogor yang bekerja di sektor ritel.

“Misalnya kerja diswalayan, di mall, banyak warga pinggiran yang masuk ke kota, kita koordinasikan dengan Dinkes,” jelas dia.

Masih kata Ganjar, bahwa pihaknya sempat terbantu dengan bantuan 20.000 vaksin yang dilakukan di Mall Transmart karena banyak pegawai ritel yang akhirnya mendapatkan jatah tersebut. “Kita tergantung ketersediaan dosis vaksin yang ada di Dinkes,” ujarnya.

Sementara itu, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor, Muzakkir menuturkan, saat ini pihaknya tengah membahas kebijakan terkait vaksin jadi syarat pedagang untuk bisa membuka kios dan lapak di pasar tradisional.

Menurutnya, kebijakan itu dilakukan agar dapat menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor tetapi juga bisa memulihkan ekonomi masyarakat.

“Semalam saya sudah bahas dengan walikota, jadi seluruh pedagang kedepan harus divaksin baru boleh buka toko,” kata Muzakkir.

Tercatat hingga saat ini pedagang yang sudah divaksin 30 hingga 40 persen, sedangkan sisanya yang belum masih menunggu alokasi vaksin dan penyesuaian domisili khusus bagi warga yang memiliki KTP Kota Bogor.

Muzakkir menambahkan, bahwa sejak awal, Perumda PPJ melakukan pendataan pedagang sebanyak 9.000 orang dari total 22.000 pedagang dan karyawan yang menjadi prioritas vaksin.

Namun, kata dia, banyak pedagang yang mendaftar pada link pendaftaran vaksin yang sudah disediakan Pemkot Bogor.
“Saya belum tarik data kembali. Terakhir data kita 4.000 hingga 5.000 orang sudah divaksin,” jelansya.

Menyikapi hal itu, Muzakir mengaku tengah berkoordinsi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengalokasikan kembali vaksin bagi pedagang pasar tradisional.

“Harapan kita dalam dua minggu ini, pedagang bisa divaksin, kedepan bisa diterpkan toko atau kios dipasar bisa dibuka dengan asumsi sudah divaksin,” katanya.

Masih kata dia, bahwa banyak pedagang dan karyawan yang status domisilinya diluar Kota Bogor, sedangkan prioritas vaksin saat ini berdasarkan identitas tempat tinggal.

“Ada banyak pedagang yang berKTP luar Kota Bogor, belum tau dari non kota yang sudah divaksin juga pasti banyak. Tapi agak susah mendatanya,” tandasnya.

 

 

 

 

 

(As/Bing)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.