Sejumlah Mahasiswa Berprestasi UI-IPB Sambangi Bima Arya

 

BOGORUPDATE.COM – Sejumlah mahasiswa penerima beasiswa berprestasi dari Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) ramah tamah dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Kamis (15/08/19).

 

Kepada mahasiswa berprestasi Bima mengungkapkan, bahwa pendidikan membawa jati diri yang mengantarkan orang-orang besar ke puncak. Pendidikan pula yang membebaskan orang-orang dari kelicikan, kemiskinan, keterbelakangan dan kemungkaran.

 

“Dengan modal ilmu pengetahuan membuat kita menjadi kuat, membuat kita terakumulasi memiliki yang lain. Banyak orang-orang yang menjadi pemimpin dengan modal ilmu pengetahuan,” ujarnya.

 

Akumulasi dari pengetahuan tersebut lanjutnya, yaitu memiliki ilmu pengetahuan, setelah memiliki ilmu pengetahuan juga memiliki kompetensi, dari kompetensi memiliki pengaruh, dari pengaruh mungkin mempunyai kekayaan materi.

 

Bima menyebutkan, pemberian beasiswa ini bukan semata-mata untuk meringankan beban orang tua penerima beasiswa, tetapi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin mempersiapkan Anda semua sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk menjemput mimpi kalian.

 

“Pemerintah Kota Bogor ingin menyiapkan kalian menjadi generasi yang tangguh dan berguna untuk masa depan. Kunci kesuksesan itu ada dua yaitu, kompetensi dan karakter,” jelas Bima.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin mengungkapkan, pertemuan ini dikhususkan untuk mendapatkan pengarahan langsung dari Wali Kota Bogor.

 

Pertemuan ini akan dilakukan setiap satu tahun sekali agar setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Pemkot Bogor terus mendapatkan motivasi dan inspirasi. Sehingga bisa mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dalam pembangunan, terutama di Kota Bogor.

 

Fahrudin menekankan, untuk meraih sukses itu harus dipersiapkan. Tidak bisa berjalan saja atau menggelinding begitu saja. “Jadi semuanya harus dipersiapkan,” katanya. (Rie)

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi

Ini Jawaban Bima Soal Raperda BUMD dan Penataan PKL di Paripurna DPRD Kota Bogor

 

BOGORUPDATE.COM – Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan jawaban atas pandangan umum DPRD Kota Bogor terhadap penetapan Raperda tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Raperda tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

 

Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bogor, Kamis (15/8/19) malam. Tampak hadir Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

 

Bima mengungkapkan bahwa Raperda tentang penyelenggaraan BUMD tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong lahirnya BUMD-BUMD di Kota Bogor sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada bisnis dan pelayanan publik.

 

“Raperda ini pun diharapkan mampu menjadi payung hukum yang akan menjadi pemicu bagi BUMD-BUMD di Kota Bogor untuk tumbuh menjadi perusahaan yang handal, memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mampu menciptakan lapangan kerja,” ungkap Bima.

 

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

 

Selain Raperda tentang BUMD, Bima juga menyampaikan Raperda mengenai penataan dan pemberdayaan PKL. Menurutnya, Raperda penataan dan pemberdayaan PKL terlahir karena diketahui secara bersama bahwa PKL saat ini telah menjadi permasalahan serius yang memerlukan sinergi, kolaborasi, kebijakan, dan aksi yang komprehensif.

 

“Pada saat yang sama, Perda Kota Bogor Nomor 13 tahun 2015 tentang penataan PKL sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi Kota Bogor saat ini dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL,” tambah Bima.

