Month: July 2019

BOGORUPDATE.COM – Kota Bogor Bima Arya melepas 195 calon jamaah haji asal Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Karawang yang tergabung dalam kloter 80 di Masjid Raya Bogor, Jalan Pajajaran, Bogor Timur, Rabu (31/7/2019).

Sebelum melepas menuju Embarkasi di Bekasi, Bima Arya sedikit berbagi pengalamannya kepada para calon jamaah haji. Salah satunya mengenai menjaga kondisi tubuh.

“Jaga kesehatan. Cuaca di sana sedang panas. Tentunya jangan khawatir karena ada tim dokter yang Insya Allah maksimal di sana. Ada yang pembimbing juga,” ungkap Bima.

Ia menambahkan, selain perbanyak ibadah, dirinya menyarankan para jamaah untuk memperbanyak asupan air putih selama berada di sana.

“Kalau nasihat dari orangtua, para senior, para pembimbing, selain banyak ibadah, juga harus banyak-banyak minum air putih atau air Zamzam. Jangan terlalu dingin karena kadang-kadang kalau kita sedang kepanasan, rasanya ingin selalu minum air dingin. Disitulah biasanya ketahan badan kita menurun,” ujar Bima, memberi saran.

Apa yang disarankan Bima Arya, katanya, merupakan sebuah pengalaman pribadinya saat melaksanakan Ibadah Haji beberapa tahun lalu.

“Ini pengalaman pribadi ketika haji. Di sana hausnya luar biasa, ingin yang dingin-dingin. Mudah-mudahan bapak ibu bisa menjaga kesehatan di sana,” terang dia.

Bima juga menyatakan bahwa selama di sana akan menikmati suasana kebersamaan antar sesama calon jamaah haji.

“Jaga keamanan di tempat menginap juga. Insya Allah bapak ibu akan menikmati suasana kebersamaan di sana. Menikmati bagaimana di maktab masing-masing penuh dengan kebersamaan, suka dan duka. Walaupun kadang-kadang di penginapan, suka ada ‘pertengkaran’ kecil soal suhu AC. Kadang-kadang ada yang ingin sekian derajat, sekian derajat tapi Insya Allah dinikmati dalam suatu kebersamaan dan berkah,” katanya.

Bima juga mewakili Pemkot Bogor mengucapkan selamat karena calon haji yang telah memiliki kesempatan untuk memenuhi undangan Allah di Tanah Suci. “Tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita karena hanya atas takdir-Nya, hanya karena kehendakn-Nya dini hari ini kita dipertemukan di tempat yang Insya Allah penuh barokah dalam rangka mengawali seluruh rangkaian tahapan ibadah haji di Tanah Suci,” bebernya.

“Teriring doa dari saya dan Keluarga Besar Pemkot Bogor. Selamat di perjalanan, barokah selama rangkaian ibadah dan pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat disambut oleh sanak keluarga yang berbahagia pastinya,” tambah Bima.

Tak lupa Bima Arya juga meminta kepada para calon jemaah haji untuk ikut mendoakan Kota Bogor semoga dalam keadaan kondusif dan warganya makin sejahtera.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Kemasyarakatan Setdakot Bogor Iman mengatakan, total calon jemaah haji yang akan diberangkatkan berjumlah 1.008 orang.

“Yang tadi dilepas Pak Wali merupakan kloter gabungan dengan jumlah 195 jemaah. Mereka dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang jadi digabung. Nanti kloter terakhir dari Kota Bogor akan diberangkatkan sebanyak 410 jamaah pada 1 Agustus 2019,” ungkap Iman.

Iman meminta kepada para calon haji untuk terus mengikuti arahan pembimbing dan petugas di lapangan.

“Kita mengharapkan semoga jamaah haji kita dapat melaksanakan ibadah dengan khidmat, selamat dan lancar dan juga kembali ke Bogor dalam keadaan sehat walafiat,” pungkasnya. (Rie)

Editor : Endi

BOGORUPDATE.COM – Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi publik, Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, memberikan mandat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor untuk menata pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal penguatan pelayanan informasi publik dengan cara membentuk tim pengelola informasi di setiap Perangkat Daerah (PD) Se-Kabupaten Bogor, di aula Diskominfo, kemarin.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis Petugas Pengelolaan Informasi Lingkup Pemkab Bogor, Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor melalui PLT Kadiskominfo Kabupaten Bogor Kardenal menekankan. SDM pengelola informasi di seluruh Perangkat Daerah bekerja dengan cepat, tepat, dan terukur dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat kabupaten bogor.

Kardenal menjelaskan, tim pengelola informasi bertugas melayani masyarakat sebagai Juru Bicara, Pengelola PPID, Petugas Kehumasan, dan Operator Pengelola IT dimasing-masing Perangkat Daerah.

