Dituduh Terima Upeti dari Pemborong, Ketum BMH Bakal Laporkan Sejumlah Proyek Janggal di PDAM

0
170

Irianto, Ketua Umum (Ketum) DPP LSM Badan Monitoring Hukum (BMH).

Hukum & Kriminal, BogorUpdate.com
Ketua Umum (Ketum) DPP LSM Badan Monitoring Hukum (BMH) Irianto merasa sangat miris ketika Badan sekelas PDAM Tirta Kahuripan melakukan tindakan ceroboh bahkan dinilai tidak patut dan pantas.

“Saya telah di tuduh meminta uang ke pemborong bernama Riza dan uang tersebut dikatakan untuk diserahkan pada Dirut PDAM Tirta Kahuripan,” ujar Irianto kepada Bogorupdate.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (10/06/20) siang.

Ia mengungkapkan, kronologis awal saat datang utusan Direksi PDAM Tirta Kahuripan pada tanggal 8 Mei 2020 ke kediamannya, untuk melakukan klarifikasi benar dan tidaknya dirinya(Irianto-red) meminta uang kepada pemborong bernama, Riza. Dan uangnya itu diberikan langsung kepada Dirut.

“Tuduhan itu jelas fitnah dan bohong semata, yang sengaja dihembuskan oleh pihak dalam sendiri (PDAM Tirta Kahuripan-red) terhadap diri saya,” ungkap Irianto.

Ia menambahkan, bahwa setelah dikonfrontir dengan pemborong (Riza-red) membantah tuduhan itu dan mengatakan belum pernah bertemu Irianto.

“Utusan yang mengaku mewakili Direksi tersebut orang kepercayaan dan pilihan Direksi PDAM, artinya ini sangat dan amat mengandung unsur konflik of interest. Dalam matrik korupsi terdapat 34 bentuk perbuatan yang berkategori tindak pidana korupsi, salah satunya penyalahgunaan kewenangan/jabatan,” imbuh Irianto.

Lanjutnya, untuk pengungkapan kasus di PDAM Tirta Kahuripan LBH BMH tidak akan berhenti dan menunggu akhir Idul Fitri dan akan melaporkan beberapa kasus kaitan temuan di PDAM Tirta Kahuripan langsung ke Polda Jabar.

“Saat ini kami dan tim investigasi sedang bekerja dalam kaitan analisa sejumlah proyek dan temuan mendasar ditubuh PDAM itu. Ada sejumlah temuan yang telah diperkuat data dan fakta bahkan dokumen PDAM sendiri seperti RKAP dan data proyek, tentu pekerjaan yang juga pernah ditawarkan pada saya sebagai paket damai senilai Rp.1,4 Miliar bisa sebagai bukti petunjuk,” terang Irianto.

Irianto menuturkan, setelah didalami dugaan kuat terjadi bancakan paket pekerjaan yang ada didalam tubuh PDAM Tirta Kahuripan yang dimainkan internal dalam pada para pengusaha dibagian pengadaan lelang. Dimana fee dari pegusaha telah diambil duluan sementara pekerjaan tidak mereka dapatkan. Ini diperkuat pengusaha yang turut menjadi korban. Intinya bagian lelang internal PDAM itu dibawah Dirum cukup kuat diduga menjadi kepanjangan tangan para elit petinggi daerah.

“Kami akan rumuskan dan disimpulkan tim dalam kajian serta analisa hukum, seperti kaitan kesesuai perencanaan dan penggangaran kinerja perusahaan dalam bentuk RKAP serta kasus seksi lainnya semisal penyertaan modal yang selama ini belum terungkap,” tandasnya.

Dengan tegas, Irianto juga mau minta pertanggung jawaban Polres Bogor tentang Delik Umum ke Karowasidik, Irwasum, dan Kompolnas terkait Undang-undang (Uu) Nomor 2 tahun 2002 (Uu Kepolisian NKRI). Dimana inti UU itu yaitu, 1. Yuridis Prosudural, 2. Tekhnis Profesional, 3. Etis Proporsional. Juga adanya PPRI Nomor 3 tahun 2003 (Kedisiplinan Kepolisian NKRI) terkait nomor Penyelidikan:R/2913/LI/IX/2018.

“Permintaan penyidikan tersebut perihal adanya dugaan korupsi/mark-up penyimpangan anggaran tahun 2018 dan proyek-proyek diduga tanpa proses lelang di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Tidak ada kepastian hukum atau SP3. Soal Kelanjutan sampai terjadinya tersangka,” tegasnya. (Rie)

 

 

 

 

Editor : Refer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here