Kecamatan Citeureup Sabet Juara PERY VII 2019

 

BOGORUPDATE.COM – Bupati Bogor, Ade Yasin menutup helaran salah satu event bergensi di Kabupaten Bogor pada bidang olahraga yakni Piala Emas Rahmat Yasin (PERY) VII tahun 2019, bertempat di Stadion Pakansari, Cibinong, kemarin.

 

Pada gelaran PERY VII tahun 2019, Kecamatan Citeureup berhasil menjadi nomor satu setelah mengalahkan Kecamatan Gunung Putri dengan skor meyakinkan 2-0, adapun posisi ke 3 di raih oleh Kecamatan Sukaraja.

 

Dalam sambutannya Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan PERY VII merupakan proses untuk meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Bogor khususnya pada Cabang Olahraga Sepakbola karena Kabupaten Bogor sudah memiliki stadion bertaraf Internasional, sehingga harus berbanding lurus dengan raihan prestasinya. “Semoga tahun depan PERY bisa kembali terlaksana bahkan lebih meriah sehingga Kabupaten Bogor tidak kekurangan atlet atlet berprestasi khususnya di cabang olahraga sepakbola,” katanya.

 

Bupati juga mengatakan bahwa dengan banyak turnamen seperti ini menjadikan generasi tampil positif dan tumbuh positif dalam perkembangan dunia olah raga. Sehingga kedepan anak-anak Kabupaten Bogor terkenal di tingkat nasional maupun tingkat internasional. “Kita dukung dan suport hal-hal yang positif, demi kejayaan dan keunggulan Kabupaten Bogor,” tambahnya.

 

Ia juga mengatakan untuk mengangkat Kabupaten Bogor di level Nasional dan Internasional, Kabupaten Bogor akan dijadikan The City Of Sport And Tourism, sehingga akan banyak event-event yang dilakukan salah satunya membuat replika-replika cabang olahraga di kawasan  Pakansari dan tegar beriman, taman tematik dilengkapi sport corner. (Ra)

 

 

 

 

 

Editor : Endi

Ngebet Beli Neymar, Barcelona Siapkan 90 Juta Pounds Plus 6 Pemain Untuk Dipilih

 

BOGORUPDATE.COM – Barcelona melontarkan tawaran senilai 90 juta pound (sekitar 1,5 triliun rupiah) plus dua pemain untuk membeli Neymar dari Paris Saint-Germain.

 

Raksasa Catalunya, Barcelona, dikabarkan semakin serius untuk mendatangkan Neymar pada musim panas 2019.

 

Dilansir BolaSport.com dari Daily Mail, klub berjuluk Blaugrana dikabarkan bakal mengajukan tawaran 90 juta pound (sekitar 1,5 triliun rupiah) plus dua pemain pada Paris Saint-Germain.

 

Akan tetapi, PSG dilaporkan bisa memilih dua pemain yang akan dimasukkan dalam klausul pembelian Neymar.

 

Barcelona dikabarkan menyediakan enam pemain yang bisa dipilih oleh klub berjuluk Les Parisien guna dimasukkan dalam klausul tersebut.

 

Enam pemain tersebut adalah Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, dan Malcolm.

 

Sebelumnya, Neymar sempat mengungkapkan keinginannya hengkang dari PSG, dengan beberapa media Spanyol mengklaim bahwa dana segar disertai beberapa pemain adalah pilihan paling baik untuk keduanya.

 

Kini, PSG dikabarkan telah menerima keputusan pemain berusia 27 tahun tersebut untuk hengkang.

 

Akan tetapi, klub yang dimiliki taipan Qatar, Nasser Al-Khelaifi tersebut ingin mengembalikan modal pembelian Neymar pada 2017 yang ada di angka 222 juta euro (sekitar 3,4 triliun rupiah).

 

Akan tetapi, Barcelona enggan membayar kontan biaya transfer Neymar dan bakal menunda pembayaran penuh hingga Juli 2020.

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi | Bolasport.com

Bima Optimis Pembangunan Flyover Jalan RE Martadinata Selesai Tepat Waktu

 

BOGORUPDATE.COM – Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan peninjauan terhadap proyek pembangunan flyover di Jalan RE Martadinata, Tanah Sareal, Kota Bogor, Kamis (18/7/19). Peninjauan lapangan tersebut dilakukan Bima Arya untuk memastikan proses pembangunan berjalan dengan baik serta diharapkan bisa rampung tepat waktu.

