Anggaran Sekolah Ibu Ditiadakan

0
15

Pendidikan, BogorUpdate.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) coret anggaran Sekolah Ibu (SI) untuk tahun 2020. Dalam perencanaan kegiatan yang merupakan program prioritas Wali Kota itu dianggarkan sebesar Rp3,7 Miliar.

Kepala DPMPPA Kota Bogor Iceu Pujiati mengatakan, semua mata kegiatan direfocusing, anggaran digeser ke penanganan Covid-19, termasuk kegiatan Sekolah Ibu yang dilaksanakan di setiap kelurahan.

“Untuk anggaran tahun 2020 sekolah ibu ini tidak akan dilaksanakan, dipergeseran kelima ini akan kita refocusing menjadi nol. Jadi kegiatan sekolah ibu ditiadakan,” kata Iceu usai rapat KUA PPAS bersama Komisi IV DPRD Kota Bogor kemarin

Alasanya kata dia, karena tidak mungkin sekolah ibu dilaksanakan ditengah pandemi covid- 19. “Jadi pademi ini tidak mungkin mengumpulkan banyak orang, karena pelaksanaan kegiatan sekolah ibu melibatkan banyak orang,” ungkapnya.

Diakuinya, breaknya pelaksanaan kegiatan sekolah ibu akan full selama tahun anggaran 2020, dan akan kembali dianggarkan pada tahun anggaran 2021.

“Anggaran tahun 2020 semua di refocusing, kecuali pada saat pertama, yakni bulan maret sebelum ada pandemi, kita mengadakan rekrutmen tutor (pengajar) karena kita tidak tahu akan ada pandemi,” ungkapnya.

Untuk tutor atau tenaga pengajar sekolah ibu, pihaknya melibatkan dari sejumlah pihak, antaralain akademisi, para ahli dan masyarakat yang memang mampu sebagai pengajar di kegiatan sekolah ibu yang digagas PKK tersebut.

Dia juga menegaskan, bahwa anggaran sekolah ibu tahu 2019 dan 2020 besar anggarannya sama yakni Rp3,7 Miliar. “Saya tegaskan lagi bukan 10 miliar, 2019 juga sama tidak ada peningkatan,” ucapnya.

Diakui dia, rincian anggaran Rp3,7 miliara itu untuk dua angkatan di 68 kelurahan dengan jumlah peserta sekitar 4.000 peserta selama setahun. “Karena di RPJM hingga 2024 harus mencapai 20 ribu peserta,” tambahnya.

Dia juga mengaku, anggaran yang kena refocusing di OPD yang dipimpinya untuk semua mata kegiatan. “Ya, tinggal Rp6 miliar dari jumlah total anggaran Rp18 miliar. Hanya tinggal gaji dan tunjangan saja, karena itu wajib dan mengikat, selain itu semua dialihkan untuk penamganan covid- 19,” tandasnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani mengkritisi kegiatan sekolah ibu yang telah berjalan tahun ketiga tersebut.

“Tadi saya pertegas, apa kegiatannya sekolah itu masih ada dan ternyata ada, tapi untuk tahun depan hanya dianggarkan Rp1,1 miliar,” kata Politisi Nasdem itu.

Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan benevit dari kegiatan tersebut buat masyarakat, serta evaluasi DPMPPA untuk kegiatan tersebut, mengingat kegiatan tersebut selalu disorot banyak pihak.

“DPMPPA tidak bisa menjawab dengan alasan kegiatan itu baru masuk ke DPMPPA tahun 2019-2020,” ungkapnya.

Dia berpendapat, kalau memang benevitnya bagus, kegiatan itu ada nilai plusnya buat masyarakat tak jadi masalah dia mendukung. Tapi kalau tidak ada, maka lebih baik dihentikan saja.

“Buat saya kalau tidak atau kurang manfaatnya buat masyarakat lebih baik kegiatannya dihapus dan anggarannya dialihkan ke kegiatan yang lebih penting,” ujarnya.

Misalnya untuk advokasi kekerasan terhadap anak yang angkanya sangat kecil kalau tidak salah hanya Rp4 juta. “Bagaimana bisa jalan, apa yang bisa dilakukan kalau anggarannya hanya segitu,” tandasnya.

 

 

 

 

(As/endi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here