Asmawa Tosepu Tahu Gak Yah?

Ilustrasi kopi pait. (Ist)

Kopi Pait
Oleh : Asep Syahmid

Opini, BogorUpdate.com – Sudah sekitar 6 bulan Asmawa Tosepu menduduki jabatan orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor atau tepatnya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bogor.

Banyak terobosan dan gebrakan nyata dan berdampak positif telah dilakukan Asmawa Tosepu pada awal menjadi Pj Bupati Bogor, salah satunya penataan dan pembuatan Kantong Parkir Truk Tambang di Kecamatan Parung Panjang.

Itu salah satu terobosan pertama yang dilakukan mantan Pj Wali kota Kendari saat mengemban tugas sebagai Pj Bupati Bogor.

Apakah Asmawa Tosepu ada rencana menata ulang penempatan birokrat dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan bidang keilmuannya atau tidak sesuai disiplin Ilmu??

Beredar kabar dari beberapa ASN di Pemkab Bogor saat ini, sepertinya masih ada penempatan pejabat pada beberapa bidang atau seksi di SKPD dan Kecamatan kurang tepat bidang keilmuannya dan hal itu seperti kurang akurat saat penempatannya.

Asmawa Tosepu harus berani melakukan pembenahan dalam penempatan struktur kepegawaian, supaya sesuai dengan bidang keilmuannya di semua SKPD, Kecamatan dan kelurahan.

Minimalnya, jika penempatan pegawai sesuai dengan bidang keilmuannya secara tidak langsung akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi keilmuan akan memberikan aspek berwibawa dan berkualitas bagi jalannya roda pemerintahan.

Sebagai birokrat yang lama di Kemendagri, tentunya Asmawa Tosepu akan punya kegelisahan jika tatanan dan sistem birokrasi di Pemkab Bogor masih ada yang kurang pas dalam penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya.

Persoalnnya, apakah Asmawa Tosepu punya niat dan keberanian menata ulang penempatan pejabatnya pada posisi-posisi teknisnya, supaya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

Penataan dalam penempatan pejabat sesuai dengan disiplin ilmu itu sangat penting supaya birokrasi pemerintahan lebih berwibawa, berkualitas serta bermartabat.

Pencapaian semua target pembangunan yang dicanangkan, akan sangat berkaitan dengan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dalam penempatan para pejabat yang sesuai dengan disiplin ilmunya.

Sering terdengar kalau jabatan eselon II dan eselon III adalah jabatan Politis hingga norma-norma yang berkaitan dengan disiplin ilmu menjadi pilihan nomor sekian ????

Memang untuk menempatkan pejabat pada posisi eselon II tak masalah apabila masih ada kaitan kebijakan politis.

Eselon II seperti Kadis adalah Top Managemen dari SKPD yang semestinya sudah punya banyak pengalaman ketika akan menjadi nahkoda pada satu Dinas.

Dalam konteks ini, menempatkan posisi eselon II dengan kebijakan secara politis masih sangat relevan.

Namun, apabila menempatkan pejabat melalui kebijakan politis kurang memahami bidang keilmuan pada SKPD yang ditempatinya, tentunya ini bisa jadi blunder juga.

Sedangkan, pada posisi jabatan Kepala Bidang, Kasie, Kepala UPT dan dibawahnyai harus ditempatkan sesuai bidang keilmuannya, karena ini lebih pada aspek teknis.

Jangan sampai terjadi penempatan pejabat dengan metode asal tunjuk, asal kenal dan asal punya kedekatan dengan yang lagi manggung.

Penempatan pejabat sesuai disiplin ilmu akan menambah kualitas dan wibawa sistem birokrasi itu sendiri.

Mantan Pj Wali kota Kendari ini harus banyak bertanya kepada stafnya atau koleganya, apakah selama ini Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di Kabupaten Bogor sudah berperan aktif, maksimal dan objektif, atau tidak berfungsi dengan baik saat akan ada rotasi dan promosi jabatan.

Sebelum berakhir masa tugasnya, Asmawa Tosepu harus punya nyali menata kembali sistem birokrasi dengan menempatkan para pejabat sesuai dengan bidang keilmuannya supaya hal ini akan menjadi pondasi positif kedepannya dan harus dikuti Bupati Bogor berikutnya. (**)