Bogor RayaHomeNews

Aktivis HMI Soroti Polemik Perpanjangan Jabatan Dirut Pasar Tohaga oleh Pj Bupati Bogor

Cibinong, BogorUpdate.com – Polemik perpanjangan masa jabat Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga Periode 2024-2029 semakin menyeruak. Pasalnya, perpanjangan masa jabatan tersebut diketahui tanpa melalui seleksi.

Banyak pihak mempertanyakan dengan alasan apa Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengambil tindakan tersebut dengan memberikan keleluasaan kepada Haris Setiawan untuk kembali menjabat sebagai Direktur Utama.

Ketua PB HMI, Mulyana juga ikut menyoroti kasus tersebut. Mulyana menilai adanya indikasi kong-kalikong yang terjadi dalam proses perpanjangan masa jabat Dirut Pasar Tohaga tersebut.

Ia pun mempertanyakan tidak adanya proses seleksi dalam penentuan Dirut salah satu BUMD bumi tegar beriman tersebut.

“Tentu kasus ini menarik untuk sama-sama kita sikapi, bagaimanapun proses dalam menentukan seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pemerintahan harus berpacu pada aturan,” kata Amuy saapaan akrabnya kepada wartawan pada Kamis, (15/8/24).

“Tapi jika kita mengkaji polemik ini saya menduga adanya unsur konspirasi dan kongkalikong yang dilakukan,” tambahnya.

Amuy menuturkan bahwa sikap Pj Bupati Bogor yang ingin memperlihatkan sikap kepemimpinannya yang arogan dan serampangan. Dia pun mengingatkan bahwa jangan menyamakan Kabupaten Bogor dengan Sulawesi dalam mengelola pemerintahan.

“Keputusan untuk memperpanjang masa jabat dirut yang dilakukan oleh Pj.Bupati sebenarnya memperlihatkan sikap serampanya dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh Asmawa ini, harus diingat juga, ini bogor jangan disamakan dengan sulawesi dong,” tuturnya.

Amuy berharap polemik ini segera dapat diselesaikan dengan bijak oleh Pj. Bupati Bogor, ia pun meminta Pj. Bupati untuk selalu menjaga kondusifitas ditengah menghadapi Pilkada nanti.

“Kita harap Pak Asmawa segera urus polemik ini dengan bijak, dan pak Pj juga harus ingat, kedepan kita akan mengahadapi pilkada, jadi jangan buat gaduh lah di kabupaten bogor ini, jangan juga kemudian nanti ada yang bakar ban dikantor bupati”, tutup Mulyana.

Exit mobile version