 

Dalam Raperda ini, sambung Bima, kewenangan Pemerintah Daerah akan lebih luas dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL yang meliputi pendataan dan pendaftaran, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya, serta mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

 

“Kami berharap perangkat daerah terkait dapat menjadikan Perda baru ini sebagai payung hukum untuk bekerja dan bergerak lebih optimal dan mengerahkan potensi terbaik untuk memenuhi amanat penataan dan pemberdayaan PKL yang ada dalam Perda,” tegasnya. (Rie)

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi

Prediksi MADURA UNITED vs PERSIJA: Tuan Rumah Wajib Menang

 

BOGORUPDATE.COM – Madura United tak mau mengakhiri pertandingan pekan ke-14 Shopee Liga 1 2019 melawan Persija Jakarta tanpa kemenangan. Hal itu karena sudah tiga laga terakhir, Sape Kerrab puasa kemenangan.

 

Madura United bermain 1-1 dan 2-2 dalam laga tandang masing-masing melawan Bhayangkara FC (5/8/2019) dan Persebaya Surabaya (10/8/2019). Terakhir main di kandang sendiri, mereka kalah 0-1 dari PSS Sleman (31/8/2019).

 

Tim lawan, Persija, juga sedang dalam tren kurang apik. Alhasil, pertandingan di Stadion Gelora Madura, Pamekasan, ini mempertemukan dua tim yang sedang dalam performa menurun.

 

Namun, Madura United berada di papan atas, sementara Persija kini menghuni zona degradasi. Meski begitu, pelatih Madura United, Dejan Antonic, tak ingin meremehkan tamunya.

 

“Persija tim bagus dan besar. Mereka juara bertahan di Liga 1. Kami harus tetap fokus mendapat tiga poin dan semangat bertanding. Kami ingin memperbaiki diri setelah kalah melawan PSS,” ucap Dejan.

 

“Persija punya banyak pemain lokal bagus. Kami harus hati-hati. Saya ingin fokus pada tim sendiri. Yang jelas, lawan punya materi bagus,” imbuh pelatih asal Serbia tersebut.

 

Madura United bakal turun dengan komposisi terbaik. Beberapa pemain andalan sudah sembuh setelah mengalami cedera. Hal itu bisa membantu merealisasikan target.

 

“Sudah membaik. Sisanya tinggal Greg (Nwokolo) dan (Aleksandar) Rakic yang masih harus absen. Mereka masih cedera,” ujar Dejan.

 

Madura United punya catatan menang di kandang Persija pada musim lalu. Laskar Sape Kerrab saat itu menang 2-0 di Stadoon Gelora Bung Karno, Jakarta.

 

Sebaliknya, Persija mampu membalas kekalahan itu dengan mengalahkan Madura United 1-0 di depan pendukung lawan.

 

Pelatih Persija, Julio Banuelos, menilai timnya sudah mampu meningkatkan permainan. Dia optimistis skuatnya bisa berbuat banyak di laga ini.

 

“Saya senang bersama tim. Persija ada peningkatan signifikan. Beberapa pertandingan sudah ada peluang, tapi belum ada gol. Sekarang harus lebih supaya bisa memperbaiki posisi di klasemen,” ujarnya.

 

Prakiraan Susunan Pemain:
Madura United (4-3-3): Ridho Djazulie (kiper); Marckho Meraudje, Jaimerson Xavier, Fachruddin Aryanto, Andik Rendika (belakang); Asep Berlian, Zulfiandi, Slamet Nurcahyo (tengah); Alfath Faathier, Beto Goncalves, Andik Vermansah (depan)
Pelatih: Dejan Antonic

 

Persija (4-3-3): Andritany Ardhiyasa (kiper); Ismed Sofyan, Maman Abdurrahman, Tony Sucipto, Rezaldi Hehanusa (belakang); Ramdani Lestaluhu, Sandi Sute, Rohit Chand (tengah); Riko Simanjuntak, Marko Simic, Novri Setiawan (depan)
Pelatih: Julio Banuelos

 

Prediksi Bogorupdate.com:
Madura 50-50 Persija

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi | Bola.com

Ini Isi Perpres No 55/2019 Tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

 

BOGORUPDATE.COM – Dengan pertimbangan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan, pemerintah memandang perlu pengaturan yang mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan.

 

Atas pertimbangan tersebut, pada 8 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

 

Dalam Perpres ini disebutkan, percepatan program Kendaraan Berbasis Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui: a. percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri; b. pemberian insentif; c. penyediaaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai; d. pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai; dan e. perlindungan terhadap lingkungan hidup.

