Pemerintahan, BogorUpdate.com
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendampingi kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) di Summarecon Mall Bekasi (SMB), Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selasa (26/5/20).
Di kunjungan dalam kerangka peninjauan kesiapan prosedur standar tatanan normal baru atau baru normal di perniagaan itu, Presiden Jokowi menuturkan bahwa menuju tatanan normal baru perlu melihat data dan fakta di lapangan.
Salah satunya angka basic Reproduksi-angka atau Angka Reproduksi Dasar (R0 dibaca R-sia-sia) menyebarkan virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19.
“Bagaimana kurva R0-nya seperti di Bekasi ini sudah di bawah 1, sudah bagus. Dan kita mengharapkan agar di Jawa Barat, di Bekasi khusus, terus agar agar R0-nya ada di bawah 1,” tutur Presiden.
Presiden pun meminta TNI / Polri melakukan pengawasan di tempat keramaian warga dalam proses adaptasi terhadap tatanan normal baru ini. Dengan begitu, diharapkan muncul kesadaran dan kedisiplinan yang kuat dari warga sehingga R0 bisa ditekan di bawah angka 1.
“Kita ingin TNI dan Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat, agar bisa mengikuti protokol kesehatan yang kita sepakati lewat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Karena kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID-19, ”ujar Presiden.
“Jadi, TNI dan Polri menyelesaikan pelaksanaan di lapangan. Memastikan pelaksanaan di lapangan hal-hal yang berkaitan dengan memakai topeng, meminta jarak, dan menghindarkan orang dari kerumunan atau saling berdesak-desakan,” ucapnya.
Senada dengan Presiden Jokowi, Ridwan Kamil mengatakan bahwa penerapan tatanan normal baru di Jabar harus berbasis data. Dibutuhkan, adaptasi akan dilakukan di suatu wilayah yang memungkinkan penerapan normal baru tersebut.
“(Tatanan normal baru) ini bukan pelonggaran, bukan relaksasi, tapi adaptasi terhadap normalitas baru. Kami di Jawa Barat harus berbasis data, jika datanya memungkinkan maka adaptasi bisa dilakukan,” ujar Kang Emil sapaan Ridwan Kamil.
Kang Emil menjelaskan, saat ini termasuk lima level kewaspadaan atau leveling di Jabar. Level 5 atau Zona Hitam (Kritis), Level 4 atau Zona Merah (Berat) yaitu PSBB dengan aktivitas hanya 30%, Level 3 atau Zona Kuning (Cukup Berat), Level 2 atau Zona Biru (Moderat) jarak fisik, dan Level 1 atau Zona Hijau (Rendah) yaitu kondisi normal.
“Tingkat paling parah yaitu Tingkat 5 atau (zona) hitam itu tidak ada (di Jabar), yang (zona) merah masih ada tiga (kabupaten / kota), kemudian 19 (kabupaten / kota) sudah (zona) kuning, lima (kabupaten) / kota) sudah zona biru atau Level 2, tapi belum ada zona hijau,” kata Kang Emil.
“Tapi jika di-zoom ke dalam kelurahan-kelurahan, di level yang zona merah pun banyak yang sudah zona hijau. Ini (SMB) adalah salah satunya, jadi Summarecon Bekasi ini sudah masuk ke kelurahan yang masuk ke zona hijau,” tambahnya.
Kang Emil berujar, hal itu sudah sesuai arahan manajemen mikro dari Presiden Jokowi dalam penanggulangan pandemi COVID-19, yaitu pelaporan pencegahan yang tidak lagi berbasis provinsi atau kabupaten / kota, serta kewilayahan seperti kelurahan atau kecamatan.
“Jadi tidak lagi berdasarkan skala provinsi. Nanti masuk ke manajemen mikro,” ucap Kang Emil.
Terkait dengan penyesuaian terhadap penerapan tatanan normal baru, Kang Emil mencontohkan protokol baru di lokasi niaga, yaitu wajib mengumumkan kapasitas karyawan atau pengunjungnya.
“Tempat usaha wajib mengumumkan jumlah kapasitas. Jika tadinya (kapasitas) mungkin 10 ribu (orang) sekarang diumumkan hanya 5 ribu. Berapa tahunya sudah 5 ribu? Nanti satpam-satpam akan menghitung, jika sudah lewat (5 ribu) maka yang di atas 5 ribu antre dulu di luar, di sebuah tempat, nanti orang keluar, dia masuk,” tutur Kang Emil.
“Kemudian nanti masuk ke dalam sebuah tempat usaha, nanti di depan sebuah restoran juga harus ada pengumuman. Restoran ini hanya menerima satu kali misalkan sepuluh meja dari tadinya 20 (orang), jadi orang yang kesebelas dia bisa nunggu dulu menunggu orang kesepuluh keluar baru dia masuk,” katanya.
Selain itu, hal yang perlu diterapkan dalam protokol baru ini adalah keharusan pengunjung untung menggunakan topeng dan sarung tangan, seperti di pusat pengeluaran. “Orang pegang-pegang (barang) nanti di tempat usaha, misalkan beli sampo tidak jadi, nanti datang pengunjung lain pegang lagi, yang mungkin nanti ada potensi penularan,” ujar Kang Emil.
“Dan yang paling berat yang akan kita kaji adalah adaptasi baru untuk sekolah. Jadi tadi hari ini Presiden melakukan simulasi kalau nanti mal-nya sudah bisa dibuka, proses simulasi (tatanan normal baru) seperti apa,” tutupnya.
(hms/end)