 

Bima Arya tiba di lokasi proyek sekitar jam 12.30 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh jajaran kontraktor PT Brantas Abipraya. Bima mendapatkan pemaparan singkat mengenai kondisi proyek, mulai dari informasi umum, teknis, progres pembangunan, hingga hambatan.

 

Kepada Bima Arya, kontraktor menyebut ada empat hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai pemerintah pusat melalui APBN 2018-2019 dengan nilai Rp 97,4 miliar itu.

 

Hambatan yang dimaksud antara lain jaringan utilitas eksisting di Jalan RE Martadinata, baru dapat direlokasi seluruhnya pada 25 April 2019. Lalu, adanya pemberhentian pekerjaan di area pembebasan lahan dinding penahan tanah sisi kanan STA 0+500 sampai STA 0+575.

 

Area lokasi pekerjaan yang minim juga turut menjadi salah satu hambatan karena membutuhkan sistem buka tutup jalur di area proyek. Terakhir, utilitas milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) hingga saat ini masih dalam proses relokasi.

 

“Tadi saya mendengar penjelasan di lapangan dari kontraktor. Sejauh ini masih on progress, on schedule. Sudah sekitar 41 persen. Target on schedule Desember (2019) Insya Allah selesai,” ungkap Bima Arya di sela peninjauan.

 

Bima menambahkan, hambatan-hambatan dalam pengerjaan proyek tersebut akan segera dibantu fasilitasi oleh jajaran Pemkot Bogor supaya bisa berjalan sesuai yang diharapkan. “Kami akan membantu memfasilitasi terkait kabel utilitas milik PT KAI supaya progresnya bisa jalan. Rasanya itu bisa didorong segera dalam waktu dekat ini,” katanya.

 

Terkait masih adanya sengketa lahan, kata Bima, sudah diberikan solusi dengan sistem konsinyasi atau menitipkan ganti rugi di Pengadilan. Sistem ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

 

Penitipan ganti rugi di Pengadilan dilakukan bila ada pihak yang menolak besaran ganti rugi, pemilik tidak diketahui keberadaannya, atau objek sedang menjadi objek perkara.

 

“Sudah dititipkan di Pengadilan, sudah konsinyasi. Jadi bisa diputuskan oleh Pengadilan. Kalau masih memang belum selesai sengketanya, nanti akan dibacakan oleh Pengadilan. Insya Allah itu juga bisa,” jelasnya.

 

“Saya titip kepada kontraktor untuk mengutamakan keselamatan kerja, kemudian pengaturan lalu lintas dikoordinasikan dengan kepolisian supaya kemacetannya bisa dikendalikan disini,” tambah Bima.

 

Jika tidak ada aral melintang, serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over/PHO) Flyover Martadinata akan dilakukan pada 19 Desember 2019 mendatang. (Rie)

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi

Ngantor di Kelurahan, Bima Tekankan Tiga Program Prioritas

 

BOGORUPDATE.COM – Wali Kota Bogor Bima Arya melanjutkan program Ngantor di Kelurahan pada Kamis (18/7/19). Kegiatan kerja lapangan ini tidak sekedar untuk menampung aspirasi, melainkan juga untuk melihat secara langsung mengenai potensi di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bogor.

 

Setelah Bantarjati, Kelurahan yang menjadi tujuan berikutnya adalah Sukasari, Kecamatan Bogor Timur. Bima Arya juga tampak membawa rombongan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Dalam arahannya Bima Arya menekankan bahwa lima tahun kedepan ada tiga program prioritas untuk kemaslahatan warga.

 

“Pertama, peningkatan kualitas hidup warga. Kesehatan, pendidikan dan kebersihan. Ini merupakan urusan dasar. Kedua, adalah infrastruktur sampai ke pemukiman. Semua warga di setiap wilayah berhak untuk menikmati pembangunan dan perubahan,” ungkap Bima.

 

“Jadi, infrastruktur harus sampai ke wilayah. Seperti sarana dan prasarana, jalan lingkungan, penerangan jalan, dan pembangunan jembatan itu harus sampai ke wilayah. Kemudian yang ketiga adalah reformasi birokrasi. Pelayanan kepada warga harus lebih baik dan lebih cepat serta jemput bola,” tambahnya.

