SMAN 2 Cileungsi Lakukan Pungli, GMPK Minta Penegak Hukum Bertindak!

Foto ilustrasi SMA N 2 Cileungsi, Kabupaten Bogor

 

BOGORUPDATE.COM – Aparat penegak hukum diminta turun tangan untuk menyelesaikan persoalan terkait dugaan pungutan liar (Pungli) di SMAN 2 Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dimana, beberapa orangtua siswa mengeluhkan besaran pungutan yang diminta sekolah tersebut.

 

Dari informasi yang diterima, SMAN 2 Cileungi melakukan pungutan sebesar Rp5 juta (sesuai yang tercantum di kwitansi) dengan dalih untuk pembayaran DSP (Rp 4 juta), SPP (Rp300 ribu), kegiatan OSIS (Rp120.000), Tes IQ (Rp200 ribu), Kartu Osis (Rp15.000) dan seragam (Rp675 ribu). Dengan jumlah sedemikian besar, tak ayal membuat orangtua siswa di sekolah tersebut merasa sangat terbebani.

 

I Mufti, Anggota Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) kabupaten Bogor, meminta penegak hukum secepatnya bertindak atasi persoalan pungli ini.

 

“Persoalan ini sudah lama tak menemukan titik terang, maka, aparat penegak hukum harus segera menindaklanjutinya. Ini pungli lo, melanggar hukum,” ujar Mufti, Kamis (26/9/2019.

 

Terlebih, imbuhnya, Kepala SMAN 2 Cileungsi, Pandi saat dikonfirmasi membenarkan adanya pungutan terhadap sekitar 300 siswa baru, sebesar Rp5 juta. Pandi berdalih, pungutan dilakukan lantaran sekolahnya harus mengeluarkan dana untuk honorer.

 

Dikatakan, pungutan dilakukan atas dasar kesepakatan musyawarah bersama orangtua siswa. Dia juga mengaku bahwa kutipan ini ‘haram’ serta tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi desakan biaya di sekolah mengharuskan dirinya melawan arus dengan melakukan pungli.

 

“Gimana lagi pak, sekolah memang membutuhkan dana itu. Saya harus mengalokasikan dana untuk menggaji guru honorer,” ucapnya beberapa waktu lalu.

 

Sementara itu, Humas Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Anwar saat dikonfirmasi membela pihak sekolah yang melakukan pungli. Bahkan menurut Anwar, nyaris seluruh sekolah melakukan pungutan itu.

 

“Sumbangan atau pungutan itu boleh, tapi harus kemampuan orangtua. Dan sumbangan berlaku bagi yang mau menyumbang. Kalau diwajibkan orangtua harus bayar, baru ini pungutan,” katanya.

 

KCD pun seolah cuci tangan dengan menyarankan wartawan untuk menekankan hal ini kepada pihak komite sekolah.

 

“Saya sudah minta pak Pandi sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini, karena saya tidak mau ikut campur. Pak Pandi menjawab bahwa persoalan ini sudah beres, ternyata ini temen-temen wartawan malah datang ke saya,” ucapnya.

 

Disinggung soal penggunaan dana pungli oleh pihak sekolah, Anwar menjawab, terkait pengadaan seragam hal itu disetujui orang tua. “Namun orangtua tidak diwajibkan membeli di situ,” katanya.

 

Tetapi, dengan jumlah yang mencapai Rp5 juta yang dipungut, maka otomatis orang tua diwajibkan membeli seragam di SMAN 2 Cileungsi. Ini pun telah melanggar ketentuan.

 

“Jika persoalan ini terus berlarut, pak Pandi sebagai kepala sekolah bisa dimutasi, hingga terjerat unsur pidana. Ini juga sudah sampaikan ke pak Pandi,” tukasnya.

 

Sikap KCD ini lagi-lagi disayangkan anggota GMPK, Mufti. Menurutnya, KCD seharusnya bertindak cepat atas terjadinya dugaan pungli. Bukan malah menyerahkan segalanya kepada pihak komite sekolah.

 

“KCD kan termasuk pihak yang berwenang dan bertanggungjawab atas kejadian di sekolah. Mereka seharusnya memanggil kepsek dan memberikan sanksi karena ini sudah melanggar ketentuan,” pungkas Mufti. (End/JS)

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi

Leave a Reply

Your email address will not be published.