Audiensi Dengan 29 Kades Soal BHPRD, Rudy Susmanto Sebut Gagalnya Perencanaan

Cibinong, BogorUpdate.com – Sebanyak 29 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bogor datangi kantor , meminta dicarikan solusi terkait Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah () yang turun akibat salah perhitungan dari Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) tahun 2022.

Dalam audiensi yang digelar di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor itu turut dihadiri oleh Ketua DPRD , Wakil Ketua DPRD, KH. Agus Salim dan Wawan Hikal Kurdi serta anggota lainnya. Sementara itu, hadir juga perwakilan dari Bappenda, Kepala Badan BPKAD, Teuku Mulya dan Kadis DPMD Kabupaten Bogor, Reynaldi, Senin (26/9/22).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, dengan adanya perubahan dan salah hitung BHPRD terhadap 29 Desa tersebut akibat dari gagalnya Perencanaan sejak awal.

“Sudah disampaikan oleh kepala desa katanya Kabupaten Bogor adalah desa termaju di Indonesia, ya perhitungannya jangan secara manual harus secara digital. Akhirnya saat ini kita melihatnya bukan kesalahan hitung, tapi kita melihat ini gagal perencanaan,” tegas Rudy Susmanto.

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerindra itu menegaskan, pembagian BHPRD itu sudah direncanakan dari awal. Kalaupun ada kenaikan atau penurunan tentunya tidak akan terlalu signifikan, sedangkan yang saat ini yang dikeluhkan malah anjlok dan terjun bebas.

“Baiknya ini menjadi pembelajaran bersama, apalagi inikan Kades jiwa sosialnya tinggi. Kepada masyarakat itu sama saja seperti kepada keluarga. Seperti yang tadi saya contohkan, salah satu desa mendapat BHPRD Rp 1,2 Miliar, mereka akan merencanakan rencana kerja selama satu tahu. Mereka akan menghitung kemampuan keuangan, berarti satu bula Rp 100 juta kami bikin program yang harus dibiayai,” katanya.

“Seandainya cair Rp 400 juta, berarti empat bulan sudah habis, di bulan ke 5, 6 dan 7 Kades akan melihat sesuai dengan Perbup nomor 59 dapat Rp 1,2 Miliar. Mereka berhitung karena belum cair dan terlalu lama dan akhirnya mereka membiayai dulu dengan dana talangan,” sambungnya.

Pada saat sudah ditalangi, tambah Rudy Susmanto, tiba-tiba angkanya berubah karena ada Perbup nomor 70 ditengah perjalanan, akhirnya akan menjadi bencana buat para Kades tersebut.

“Nah kami sangat menyayangkan hal itu. Ketika terjadi perubahan harusnya disosialisasikan dulu kepada Desa-Desanya supaya tidak menjadi sebuah polemik. Jadi pada saat Perbup nomor 70 disahkan dan menjadi polemik,” bebernya.

Akhirnya, bukan hanya menjadi pembelajaran pada saat ada angka BHPRD yang turun secara drastis untuk Desa yang ada di Kabupaten Bogor. Harusnya disosialisasikan dulu dan diajak duduk dulu jangan kemudian akhirnya membuat Kades terkaget kaget.

“Terkait Perbup nomor 70, kondisi saat ini diisi oleh Plt Iwan Setiawan, tentu ketika membuat kebijakan strategis sesuai dengan surat edaran tentu harus dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkapnya.

“Keluarnya Perbup 70 ditengah perjalanan ini membuat pertanyaan juga buat kami. Diperbupnya jelas tahap 1, 2 dan 3, ini sudah masuk tahap 3 kenapa baru muncul,” herannya.

Untuk mencari solusi, kata Rudy Susmanto, tentunya pemangku kebijakan Eksekutif dan legislatif harus duduk bersama. Harus secepatnya dicarikan solusi agar tidak menjadikan kegaduhan yang baru.

“Kami pun meminta kepada perwakilan Dinas yang saat ini hadir, tolong disampaikan kepada Plt supaya mengundang kami dan 29 desa. Hari ini kita harus jemput bola jangan sampai menimbulkan kegaduhan baru,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kecamatan Citeureup, Wawan Kurniawan mengaku mendapatkan sedikit pencerahan dari DPRD Kabupaten Bogor, walaupun belum menemukan solusi dalam audiensi yang digelar tersebut.

“Kalau dibilang puas ya relatif, tapi kami melihat tanggapan dari pihak DPRD, khususnya Ketua DPRD dan para Wakilnya, mereka sangat aspiratif lah dengan kisruh bagaimana pembagian BHPRD ini. Tadi juga ikut andil bagaimana agar segera mendapatkan solusi,” beber Kang WK sapaan akrabnya itu.

Karena Plt Bupati Iwan Setiawan tidak bisa hadir, sambung kang WK, para Kades belum menemukan sosusi karena pemangku kebijakan dan pemutusnya adalah Plt Bupati.

“Jadi kita belum mendapatkan solusi dan belum final. Walaupun ada beberapa masukan dari DPRD maupun dari para Kades untuk solusi yang bisa diambil,” ucapnya.

Meski begitu, diakhir Audiensi, DPRD meminta agar esok hari diagendakan lagi pertemuan yang harus dihadiri oleh Plt Bupati dan jajarannya, agar permasalahan yang ada segera mendapatkan solusi yang konkrit.

“Kita meminta untuk agenda esok hari, Plt Bupati bisa bertemu dengan 29 Kades ini agar menemukan solusinya. Kami berharap ada bantuan keuangan khusus untuk menutupi beban Kades yang terdampak dari turunnya angka BHPRD dan itu bukan menjadi hutang desa,” pintanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *