Kota Bogor, BogorUpdate.com
Warga Malabar dan Tegal Lega mengeluhkan para Pedaganv Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Malabar hingga Jalan Sancang. Alasannya karena kehadiran PKL yang berjumlah kurang lebih 200 itu membuat kumuh dan hilangnya fungsi trotoar dan drainase.
Amir warga RT 1 RW 5 Kelurahan Tegal lega mengatakan, diwilayahnya merupakan lingkungan pendidikan dan seharunya bersih dan tertata. Namun akibat maraknya PKL sehingga wilayah tersebut jadi kumuh.
“Iya, lingkungan jadi kotor dan tidak tertata, selain itu juga kenyamanan terganggu karena parkir dimana-mana, jadi warga merasa tidak nyaman,” kata Amir saat dikonfirmasi, kamarin
Menurut dia, Wilayah Malabar itu termasuk ring satu karena bersebrangan dengan Istana Bogor dimana tempat tinggalnya Presiden RI Joko Widodo, maka seharunya tertata dan bersih.
“Sebaiknya Pemerintah Kota Bogor agar melakukan penataan, demi kenyamanan warga. Mulai penertiban PKL yang berjualan di trotoar juga melakukan perbaikan drainase supaya saluran air lancar,” ungkapnya.
Sementara Ujang warga RT 1 RW 2 Kelurahan Tegal Lega mengaku, banyak nerima keluhan dari warga mengenai banyaknya PKL dilingkungannya. Namun dirinya tidak bisa berbuat banyak.
“Saya banyak nerima keluhan warga tentang jalan macet, jadi aktifitas terganggu, saya sudah usulin untuk dilakukan satu arah tetap macet, karena terganggu yang parkir,” ungkap Ujang.
Dia mengaku sangat mendukung, jika ada program dari Pemkot Bogor untuk melakukan penataan. “Coba lihat saja sekarang trotoar sudah tidak bisa berfungsi, warga tidak lagi berjalan di atas trotoar karena penuh sama PKL,” jelas dia.
Selain itu kata dia, dengan maraknya PKL drainase juga tidak berpungsi, bahkan setiap hujan air meluap ke jalan. Misalnya di depan SD Malabar ada sekitar 30 pedagang dan sangat mengganggu.
“Kalau banjir memang enggak, tapi air kejalan dan deras, itu membahayakan karena banyak motor terbawa, apalagi kalau banyak anak-anak itu mengancam keselamatan,” tambahnya.
Diakui dia, rata-rata yang bejualan disitu mayoritas dari luar. “PKL disitu saya tidak banyak yang kenal, karena rata-raya mereka pendatang dan gak pernah melapor. Mereka hanya numpang usaha saja,” tandasnya.
Sementara mantan koordinator PKL Jalan Malabar HRM Martono mengaku, sangat mendukung jika ada penataan yang dilakukan Pemerintah Kota, karena akan berdampak positif bagi lingkungan dan warga.
“Ya bagus kalau ditata, karena warga akan leluasa lagi berjalan di trotoar sesuai fungsinya. Selain itu fungsi drainase juga akan lancar. Kalau sekarang drainase tidak jalan karena dipakai jualan sehingga kalau hujan air kejalan,” kata dia.
Menurutnya, PKL sekarang tidak seperti dulu yang hanya numpang usaha, tetapi sekarang banyak yang dikomersilkan. “Banyak yang punya dua hingga tiga kios dan itu disewakan,” ungkap dia.
Dia juga mengatakan, para PKL itu didominasi warga luar, sekitar 70 persen. Dan menurutnya para PKL tidak punya kekuatan hukum jika akan digusur karena mereka menempati lahan milik pertamanan.
“Semua yang dipakai lahan pertamanan, dan mereka memiliki surat perjanjian, berisi jika esok lusa atau kapanpun tanah ini akan digunakan maka siap dikosongkan tanpa ada tuntutan apapun. Jadi tidak akan bisa nuntut ganti rugi,” pungkasnya.
(As/bing)