“Diharapkan dengan dibentuknya pengelolaan informasi di Pemkab Bogor akan meningkatkan citra positif di masyarakat tentang pelayanan pemerintah Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Tambahnya, kewajiban yang harus dilakukan tim petugas pengelola informasi Pemkab Bogor, harus gencar membumikan program Pancakarsa, wisata, dan olahraga Kabupaten Bogor. Untuk mendorong branding Kabupaten Bogor sebagai The City Of Sport and Tourism.

“Media gunakan tim pengelola informasi dalam mempercepat pelayanan informasi kepada masyarakat berupa. Media Sosial (Instagram, Facebook, dan Twitter), media online website, media komunikasi whatsapp. Serta media milik Pemkab Bogor seperti, majalah inovasi, videotron, Koran, billboard, spanduk dan Radio Teman FM,” ujar Kardenal.

Sehingga diharapkan hasil dari media pengelolaan informasi yang dibangun oleh Pemkab bogor, masyarakat pada umumnya dan Kabupaten Bogor pada khususnya akan mengetahui dengan cepat dan jelas.

“Tentang program pemerintah kabupaten bogor yang tertuang dalam pancakarsa, yaitu Bogor membangun, Bogor Cerdas, Bogor sehat, Bogor Maju dan Bogor Beradab,” imbuhnya. (Ra)

Editor : Endi

BOGORUPDATE.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak di dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di lingkup Pemkot Bogor tahun 2019 yang digelar di Jeep Station Indonesia Resort, Kabupaten Bogor, Senin (29/07/19).

Kerja sama tersebut bertujuan untuk penguatan di bidang pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan kedaruratan bencana.

Penandatanganan dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Yayasan Kesatuan, YBM PLN, Save Childern, Chatolic Relief Service (CRS) dan disaksikan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat beserta puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor.

Bima mengatakan, bersama Yayasan Kesatuan Pemkot Bogor menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Sedangkan YBM PLN bekerja sama meliputi bidang penyaluran bantuan dan pendampingan program ekonomi bagi setiap warga yang dikategorikan diambang batas serta dibawah garis kemiskinan di Kota Bogor dan penyampaian data kemiskinan warga Kota Bogor,” ujar Bima.

Sementara kegiatan dengan CRS diharapkan bisa mendukung pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat tangguh dari bencana di Kota Bogor.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pemerintah dalam kesiapsiagaan dan respon bencana melalui pelatihan kesiapsiagaan dan manajemen bencana. Kemudian, meningkatkan perencanaan dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana,” paparnya.

Terakhir, sambung Bima, Pemkot Bogor menguatkan kerja sama dengan Save Children. Diharapkan kerja sama ini dapat menjadi percontohan satuan pendidikan pemangku kepentingan bidang pendidikan di wilayah Kota Bogor, yang memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan warga sekolah dari bencana.

“Ada Tiga pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menjadi rujukan utama dalam melaksanakan projek tersebut, yaitu Fasilitas Sekolah Aman, Manajemen Bencana di Sekolah, dan Pendidikan Pencegahan dan PRB. SPAB diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Kota Bogor Layak Anak melalui indikator Perlindungan Khusus,” tegasnya. (Rie)

Editor : Endi

BOGORUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) mengucurkan anggaran untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2019 ini sebanyak 12 unit dengan anggaran Rp 10 Juta setiap unitnya, disetiap desa yang ada di Bumi tegar beriman.

Seperti di Desa Sanja Kecamatan Citeureup, pada tahun ini mendapatkan 12 unit program Rutilahu. Adapun realisasinya saat ini sudah rampung seratus persen.

Yusup (35) Kampung Leo Baru RT 5/3 Desa Sanja Kecamatan Citeureup, selaku penerima bantuan program ini. Rumah yang sebelumnya tidak layak, kini mendekati layak.

Program Rutilahu ini adalah rehab. Rehab rumah dari atap, lantai dan dinding (Aladin). Tapi di desa ini ada penerima rutilahu yang hanya di bangun Lantai Dinding saja. Alasan dari pihak desa setempat karena kurangnya swadaya masyarakat.

“Kalau anggaran dari pemerintahan sudah sesuai aturan, dan kamipun menekan bagi penerima manfaat agar swadayanya ditingkatkan,” kata Sekdes Hadi.

Dari 12 penerima manfaat yang ada, lanjut Hadi, hanya 1 rumah yang atapnya belum diperbaiki.

“Karena kemampuan swadayanya ga sama dengan yang lain,” imbuh Hadi.

Yusup (35) penerima bantuan ini mengaku terbantu dengan adanya program ini.

“Seneng pa rumah jadi mendingan seperti lantai dan dinding jadi lumayan bagus. Soal atapmah tidak apa kok,” ujarnya dengan nada lugu.

