Disegel Satpol PP, Ini Pengakuan Wakil Ketua Yayasan Borcess

0
276

Hukum & Kriminal, BogorUpdate.com
Usai disegel dan diberi garis Pol PP line dalam penegakan bangunan tak berijin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor terhadap wahana water park dan sejumlah bangunan dilokasi lahan milik yayasan Asoka yang tak lain dibawah naungan yayasan Muztahidin Al-Ayubi atau lebih dikenal sekolahan Bogor Center School (Borcess), wakil ketua Yayasan tersebut angkat bicara.

Dalam keterangannya, Marulloh tak memungkiri, jika bangunan maupun wahana water park yang dibangun oleh yayasannya itu belum mengantongi sejumlah perijinan dari dinas terkait.

“Saya jelaskan dan saya klarifikasi, bahwasanya memang disetiap masyarakat yang ingin membangun suatu bangunan gedung harus menempuh perijinan, dan dalam hal ini bukan berarti kita tidak memiliki ijin atau tidak memproses suatu perijinan yang telah kami bangun di lokasi seluas kurang lebih 4 hektare ini,” kata Marulloh kepada wartawan, Kamis (09/7/2020).

Menurutnya, dalam menempuh perijinannya itu pihaknya mengaku sudah melakukannya sejak 2018 silam. Namun, dalam proses itu terkendala dalam status lahan yang masuk sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang diperuntukkan bagi lokasi pertanian.

“Jadi bukan tidak ada ijinnya, tapi sedang kita urus. Tapi dalam prosesnya terbentur dengan status LP2B, itu pun setelah saya konsultasi dengan berbagai sumber dan dimana katanya bisa diatasi dengan adanya ruislag atau bisa disebut tukar guling lahan,” akunya.

Menurutnya, dalam menempuh proses perijinan dilokasi milik yayasannya itu, jika pihaknya sangat berkeinginan memproses segalanya. Mulai dari ruislag, setelah itu baru jajarannya akan menempuh proses ijin-ijin tersebut.

“Kita mau urus lah, dengan awalan kita ingin tukar guling lahan atau ruislag dari lahan LP2B itu dengan tanah yang lainnya, artinya clear ya itu,” imbuhnya.

Sehingga, kata Marulloh, Dinas Pertanian Kabupaten Bogor dapat mengeluarkan rekomendasi untuk kepentingan proses perijinan pihaknya ke instansi terkait.

“Dasarnya dari ruislag tadi, dan kalau bertanya tanah tukar guling itu berapa yang diminta Pemkab Bogor kepada kami, hal itu masih kita tanyakan terus ke Dinas Pertanian Kabupaten Bogor. Dalam hal ini juga, kita mengakui telah melanggar aturan dalam ketentuan ketertiban umum dan akan menempuh proses sidang tindak pidana ringan di PN Kelas IA Cibinong, Kabupaten Bogor pada 16 Juli 2020 mendatang,” tandasnya.

 

 

 

 

(Rul/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here