 

Bima menilai, apa yang dipaparkan Lurah Sukasari yang baru satu bulan menjabat, rasanya sudah paralel. “Saya suka cara berpikirnya, melihat dulu permasalahannya kemudian mencari tahu penyebabnya untuk kemudian dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.

 

Kepada Lurah-lurah yang baru, kata Bima, jangan sibuk berpikir inovasi dan kreasi dulu. Melainkan petakan terlebih dahulu permasalahan di wilayah. “Ngobrol dulu dengan warga, Karang Taruna, PKK, LPM serta para senior. Petakan dulu semuanya dan kita akan tau masalahnya dimana,” jelas Bima.

 

Dirinya meminta agar 3 program itu terus didekati. Ketika Lurah turun ke wilayah cek anak usia sekolah, cek lansia, cek rumah warga dan cek semuanya. Jadi persoalan nya itu dipetakan berdasarkan skala prioritas warga.

 

“Perjuangan Lurah yang paling hakiki adalah bagaimana memperjuangkan agar yang diminta oleh warga diketok di tingkat kota jangan sampai kalah dengan kepentingan politik atau kepentingan yang lain,” kata dia.

 

Lurah, lanjutnya, harus menjadi komunikator untuk mengawal program-program rakyat yang betul-betul sudah darurat.

 

Selain permasalahan tersebut, Bima juga menginginkan agar standarisasi sarpras sudah dimulai tahun ini. Dirinya berharap jangan lagi hanya poles-poles semen atau aspal, tetapi semua sudah ada standarnya, misalnya jalan lingkungan dibuat dengan paving block. (Rie)

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi

TNI Telah Membentuk Komando Operasi Khusus

 

BOGORUPDATE.COM – Dengan pertimbangan dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa Indonesia, pemerintah memandang perlu membentuk Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dari matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi.

 

Atas dasar pertimbangan tersebut pada 3 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. (tautan: Perpres Nomor 42 Tahun 2019).

 

Perpres ini mengubah susunan Markas Besar TNI menjadi:

 

a. unsur pimpinan: Panglima TNI.

 

b. unsur pembantu pimpinan: 1. Staf Umum TNI; 2. Inspektorat Jenderal TNI; 3. Staf Ahli Pimpinan TNI; 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan TNI; 5. Staf Intelijen TNI; 6. Staf Operasi TNI; 7. Staf Personalia TNI; 8. Staf Logistik TNI; 9. Staf Teritorian TNI; dan 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.

 

c. unsur pelayanan: 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI; 2. Pusat Pengendalian Operasi TNI; 3. Sekretariat Umum TNI; dan 4. Detasemen Markas Besar TNI.

 

d. Badan Pelaksana Pusat: 1. Sekolah Staf dan Komando TNI; 2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI; 3. Akademi TNI; 4. Badan Intelijen Strategis TNI; 5. Pasukan Pengamanan Presiden; 6. Badan Pembinaan Hukum TNI; 7. Pusat Penerangan TNI; 8. Pusat Kesehatan TNI; 9. Polisi Militer TNI; 10. Badan Perbekalan TNI; 11. Pusat Pembinaan Mental TNI; 12. Pusat Keuangan TNI; 13. Pusat Sejarah TNI; 14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI; 15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian; 16. Pusat Pengkajian Strategi TNI; 17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI; 18.Pusat Kerjasama Internasional TNI; 19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI; 20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana; 21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat; 23. Satuan Siber TNI; dan 24. Komando Operasi Khusus TNI.

 

e. Komando Utama Operasi TNI: 1. Komando Pertahanan Udara Nasional; 2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan; 3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat; 4. Komando Pasukan Khusus; 5. Komando Daerah Militer; 6. Komando Armada; 7. Komando Lintas Laut Militer; dan 8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.

 

“Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan,” bunyi Pasal 12 ayat (2) Perpres ini.

 

Komando Operasi Khusus TNI

Menurut Perpres ini, Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

 

“Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI,” bunyi Pasal 46b ayat (2) Perpres ini.

 

Sementara pada Pasal 46b ayat (3) disebutkan, Dankoopssus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Koopssus TNI disebut Wadankoopssus TNI.

 

Dalam lampiran Perpres ini disebutkan, Dankoopssus TNI dijabat oleh perwira tinggi (Pati) bintang 2, sementara Wadankoopssus TNI dijabat oleh Pati bintang 1.

 

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Juli 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi | Setkab