 

Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilakukan melalui kegiatan industri KBL Berbasis Baterai danf atau industri komponen KBL Berbasis Baterai.

 

“Industri kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih dan industri komponen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha industri dan fasilitas manufaktur dan perakitan dapat mengikuti program percepatan KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan,” bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres ini.

 

Perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam melakukan kegiatan industri KBL Berbasis Baterai dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, wajib membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja sama produksi dengan perusahaan industri lain.

 

Selain itu, Perpres ini menegaskan, bahwa perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri, wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri.

 

Menurut Perpres ini, Industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai wajib mengutamakan penggunaan Tingkat Komoponen Dalam Negeri (TKDN) dengan kriteria sebagai berikut:

 

1. Untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut:

 

1) tahun 2019 – 2023, TKDN minimum sebesar 40% (empat puluh per seratus); 2) tahun 2024 – 2025, TKDN minimum sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan 3) tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus),

 

2. untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut:

 

1) tahun 2019 – 2021, TKDN minimum sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus); 2) tahun 2022 – 2023, TKDN minimum sebesar 40% (empat puluh per seratus); 3) tahun 2024 – 2029, TKDN minimum sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan 4) Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus).
Mengenai produksi KBL Berbasis Baterai yang dilakukan oleh perusahaan industri KBL Berbasis Baterai, menurut Perpres ini, merupakan perusahaan yang: a. didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. memiliki izin usaha industri untuk merakit atau memproduksi KBL Berbasis Baterai.

 

Sementara produksi komponen KBL Berbasis Baterai dilakukan oleh perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai, menurut Perpres ini, merupakan perusahaan yang: a. didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. memiliki izin usaha industri untuk merakit atau memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung untuk KBL Berbasis Baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Dalam hal industri komponen KBL Berbasis Baterai belum mampu memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung KBL Berbasis Baterai, industri KBL Berbasis Baterai dapat melakukan pengadaan komponen yang berasal dari impor jenis: a. keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/IKD); dan/atau b. keadaan terurai lengkap (Completely Knock Down/CKD),” bunyi Pasal 11 ayat (1) Perpres ini.

 

Sementara dalam hal industri komponen KBL Berbasis Baterai belum mampu memproduksi komponen utama dan/atau komponen pendukung KBL Berbasis Baterai, menurut Perpres ini, industri komponen KBL Berbasis Baterai dapat melakukan pengadaan komponen yang berasal dari impor jenis keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/IKD).

 

Perpres ini menyebutkan, dalam rangka percepatan pelaksanaan program KBL Berbasis Baterai, industri KBL Berbasis Baterai yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri dapat melakukan pengadaan KBL Berbasis Baterai yang berasal dari impor dalam keadaan utuh (Completely Built-Up/CBU).

 

“Impor sebagaimana dimaksud hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu sejak dimulainya pembangunan fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai,” bunyi Pasal 12 ayat (2) Perpres ini.

 

Menurut Perpres ini, perusahaan industri KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional merupakan perusahaan: a. yang menggunakan komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri yang memenuhi kriteria TKDN; b. penanaman modal dalam negeri yang dapat diberikan insentif fiskal tambahan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan insentif nonfiskal tambahan yang ditetapkan oleh menteri terkait setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi percepatan program KBL Berbasis Baterai; dan c. yang melakukan peneiitian dan/atau inovasi teknologi incdustri KBL Berbasis Baterai di dalam negeri.

 

“Perusahaan industri KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional sebagaimana dimaksud yang membangun fasilitas manufaktur dan perakitan KBL Berbasis Baterai di Indonesia dapat diberikan fasilitas tambahan,” bunyi Pasal 15 Perpres ini.

