IPB University Sosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Ratusan Pelaku IKM Pangan

0
75

Ekobis, BogorUpdate.com
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka menjadi hal yang umum bagi warganya untuk memiliki perhatian tinggi terhadap kehalalan produk-produk yang dikonsumsi sehari-hari. Akan tetapi, masih banyak Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang belum mampu memberikan jaminan kehalalan produknya. Hal tersebut menyebabkan produk-produk IKM menjadi kurang berdaya saing.

Mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Pusat Kajian Sains Halal, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi halal kepada ratusan pelaku IKM pangan secara daring, Selasa (6/7/21).

“IKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dan penyedia produk terbesar yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu sertifikasi halal bagi produk-produk IKM merupakan hal yang tinggi urgensinya sebagai bentuk komitmen industri pangan,” ujar Prof Khaswar Syamsu, Kepala Pusat Kajian Sains Halal LPPM IPB University.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB University ini juga menyampaikan bahwa motivasi sertifikasi halal ialah ketaatan kepada hukum syariat. Hukum ini tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 168 dan 173, Al Maidah ayat 3, serta menjalankan amanat Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

“Pemastian kehalalan produk dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, pendistribusian, hingga produk sampai di tangan konsumen,” tambah Pakar Rekayasa Bioproses IPB University ini.

Kepala Bidang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Dr Mastuki yang juga menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut menyebutkan bahwa produk yang tersertifikasi halal merupakan produk yang premium dan terjamin kualitasnya. Tidak hanya untuk konsumen muslim tetapi juga konsumen nonmuslim. “Hal tersebut karena sertifikasi halal selain memastikan kehalalan juga kethayyiban (kebaikan) dari produk,” ujarnya.

Selanjutnya, pemaparan alur proses sertifikasi disampaikan dengan detail oleh Nurgina yang merupakan penanggung jawab proses sosialisasi sertifikasi halal BPJPH. Langkah tersebut diantaranya adalah pengajuan permohonan sertifikasi, pemeriksaan dokumen, penetapan lembaga pemeriksa halal, pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, penetapan kehalalan produk, dan tahap akhir adalah penerbitan sertifikat halal.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian telah melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal melalui program peningkatan daya saing. Yaitu kemudahan akses pembiayaan syariah, akses sumber bahan baku dan bahan penolong melalui kerjasama logistik, serta fasilitasi peningkatan teknologi sarana dan prasarana industri.

“Pemerintah termasuk Kementerian Perindustrian dan sembilan kementerian atau lembaga lainnya melalui nota kesepahaman berkomitmen untuk menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi halal bagi usaha kecil-mikro. Ini menjadi suatu kekuatan nasional dalam mempercepat penyelenggaraan sertifikasi halal,” ujar Riefky Yuswandi Direktur IKM Pangan, Furniture, dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian.

 

 

 

 

 

(ipb/bu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here