Gak Ada Dasar Hukum, Usmar Minta Perwali 16 dan 17 Dicabut

0
53

Usmar Hariman, mantan Wakil Wali Kota Bogor

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Meski sudah di revisi, dua Peraturan Walikota (Perwali) sebagai landasan hukum yang mengikat terkait karier Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menuai kritik. Karena ada salah satu pasal yang dinilai sebagai pasal karet.

Kedua Perwali itu adalah Perwali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang /Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor dan Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor.

Setelah sebelumnya menuai protes dari berbagai pihak, kedua Perwali itu direvisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) karena dinilai merugikan karier ASN.

Menyikapi hasil revisi ke dua Perwali itu, mantan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman kembali melontarkan protes, bahkan meminta ke dua Perwali tersebut dibatalkan karena tidak ada dasar hukumnya.

“Itu namanya salah kaprah seharusnya dicabut, karena tidak ada dasar hukum apa lagi apa dasar filosofisnya memasukan pasal itu dari awal, hanya kepentingan tertentu saja. Jadi wajib dicabut,” tegas Usmar, Senin (29/6/20).

Dia menjelaskan, bahwa jenjang karir ASN tidak ditandai dengan wajib bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jada (PBJ) apalagi ditambah sekarang dengan bahasa tidak dijamin dalam menduduki jabatan.

“Lah awal-awal katanya untuk duduk dijabatan struktural perlu lolos PBJ, ini sudah salah kaprah yang ke dua kali, dewan harus cerdas menyikapi hal ini. Jangan asal aja, merevisi asal bunyi berbeda hakekatnya gak berubah,” ungkapnya.

Masih kata pria yang kini masuk
Partai Besutan Prabowo Subianto itu, bahwa ada sembilan langkah reformasi birokrasi yang perlu disiapkan oleh bagian kepegawaian dengan catatan harus memeprlakukan ASN sama dalam kapasitasnya sebgai pegawai negeri.

Dia menambahkan, kalaupun tidak bisa distruktural maka amanat Undang-undang sudah sangat jelas ada jabatan-jabatan fungsional. Dia berpendapat, dalam hal ini bukan lagi inspektorat lagi yang harus bertindak tetapi Wakil Walikota harus turun tangan.

“Sesuai amanat Undang-undang Wakil Walikota wajib melakukan pembinaan dibidang kepegawaian ini. Ini bius of power, ini bahaya karena bukan untuk pembinaan. Sekali lagi Wakil Walikota dalam kapasitasnya perlu bertindak, kalau saya masih Wakil Walikota maka akan usulkan untuk ganti kepala badannya,” tegas Usmar.

Usmar meminta cabut Perwali tersebut. Dan dia berharap ada ASN yang berani lapor ke KASN. “Kalau ada LSM yang mau ngajukan gugatan ke MA bagus juga tuh,” cetusnya.

Dia kembali menegaskan, di undang-undang pemerintahan wakil walikota tugas fungsinya adalah pembinaan kedalam dan atau mendapat pelimpahan dari kepala daerah. “Maka wakil walikota harus bertindak dan korek pasti ada sesuatu dalam rotasi dengan masuknya pasal itu,” pesannya

“Sekali lagi jabatan ASN itu tidak didasarkan oleh ada tidaknya sertifikat PBJ, apa dasar hukumnya, di pasal apa dan ayat berapa serta undang-undang apa,” tandas Usmar.

Sebelumnya Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menilai bahwa dalam perubahan atas Peraturan Walikota (Perwali) nomor 16 dan 17 terdapat pasal karet.

Politisi PPP itu menegaskan, memang dapat dimengerti karena memberikan kesempatan 1 tahun untuk lulus sertifikat PBJ, seperti tertuang dalam angka 2 huruf b surat edaran.

“Tetapi tak memberikan kepastian bagi yang lulus sertifikasi PBJ untuk duduk dalam jabatan ini merupakan pasal karet. Ini menandakan ketidakmatangan kajian dasar perwali maupun perubahannya,” tegas ASB. (As)

 

 

 

 

Editor : Bing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here