DPRD: Rencana Pemindahan Perkantoran Lebih Baik Ditunda

0
23

Foto ilustrasi (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
DPRD menilai langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang berencana memindahkan pusat pemerintahan Kota Bogor dari Jalan Juanda ke kawasan Bogor Raya hanya baru sebatas wacana.

Alasannya, karena Perda RTRW juga masih dalam proses revisi dan belum selesai, apapun perencanaan pembangunan, harus ada di dalam Perda RTRW.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, banyak informasi dan gembar gembor akan dilakukan pemindahan ibukota yaitu pusat pemerintahan Kota Bogor.

Tetapi samapi hari ini, DPRD Kota Bogor belum mendapatkan informasi, penjelasan ataupun keterangan terkait rencana itu. Padahal DPRD bagian dari eksekutif yang tidak bisa dipisahkan.

Politisi PKS itu menegaskan, apapun perencanaan pembangunan harus atas dasar persetujuan DPRD. Artinya Pemkot Bogor tidak bisa berjalan sendiri, perlu legislatif.

“Kami belum menerima pembahasan soal rencana pemindahan pusat pemerintahan. Dan kita ingatkan bahwa pertama namanya pembangunan itu harus sesuai RTRW maupun RDTR,” tegasnya.

Masih kata Atang, sampai hari ini pihaknya belum menerima RTRW hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat. Kemudian terkait RDTR, baru akan di bahas oleh pansus pada masa sidang ke satu ini.

Tapi kemungkinan pansus dibentuk akhir tahun nanti bulan Nopember. Selain itu, persoalan kesiapan anggaran untuk perencanaan itu, apakah tersedia dalam APBD atau tidak.

Dari sisi prioritas, bahwa hari ini prioritas Kota Bogor apakah utamanya di pemindahan pusat pemerintahan atau hal-hal lain yang masih dibutuhkan masyarakat.

Misalnya kata dia, seperti diketahui jembatan MA Salmun, kemudian jembatan penyeberangan dari Gunung Batu ke Kebon Kelapa masih juga bermasalah.

Selain itu juga termasuk juga beberapa tanggul penahan tanah di beberapa pemukiman banyak yang rusak dan penanganan banjir di kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal belum terealisasi.

“Artinya, selama kantor pemerintah masih bisa dipakai meskipun dengan segala keterbasan harusnya bisa menunggu setelah selesai masalah-masalah mendasar di masyarakat kita,” ujar Atang.

Maka dia, meminta agar Pasangan Bima Dedie saat ini lebih mengutamakan penyelesaikan prioritas permasalahan masyarakat. “Soal pemindahan pusat pemerintahan bisa dibahas nanti,” jelasnya.

Anehnya, lanjut Atang, sudah sangat matang sekali pembahasan pembahasan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor, padahal seharusnya dilakukan expose atau dibahas dulu bersama DPRD.

“Jelas itu, karena apapun yang nanti dilakukan, ada hal hal yang harus atas persetujuan DPRD. Kami bagian dari Pemkot Bogor, seharusnya diawali expose ke DPRD agar kami juga mengetahui perencanaan Pemkot Bogor,” pungkas dia.

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here