Dugaan Pungli Calon Kades Sanja Rp15 Juta, LPKP Angkat Bicara!

0
192

Citeureup, BogorUpdate.com
Terkait dugaan adanya pungut para calon kepala desa (Cakades) Sanja, Kecamatan Citeureup oleh panitia Pilkades melalui musyawarah dan surat kesepakatan sebesar Rp.15 Juta yang dibebankan kepada Empat calon, membuat Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) angkat bicara.

“Pungutan itu, tidak sepantasnya di lakukan oleh panitia pilkades, dengan dalih apapun. Apalagi dengan nilai yang lumayan besar. Hal ini bisa memberatkan para calkades Sanja yang memang berkeinginan maju dalam kontestasi untuk memajukan desanya sendiri,” ungkap Rahmatullah, Ketua LPKP Kabupaten Bogor, kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

Menurut Along sapaan akrabnya itu, bahwa pihaknya berpandangan hal ini jika ingin mau jadi pemimpin dan memajukan saja begitu mahal. Padahal, anggaran sudah di cover oleh APBD. Jelas tujuan APBD menganggarkan untuk pilkades itu, agar tidak ada pungutan lagi apapun alasannya.

“Jika di pandang dari KUHP, hal ini masuk dalam pungutan yang bisa saja pake Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan,” terangnya.

Dijelaskan Along, bahwa acara penyelenggara Pilkades Sanja tidak perlu juga mewah dan berlebihan. Jika dilakukan secara sederhana saja, maka yang penting substansinya ada.

“Yang terpenting tidak mengurangi dan mencederai demokrasi,” tegasnya.

Sementara Ketua Panitia Pilkades Sanja, Katim yang dikonfirmasi hal ini, selalu berkilah tidak memiliki waktu. Bahkan, selalu melemparkan persoalan ini terhadap sekertaris panitia.

“Saya kurang sehat pak, silahkan ke sekertaris saja,” singkatnya.

Sebelumnya ramai diberitakan, berdalih Kekurangan Anggaran, Panitia Pilkades Sanja Bebankan Dana Ke Empat Calon Rp.60 Juta dengan dasar agar terselenggaranya pilkades. Musyawarah ini, karena dari APBDes Sanja mengaku minimnya anggaran yang disediakan.

Salahsatu Calon Kades, Anang Sujarwoko mengaku tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan pihak panitia pilkades ini. Karena, berdasarkan aturan yang ada tidak diperbolehkan sebagaimana mestinya.

“Yah dari musyawarah yang ada, panitia mengaku kekurangan anggaran sebesar Rp.60 juta yang kemudian dibebankan kepada 4 calon melalui surat kesepakatan. Jadi 1 calon dibebankan Rp.15 juta dan saya tidak mau tandatangan karena tidak setuju dengan alasan saya mau melihat RAB desanya,” katanya kepada wartawan, usai musyawarah dana yang dibebankan kepada 4 calon, di kantor sektertariat panitia Desa Sanja, dihadiri Pihak desa setempat, Sabtu (14/11/2020).

Anang mengaku tidak setuju dan tidak menandatangani kesepakatan tersebut, meski 3 calon lainnya sudah menandatangani.

“Dari aturan saja sudah jelas tidak boleh, jadi kita ikutin aturan aja,” jelasnya.

Anang mengaku, bahwa pihak Pemerintah Desa Sanja, sudah melayangkan surat terhadap dirinya maupun calon lainnya untuk menghadiri kesepakatan dalam bentuk partisipasi terhadap para calon.

Dalam surat undangan tersebut yang akan digelar pada Selasa 16 November besok, terdapat Dua poin bahwa calon yang tidak dapat hadir bisa diwakilkan dengan catatan surat diatas materai, sedangkan calon maupun yang mewakil tidak hadir dianggap menyetujui kesepakatan tersebut. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here