 

Perpres ini juga menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa insentif fiskal dan insentif nonfiskal untuk mempercepat program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

 

Selain itu, Perpres ini menyebutkan, terhadap industri KBL Berbasis Baterai yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL Berbasis Baterai di dalam negeri dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Adapun insentif fiskal sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai lengkap (Completely Knock Down/CKD), KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/IKD), atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu; b. insentif pajak penjualan atas barang mewah; c. insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah; d. insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penanaman modal; e. penangguhan bea masuk dalam rangka ekspor; f. insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi; g. insentif pembuatan peralatan SPKLU, h. insentif pembiayaan ekspor; i. insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KBL Berbasis Baterai; j. tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; k. keringanan biaya pengisian listrik di SPKLU; l. dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU; m. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai; dan n. sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai.

 

“Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,” bunyi Pasal 19 ayat (3) Perpres ini.

 

Adapun insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu; b. pelimpahan hak produksi atas teknologi terkait KBL Berbasis Baterai yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan c. pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor rndustri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri tertentu yang merupakan objek vital nasional.

 

Ditegaskan dalam Perpres ini, setiap KBL Berbasis Baterai yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib didaftarkan tipenya dan memenuhi ketentuan NIK (Nomor Identifikasi KBL Berbasis Listrik), dengan terlebih dahulu harus mendapatkan tanda pendaftaran tipe untuk kendaraan yang diimpor dan pendaftaran NIK untuk kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri.

 

Sementara untuk melakukan Uji Tipe KBL Berbasis Baterai, terlebih dahulu harus mendapatkan tanda pendaftaran tipe untuk kendaraan yang diimpor dan pendaftaran NIK untuk kendaraan yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri.

 

Selain itu, menurut Perpres ini, eetiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan harus mernenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. “Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud melalui pengujian KBL Berbasis Baterai,” bunyi Pasal 29 ayat (2) Perpres ini.

 

Perpres ini menegaskan, industri KBL Berbasis Baterai dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai wajib memberikan garansi dan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, semua jenis dan tipe KBL Berbasis Baterai yang diimpor dan belum didaftarkan dan belum dilakukan pengujian tipe sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, importir KBL Berbasis Baterai yang melakukan importasi kendaraan bermotor wajib mendaftarkan tipe dan melakukan pengujian tipe serta melakukan registrasi dan identifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

 

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 12 Agustus 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi | Setkab

Presiden Kukuhkan 68 Anggota Paskibraka, Ini Dia Nama-namanya…

 

BOGORUPDATE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 34 provinsi yang akan bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/19).

 

Prosesi pengukuhan anggota paskibraka yang akan mengemban tugas mengibarkan sang saka Merah Putih diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengantar pengukuhan calon anggota Paskibraka oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Ni’am Sholeh.

 

Pengukuhan ditandai dengan pengucapan ikrar. Di hadapan sang Merah Putih dan Presiden Republik Indonesia, seluruh calon anggota paskibraka menyatakan kesediaannya dikukuhkan. Ikrar yang diucapkan, adalah sebagai berikut:

 

Kami pemuda Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

 

Kami pemuda Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia,

 

Kami pemuda Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia,

 

Kami pemuda Indonesia bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

 

Kami pemuda Indonesia menjaga ideologi negara, ideologi Pancasila,

 

Kami pemuda Indonesia selalu taat kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,

 

Kami pemuda Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia,

 

Kami pemuda Indonesia bersatu dalam perbedaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Eka,

 

Kami pemuda Indonesia berkomitmen mewujudkan masyarakat adil dan makmur dibawah rida dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

 

“Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan Saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2019. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” ucap Presiden Jokowi dalam pernyataan pengukuhan.

 

Upacara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan diikuti oleh tamu undangan lain.

 

Hadir dalam upacara pengukuhan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian.

