DPRD Kota Bogor Tetap Ngotot Minta Laporan Keuangan PDJT

0
51

Foto ilustrasi PDJT Kota Bogor (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Menyikapi sikap DPRD Kota Bogor yang keukeuh tak mau membahas Rancangan Peraturan Daerah perubahan status badan hukum Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Dinas Perhubungan (Dishub) persilahkan dewan untuk membentuk pansus berbeda.

Seperti diketahui, bahwa dewan tak mau membahas Raperda tersebut sebelum perusahaan pelat merah itu memyerahkan laporan keuangan mereka sejak 2016 silam.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo angkat bicara. Menurut dia, seharusnya pansus DPRD itu fokus untuk membahas soal perubahan nama dari PDJT menjadi Perumda.

Namun dalam prosesnya, justru berkembang kemana mana hingga menyoroti persoalan manajemen dan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) oleh PDJT.

“Itu substansi yang berbeda antara pembahasan perubahan nama menjadi perumda dengan pembahasan banyaknya permasalahan di PDJT hingga soal bangkrutnya PDJT. Jadi harus dibedakan donk, kan itu permasalahan berbeda,” kata Eko, Kamis (26/11/20).

Dia menjelaskan, pembahasan pansus perubahan nama itu sesuai dengan amanat PP nomor 54 tahun 2017, dan sejumlah BUMD sudah berubah diantaranya PDAM dan PD PPJ. Sehingga saat amanat itu meminta agar PDJT diubah badan hukumnya, maka otomatis harus dilakukan oleh DPRD melalui pansus.

Dan menurutnya, perubahan status itu tidak berkaitan atau ada hubungannya dengan pemberian bantuan untuk PDJT, karena itu urusan yang berbeda. Tetapi apabila pihak DPRD mempermasalahkan atau mempersoalkan tentang kebangkrutan operator Trans Pakuan itu, maka dewan mesti membuat pansus kembali yang fokus untuk membongkar persoalan tersebut

“Buat saja pansus terpisah yang fokus konsentrasinya untuk membahas PDJT, soal penggunaan anggaran PMP, manajemen dan lainnya. Mau menanyakan PMP yang Rp35 miliar atau bantuan yang Rp5iliar, bisa dibahas dalam pansus,” tegasnya.

Dia mengaku, hal itu tidak menjadi beban bagi dirinya. “Mau dibongkar menggunakan pansus soal PDJT itu, mau dilanjut pansus perubahan nama menjadi perumda, semuanya silahkan saja dibahas,” katanya.

Namun, Dishub menyarankan agar DPRD membuat pansus berbeda untuk menbahas detail pengelolaan PDJT yang mengalami kerugian. Terkait soal banyaknya statmen desakan agar PDJT dibubarkan, Eko menjawab apabila dibubarkan atau dipailitkan, Kota Bogor akan masuk black list, dan itu berimbas terhadap sulitnya Kota Hujan untuk membangun kembali perusahaan tersebut.

“Sedangkan bila badan hukum diganti menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka akan ada konsekwensinya, karena hanya mengandalkan subsidi saja. “Pemerintah nggak bisa bcari untung dan tak dapat mengembangkan usaha lain,” katanya.

Sedangkan PDJT, kata dia, berencana membangun usaha lain. Sehingga lebih baik tetap menjadi Perumda tetapi dengan sejumlah strategi dan skema penanganan untuk memajukan usaha jasa transportasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyatakan setuju jika tim Panitia Khsusus (Pansus) hendak mempailitkan PDJT. “Saya setuju jika PDJT hendak dipailitkan. Sebab, dengan begitu, kita memiliki opsi lebih luas untuk mengembangkan pelayanan transportasi di Kota Bogor,” kata Atang.

Atang pun menyodorkan beberapa opsi, diantaranya adalah menggandeng perusahaan profesional. Dimana perusahaan tersebut tidak memerlukan suntikan pemerintah. Namun, tetap memungkinkan mereka (pihak ketiga) mendapatkan share modal dari masyarakat. Sehingga bentuknya bukan Perumda, namun Perseroda dan segala macam.

“Ditambah lagi kemudian nanti ketika bentuknya layanan kepada masy, ini nanti bisa berupa penugasan kepada pemerintah daerah berupa Public Service Obligation (PSO) dalam konteks transportasi publik itu bisa dikerjasamakan,” jelas Atang.

Opsi untuk mempailitkan PDJT ini, menurut Atang adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bogor, khususnya Wali Kota Bogor, Bima Arya selaku KPM dari PDJT.

Desas-desus pengajuan Raperda agar menutup dosa Pemerintah Kota Bogor pun, ditanggapi oleh Atang. Dimana, seharusnya ada pertanggungjawaban dari uang negara kepada KPM yang sampai saat ini belum dipegang oleh pihak DPRD.

“Apapun yang kita lakukan harus di pertanggungjawabkan. Apalagi menggunakan APBD. Walaupun dalam konteks itu uang perusahaan, tapi kan dalam sejarahnya ada penyertaan modal dari Pemkot Bogor. Bagaimanapun seberapapun kecilnya atau besarnya uang APBD, harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

 

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here