Bapemperda Minta BKPSDM Serahkan Revisi Perwali 16 dan 17

0
24

Foto ilustrasi (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Polemik hasil revisi dua Peraturan Walikota (Perwali) yang menjadi payung hukum keberlangsungan karier Aparatus Sipil Negara (ASN) terus menuai sorotan, kini bagian Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor yang ikut melontarkan protes.

Kedua Perwali itu adalah, Perwali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor dan Perwali Nomor.

Dan Perwali Nomot 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor. Sebelunnya kedua Perwali itu telah di revisi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Ketua Bapemperda, Ahmad Aswandi mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil revisi kedua perwali itu diserahkan kepada pihaknya.

“Kami sudah minta, dan hanya tinggal menunggu itu (perwali) diserahkan. Kan kemarin sudah direvisi oleh pemkot,” ujar dia, Rabu (1/7/20).

Pria yang akrab disapa Kiwong ini mengatakan bahwa tujuan pihaknya meminta revisi perwali tersebut adalah untuk mempelajari dan memberikan masukan terkait poin-poin yang sebelumnya menuai kontroversi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan di DPRD Kota Hujan.

“Jadi kami ingin mempelajari dan memberi masukan, poin mana saja yang masih menimbulkan kontroversi untuk diperbaiki,” kata politisi PPP ini.

Kiwong menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor untuk berdiskusi terkait subtansi lahirnya regulasi tersebut dan tujuannya. “Kami akan diskusikan soal ini karena DPRD mendapat aduan dari pihak yang merasa dirugikan,” ungkapnya.

Kata Kiwong, apabila nantinya ditemukan ada poin yang merugikan ASN, tentunya perwali itu harus dibatalkan. Pemerintah mesti mengedepankan kearifan lokal. “Kedepannya peraturan harus menjadi pelindung dan menyemangati ASN dalam bekerja,” tandasnya.

Sementara ditempat berbeda,
Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Majelis Daerah KAHMI Bogor, Dwi Arsywendo menegaskan bahwa dalam merancang suatu produk hukum itu harus melalui kajian hukum yang komperhensif.

“Ya, harus mempertimbangkan segala aturan-aturan yang lehih tinggi, jangan sampai asal-asalan dalam menentukan aturan atau kebijakan, apalagi langsung dituangkan dalam pasal-pasal,” kata Dwi.

Karena lanjut Dwi, suatu aturan itu pada setiap pasalnya saling terkait, begitu pula dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak boleh melampaui nya, mengenai pasal karet yang ada dalam perwali 16 dan 17 itu jika memang itu saling berbenturan satu sama lain lebih baik di hilangkan.

“Bila memang aturan itu merugikan dan saling berbenturan satu dengan yang lainnya, lebih baik d cabut saja, karena dalam suatu undang-undang itu bukan hanya berisikan norma hukum yang harus dipatuhi saja, akan tetapi norma-norma lainnya juga harus diperhatikan, jadi jangan sampai dibuat secara asal-asalan,” tandasnya. (As)

 

 

 

 

Editor : Bing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here