 

Secara lengkap, berikut 68 nama yang dikukuhkan menjadi anggota paskibraka 2019:

1. M. Faris Abqari (Aceh)

2. Indrian Puspita Rahmadhani (Aceh)

3. Arya Juna Fathan (Sumatra Utara)

4. Sylvia Kartika Putri (Sumatra Utara)

5. Roni Kurniawan (Sumatra Barat)

6. Ratih Biguna Lenadtri (Sumatra Barat)

7. Muhamat Asraf (Riau)

8. Tri Setya Negara Putri (Riau)

9. Muhammad Pazi (Kepulauan Riau)

10. Wiwik Yulianti (Kepulauan Riau)

11. Gusnadi (Jambi)

12. Suci Ayuni (Jambi)

13. Dimas Triyono Putra (Sumatra Selatan)

14. Dini Damayanti (Sumatra Selatan)

15. Catarino Jorge Fernandes (Bangka Belitung)

16. Annisa Hurul Aini (Bangka Belitung)

17. Sudrajat Prawijaya (Bengkulu)

18. Aisyah Rahmawati (Bengkulu)

19. Bagas Satria Wijaya (Lampung)

20. Marluna Fitri Dwiana (Lampung)

21. Rayhan Alfaro Ferdinand Siregar (DKI Jakarta)

22. Rachel Emmanuel Miranda Putong (DKI Jakarta)

23. Rangga Wirabrata Mahardika (Jawa Barat)

24. Fara El Diba (Jawa Barat)

25. Rafi Ahmad Falah (Banten)

26. Adilah Hana Khotimah (Banten)

27. Muhammad Fany Nur Wibowo (Jawa Tengah)

28. Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi (Jawa Tengah)

29. Muhammad Ma’ruf (DI Yogyakarta)

30. Galuh Kumala Hapsari (DI Yogyakarta)

31. Mochammad Devano Faris Estiawan (Jawa Timur)

32. Dhea Lukita Andriana (Jawa Timur)

33. I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata (Bali)

34. I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastara (Bali)

35. Muhammad Adzan (Nusa Tenggara Barat)

36. Shelly Melsyan Silva (Nusa Tenggara Barat)

37. Noval Ramadhan Mandaka (Nusa Tenggara Timur)

38. Cecilia Cortereal Martins (Nusa Tenggara Timur)

39. Fahmi Nur Deskaruniawan (Kalimantan Utara)

40. Cut Putri Widya Utami (Kalimantan Utara)

41. Wirendi Angga Rahmawan (Kalimantan Barat)

42. Thalia Putri Andriani (Kalimantan Barat)

43. Zaini Fahmi (Kalimantan Tengah)

44. Ivana Maria Suilyn Tangkere (Kalimantan Tengah)

45. Muhammad Asri Maulana (Kalimantan Selatan)

46. Gusti Putri Dayana Sifa Dalpa (Kalimantan Selatan)

47. Yudho Krisnahadi (Kalimantan Timur)

48. Arina Qanita (Kalimantan Timur)

49. Alim Arsad (Sulawesi Utara)

50. Eugenia Agatha Rondonuwu (Sulawesi Utara)

51. Wisko Pralistra (Sulawesi Barat)

52. Iin Wandani S (Sulawesi Barat)

53. Rafli Mohammad M. Tahir (Sulawesi Tengah)

54. Afifa Anggraini Canon (Sulawesi Tengah)

55. Muhammad Arief Wijaya (Sulawesi Tenggara)

56. Lestari Puspita Sari (Sulawesi Tenggara)

57. Kasatria Jaya Saputra (Sulawesi Selatan)

58. Ulfiatussaah (Sulawesi Selatan)

59. Mohammad Rizki Alfuandi Hunta (Gorontalo)

60. Noviati Wulandari Saleh (Gorontalo)

61. Murex Jackson Sahetapy (Maluku)

62. Nanda Afifa Rahmad (Maluku)

63. Syuhal Juliyantho Tilaar (Maluku Utara)

64. Welna Lahengko (Maluku Utara)

65. Menno Asyopan Waray Karubaba (Papua Barat)

66. Uriani Vanesta Kubiari (Papua Barat)

67. Carolus Keagop Kateyau (Papua)

68. Denollati Nonce Kawa Pararem (Papua).

 

 

 

 

 

 

 

Editor : End | Setkab