Foto ilustrasi antrian para penerima Bansos di kantor POS (foto/Net)
Kota Bogor, BogorUpdate.com
DPRD Kota Bogor mengkritisi mekanisme kerjasama antara pemkot dengan PT. Pos Indonesia terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari APBD bagi warga miskin baru terdampak pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran senilai Rp323 miliar untuk memberantas penyebaran virus corona, mulai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pembagian bansos yang ditangani Dinas Sosial.
Pada tahap pertama Pemkot Bogor menyalurkan bantuan bagi 16 ribu Kepala Keluarga (KK). Setiap KK menerima Rp500 ribu selama empat bulan.
Ketua DPRD, Atang Trisnanto mempertanyakan mengapa meski pemkot telah bekerjasama dengan PT. Pos dalam penyaluran BLT bagi warga terdampak, namun kerumunan massa masih terjadi di kelurahan saat pembagian dilakukan.
“Ini yang menjadi concern kami, ketika sudah dipihakketigakan. Mestinya bantuan langsung sampai ke rumah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (7/6/20).
Menurut Atang, kerumunan massa di kelurahan terjadi lantaran bantuan yang diterima warga berbentuk wesel sehingga mesti dicairkan ke kelurahan.
Artinya kata Politisi PKS itu, ada proses kerja yang berbelit-belit. Mengapa nggak sekalian kelurahan saja yang membagi ke warga. Sehingga setiap RW waktu pembagiannya bisa diatur.
“Kalau dengan pola sekarang kan semua disatuharikan, jadi serentak di kelurahan dan kantor Pos. Itu yang menyebabkan kerumunan massa,” tuturnya.
Dia berpendapat, bahwa proses kerjasama antara Pemkot Bogor dan PT. Pos Indonesia kurang efektif, serta terkesan lebih kepada pemborosan anggaran. Sebab, setiap penyaluran BLT bagi satu KK pemkot wajib membayar Rp10 ribu kepada PT. Pos.
“Kalau satu KK Rp10 ribu, di tahap satu yang menerima bantuan ada 16 ribu, bila ditotal jumlahnya mencapai Rp160 juta. Artinya ada pemborosan anggaran,” tegas Atang.
Seharusnya, sambung Atang, anggaran tersebut dapat dipergunakan oleh Pemkot Bogor untuk memperkuat RW Siaga Corona.
“Menggunakan pola pembagian seperti saat ini adalah wasting time. Lebih baik anggaran Rp160 juta untuk memperkuat RW Siaga Corona saja,” ungkapnya.
Atang menambahkan, kerumunan massa yang terjadi di kantor kelurahan saat pembagian BLT, jelas melanggar protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. “Hal-hal semacam itu harus menjadi evaluasi pemkot,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD, Oyok Sukardi menyatakan, pihaknya akan kembali melakukan rapat dengan instansi-instansi yang menangani Covid-19 pada pekan ini.
“Minggu ini kami akan rapat lagi, termasuk untuk menanyakan mengapa sudah kerjasama dengan PT. Pos tapi masih menimbulkan kerumunan massa di kelurahan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui secara rinci terkait jumlah donasi uang, sembako dan APD untuk penanganan virus corona. Dia ingin minta juga penjelasan soal itu karena saat rapat minggu lalu, instansi terkait tak hadir.
“Mungkin karena undangannya mendadak. Setelah diketahui hasilnya, baru kami keluarkan rekomendasi. Sebab anggaran Rp323 miliar takkan keserap semua,” paparnya.
Di tempat berbeda, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa biaya Rp10 ribu per KK yang dibebankan kepada pemkot saat menyalurkan BLT adalah syarat dari administrasi keuangan negara. “Kan ada proses administrasi, jadi nggak bisa langsung,” ucapnya.
Selain itu, kata Dedie, dengan kerjasama antara pemkot dan PT. Pos itu lebih memudahkan proses pendistribusian bantuan. Selain itu, langkah pemkot menggandeng PT. Pos merupakan salah satu cara membantu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini tengah terpuruk.
Disinggung mengenai pemberian BLT tahap kedua. Dedie menyatakan bahwa berdasarkan data terakhir yang dikantungi Pemkot Bogor, ada 10 ribu KK yang bakal dimasukan ke dalam penerima bantuan untuk melengkapi kuota 23 ribu.
“Artinya revisi data yang dilakukan belakangan, bisa dimasukan tahap kedua. Saat ini kita butuh pengesahan SK-nya, masalah keuangan didistribusikan PT. Pos. Jadi saya pikir ini adalah kerjasama yang baik,” tandas Mantan Pejabat KPK itu. (As)
Editor : Endi
