Type to search

Bogor Raya Home Pemerintahan

Ketum LSM BMH Irianto Soroti Predikat WTP Kota Bogor dari BPK, Ada Apa?

Share

Ketua Umum (Ketum) DPP LSM Badan Monitoring Hukum (BMH) Irianto

 

BOGORUPDATE.COM – Ketua Umum (Ketum) DPP LSM Badan Monitoring Hukum (BMH) Irianto yang dikonfirmasi siang tadi di kediamannya, Kota Bogor menyoroti hasil predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkot Bogor dari BPK. Karena dirinya menilai masih menyisakan “Borok”.

 

“Contoh kecil yakni, adanya proyek pemeliharaan dan pengecataan rumah dinas jabatan Walikota Bogor berdasarkan data BPKRI perhitungan hasil kerugian negara dalam pengelolaan dana APBD 2017 di Kota Bogor,” ujarnya kepada Bogorupdate.com, kamis (15/8/2019).

 

Ia mengungkapkan, dalam data dan fakta yang kami pegang, ada beberapa hal yang bahkan dinilai janggal bahkan berpotensi kerugian atau pemborosan keuangan negara atau daerah.

 

“Proyek Pemeliharaan dan pengecatan rumah dinas jabatan Walikota oleh CV. Dh berdasarkan SPK nomer 027/SPK.86.GED/INV.KTR/URDAL/UM/2017 tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp 194.670.654 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2017 sampai 25 Novenber 2017,” ungkap Irianto.

 

Lanjutnya, dimana dalam audit BPKRI dengan PPTK dn konsultan pengawas pada tanggal 12 April 2018 diketahui adanya dugaan kekurangan volume hasil pekerjaan yang berpotensi pemborosan dan kerugian keuangan negara atau daerah.

 

“Hal tersebut tidak sesuai dengan, PP 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 dan Pasal 89,” terang Irianto.

 

Berdasar pada ketentuan pasal 6 PP No.54 tahun 2010, dimana secara tegas menyatakan para pihak yang terkait pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika,diantaranya mencegah adanya pemborosan dan kebocoran keuangan negara atau daerah.

 

“Hasil temuan BPKRI tersebut saya menilai ada kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pemkot Bogor. Dan meminta peran penegak hukum untuk mengusutnya hingga tuntas,” tandas Irianto. (Rie)

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: