BKPH Jonggol Tantang Keabsahan AJB PT Panorama Nusa Property Yang Diteken Sekda Burhanudin

0
203

AJB PT. Panorama Nusa Property, yang ditandatangani oleh Sekda Burhanudin

Tanjungsari, BogorUpdate.com
Persoalan tanah perhutani yang dikuasai oleh kavling PT. Panorama Nusa Property di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, berdasarkan surat Akta Jual Beli (AJB) yang disahkan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin pada tahun tahun 2001 silam saat menjabat Camat Cariu, dipertanyakan keabsahannya.

Menurut Kabag TU Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Jonggol, Ali mengatakan pada saat dikirim surat pemberhentian oleh Perhutani, selang beberapa waktu ada pihak dari PT Panorama Nusa Property datang untuk menanyakan persoalan tanah yang dikuasai namun ternyata milik perhutani.

“Silahkan saja kalau mau menguji materilnya sebelum langkah selanjutnya. Kalau misalkan kekeh ada pengakuan bahwa tanah itu bukan masuk kawasan hutan, silahkan tempuh ke jalur yang sudah ada,” tantang Ali, saat ditemui dikantornya beberapa waktu lalu kepada Bogorupdate.com.

Ali menambahkan langkah pihaknya memberi teguran dengan dasar bahwa itu kawasan hutan dan itu versi perhutani. Akan tetapi, pengakuan lahan perhutani didasari dengan adanya peta kerja. Pihaknya meyakini bahwa menurut peta kerjanya masuk kawasan perhutani. Ketika ada dilokasi kemudian dibuka aplikasi peta ternyata muncul lahan itu adalah kawasan hutan.

“Klarifikasinya dari pihak panorama tinggal membuktikan, itu AJB sah atau tidak ini kawasan hutan atau bukan karena ini kita peta kerja udah ada. Buktikan aja ke BPN atau ketika pengukurannya siapa yang mengukur. Kalau ada di Desa persilnya nomor berapa, siapa yang bikin karena kita kan ga pernah bikin surat apapun apalagi AJB,” paparnya.

Pihaknya, lanjut Ali menawarkan Opsi ke PT. Panorama Nusa Property dipersilahkan kalau mau membuktikan. Tapi lahan di daerah Jonggol maupun Tanjungsari dari dulu tidak pernah ada yang bisa membuktikan itu tanah milik walaupun memiliki AJB atau sertifikat yang ditandatangani Camat.

“Final nya itu yang membuktikan kalau ga di BPN ke klamatologi. Saya balik tanya PT. Panorama Nusa Property dia beli lihat fisik atau beli surat. Kalau udah jadi SPPT sudah tentu masuk ke kas negara. Cuma objek tanahnya betul atau tidak, apakah tumpang tindih dengan yang lain bahkan tanah Perhutani,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

(Jis/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here