Busyet! Pemkot Plot Rp1 Miliar Untuk Bangun Gapura Ditengah Pandemi

0
184

Foto ilustrasi salahsatu tempat wisata di Kota Bogor (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalokasikan anggaran cukup fantastis untuk bangun gapura, yakni Rp1 Miliar. Pembangunan tersebut dilakukan bertujuan untuk mempercantik titik akses atau jalur pariwisata.

Dana yanng dialokasikan untuk pembangunan gapura itu bersumber dari dana hibah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp73 miliar yang diberikan ke Kota Bogor.

Kucuran dana yang notabennya duit rakyat itu, masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor pun telah mensplit sebagian anggaran tersebut kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun sarana dan prasarana pendukung. Salah satunya pembangunan gapura pada pintu masuk di beberapa titik lokasi wisata.

Alokasi anggaran Rp1 miliar untuk bangun gapura itu dibenarkan oleh Kepala Disparbud, Atep Budiman. Dia menjelaskan, dana tersebut sudah dialokasikan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim).

“Anggaran untuk pembangunan gapura ada di Disperumkim. Usulan awal memang dari kami, tetapi kajian teknis dan lapangan ada pada OPD tersebut,” kata Atep Rabu (4/11/20).

Menurutnya, ada sekitar enam titik lokasi wisata yang akan dibangunkan gapura. Salah satunya adalah ecowisata di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan.

Diakuinya, biaya pembangunan gapura dimulai dari Rp30 juta hingga Rp100 juta. Tetapi tergantung dari ornamen dan luas jalan menuju ke kawasan tersebut.

“Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Disperumkim. Yang pasti dari anggaran Rp1 miliar, masih ada sisanya,” ungkap dia.

Mantan Camat Bogor Selatan itu memaparkan, bahwa dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu memang untuk membangkitkan sektor pariwisata yang anjlok saat pandemi Covid-19.

“Jadi dari dana itu ada yang disalurkan ke hotel dan restoran, serta untuk pembangunan sarana prasarana menuju destinasi wisata,” tandasnya.

Rencana tersebut mendapat sorotan serius dari legislator. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Fraksi PKS, Endah Purwanti mengaku bingung. Karena dia menilai anggaran pembangunan gapura mencapai mRp1 miliar tidak realistis.

Bahkan dia menilai agak aneh dan seperti main-main. Seharusnya, kata Endah, anggaran tersebut dialokasikan kepada pelaku UMKM untuk pembuatan suvenir atau oleh-oleh khas Kota Hujan.

“Lebih baik dialokasikan ke UMKM, agar mereka bisa membuat suvenir untuk kemudian dipasarkan di hotel serta restoran,” katanya.

Endah menyatakan, dari anggaran Rp73 miliar tersebut displit ke beberapa OPD seperti Disperumkim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disparbud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Jadi split anggaran itu dilakukan agar serapan lebih cepat. Itu keterangan dari Disparbud, saat kami rapat kerja terkait fungsi pengawasannya,” imbuhnya.

Politisi PKS itu juga menegaskan, nntinya OPD teknis seperti Disperumkim dan Dinas PUPR akan membangun sarana prasarana pendukung pariwisata. Di antaranya untuk pembuatan jogging track sebesar Rp200 juta, pembuatan akses jalan ke delapan titik wisata Rp1,4 miliar, taman Rp1 miliar.

“Okelah kalau bangun jogging track Rp200 juta, karena banyak dipakai orang. Tapi kalau gapura Rp1 miliar bingung juga. Gapura itu kan penting nggak penting,” jelasnya.

Endah mengatakan, dari total anggaran PEN itu, 70 persennya dialokasikan bagi hotel dan restoran sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada. “Terutama bagi hotel dan restoran yang kontribusi PAD besar,” tutur dia.

Menurut perempuan berhijab itu, berdasarkan rapat terakhir dengan Disparbud dari 700 hotel dan restoran, hanya 100 yang memenuhi persyaratan. Dan sejauh ini baru ada 60 hotel dan restoran yang mengajukan.

Jadi dana yang diterima hotel cukup besar, dari hitungannya satu hotel bisa dapat Rp2 miliar. Sedangkan sisa 30 persennya dikelola OPD, dengan tujuan agar serapan anggarannya dapat maksimal.

“Sekarang DPRD tinggal fokus kepada fungsi pengawasan. Saran saya harus dibuat tim, yang bekerja sesuai dengan tupoksi komisi masing-masing. Memang agak berat pengawasannya,” tandas wakil rakyat itu.

 

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here