Aset Pemkab Bogor 21 Hektare Disita Kejagung RI, Komisi I DPRD Bergerak!

  • Bagikan

Usep Supratman, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor

Cibinong, BogorUpdate.com
Pemerintah Pusat yang melalui Kementerian Keuangan (KemenKeu) RI, telah melangsungkan penyitaan lahan seluas kurang lebih 21 hektare di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penyitaan itu, diduga sebagai buntut dari kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Lee Chian Kiat alias Lee Darmawan.

Dimana, lahan seluas kurang lebih 210.000 meter persegi itu merupakan aset milik Pemkab Bogor yang berlokasi di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor sebagai lahan prasarana, sarana, utilitas umum (PSU) cadangan makam.

Adapun, diatas tanah milik Pemerintah Bumi Tegar Beriman itu terpasang papan plang yang berisikan milik Kejaksaan Agung bahwa Tanah dan Bangunan ini dirampas/Disita oleh negara berdasarkan putusan : Mahkamah Agung RI, nomor 1622 K/Pid.Sus/1991 Tanggal 21 Maret 2021 atas nama terpidana Lee Dharmawan K.H alias Lee Chian Kiat.

Menurut ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman mengatakan, melalui komisi I DPRD Kabupaten Bogor akan segera bergerak dengan melakukan pembahasan melalui Rapat Kerja (Raker) jajarannya terkait polemik tersebut.

Menurut dia, sebagai tindak lanjut diawal dalam menyikapi perampasan aset Pemkab Bogor itu Komisi I menggelar Raker bersama instansi terkait.

“Kita akan bergerak untuk menyelamatkan aset milik Pemkab Bogor itu, tapi diawali dengan saya memfasilitasi raker yang akan digadang oleh komisi I beserta dinas terkait yaitu dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor,” ujar Usep kepada Bogorupdate.com, Jumat (03/9/21).

Ia menjelaskan, papan plang yang dipasang dengan berisikan surat putusan Mahkamah Agung RI, nomor 1622 K/Pid.Sus/1991 Tanggal 21 Maret 2021 atas nama terpidana Lee Dharmawan K.H alias Lee Chian Kiat, tertulis Disita/Dirampas oleh Negara, hal itu baginya tidak dapat diterima.

“Papan plang itu kok bahasanya di rampas gitu kan. Kalau dirampas kan itu ada hak rakyat. Karena, pada saat Lee Dharmawan alias Lee Chian Kiat yang kala itu menjabat sebagai Direktur Bank Perkembangan Asia, padahal di satu sisi dia sendiri selaku pengusaha, jadi istilahnya ada dugaan pengajuan fiktif,” katanya.

Menurutnya, apabila adanya pengakuan fiktif seperti yang disinyalir dilakukan oleh terpidana Lee Dharmawan atas kasus BLBI ini, semestinya dari awal pihak Jaksa dapat melihat, apakah benar sudah dibayarkan atau belum kaitan kasus terpidana Lee Dharmawan itu.

“Karena aset Pemkab Bogor yang disita oleh negara itu ada hak rakyat juga. Jangan main rampas juga seharusnya,” jelasnya.

Untuk itu, sambung politisi PPP ini, dirinya akan memanggil instansi terkait untuk membahas kaitan persoalan ini yang akan berlangsung pekan depan.

“Insya Allah pekan depan akan kita bahas, antara Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dengan DPKPP Kabupaten Bogor. Tapi untuk sebelumnya, saya akan membuat surat persetujuan terlebih dulu ke Ketua DPRD yang suratnya dari Komisi I,” tuturnya.

 

 

 

 

 

(Rul/Bing)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.