Menanggapi Hal ini, Ketua Lembaga Penerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Kabupaten Bogor, Rahmatullah mengatakan jika ini sudah tidak benar. Jika memang hanya di bangun lantai dinding saja, karena dalam aturan program tersebut terera rehab Atap Lantai Dinding (Aladin).

“Seharusnya atapnya juga di bangun. Karna jika tidak, akan sangat membahayakan penghuni rumahnya. Ppalagi melihat keadaan atapnya sudah tidak layak,” tegas Rahmatullah kepada wartawan, Selasa (30/07/19).

Rahmatullah menambahkan, pihaknya sangat mengkhawatirkan kondisi realisasi program tersebu, apalagi jika ada tekanan alam.

” Kalau atapnya masih tidak layak seperti itu, pasti rusak lagi dan pembanguannnya yang berujung secara cuma-cuma. Memang anggarannya tidak seberapa. Tapi saya yakin cukup untuk memperbaiki atap rumah tersebut juga. Itu juga kalau tidak ada dugaan potongan-potongan yang lainnya,” tukasnya. (Cek)

Editor : Endi

BOGORUPDATE.COM – Ketika memasuki sebuah gang di perkampungan, seringkali kita dibuat tidak nyaman. Selain karena sempit, jalannya juga hiruk pikuk. Anak-anak berlarian, pedagang hilir mudik dan sepeda motor lalu lalang. Belum lagi ayam dan kucing berseliweran. Sementara itu di kiri kanan tidak jarang banyak baju dijemur, kursi rusak disimpan di pinggir jalan dan sampah ditumpuk di sembarang tempat serta got yang airnya menggenang. Sungguh pemandangan yang tidak nyaman dilihat.

Ketidaknyamanan secara kasat mata, terasa lebih parah lagi jika ada warganya yang terlibat kebiasaan mabuk-mabukan. Bahkan terlibat pada konsumsi atau peredaran narkoba, serta aksi kriminalitas lainnya. Berangkat dari realitas sosial seperti itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bogor merancang inovasi sebuah program yang disebut Gerakan Kampung Salapan Tertib (Gelang Tertib).

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga untuk melaksanakan peraturan daerah, serta terciptanya ketertiban umum di tingkat RT dan RW. “Perilaku terttib di tengah warga dapat dimulai dari warga di lingkungan terbatas seperti RT dan RW,” kata Drs. Heri Karnadi MSi,. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Dari lingkungan kecil itulah diharapkan kemudian, warga memahami serta menyadari tentang pentingnya bersama-sama mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih tertib di lingkungan yang lebih luas seperti kota.

Menurutnya, yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Ada 9 kondisi tertib yang didorong terwujud pada program ini. Masing-masing tertib jalan trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya, tertib usaha tertentu, tertib lingkungan, tertib sungai, saluran air dan sumberdaya air, tertib penghuni bangunan, tertib KTR, tertib sosial, tertib kesusilaan dan tertib minuman beralkohol.

Pada tertib sungai dan saluran air misalnya, kondisi secara umum di Kota Bogor masih sangat memperihatinkan. Berdasarkan hasil survei Satgas Naturalisasi Ciliwung, terdapat 5.562 bangunan berada di sepanjang aliran Ciliwung yang melintasi 4 kecamatan. Rata-rata warganya membuang sampah ke aliran Ciliwung. Dinas Lingkungan Hidup memprediksi, sekitar 30 ton sampah dibuang ke bantaran sungai di wilayah Kota Bogor.

Menurut, Dwi Ratnawati, SS,,MSi, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Sat Pol PP Kota Bogor, program ini tengah dirintis pelaksanaannya di RW 01, Kelurahan Barangsiang, Kecamatan Bogor Timur. Pada tahap awal waga diberi pemahaman tentang jenis ketertiban yang perlu diwujudkan bersama.

Selanjutnya kepada mereka diminta untuk berkomitmen mendukung pelaksanaan program, mewujudkan ketertiban di lingkungan pemukimannya sendiri. Dipimpin oleh ketua RW, RT dan tokoh masyarakat serta Babinsa, mereka menandatangani kesepakatan bersama untuk mewujudkan ketertiban.

Langkah berikutnya adalah memilih dan menetapkan beberapa orang warga setempat untuk menjadi kader program. Disepakati, mereka memiliki tugas untuk mengontrol kondisi lingkungan sesuai dengan bidangnya masing-masing. “Mereka boleh menegur warga lain yang dianggap telah melakukan pelanggaran ketertiban- ketertiban sebagaimana yang telah disepakati,” jelas Dwi.

Keberadaan kader memang membantu meskipun mereka tanpa diberi wewenang melakukan tindakan. Ketika terjadi pelanggaran, mereka hanya diperbolehkan mengur dan berkoordinasi dengan anggota Sat Pol PP. Selebihnya anggota Sat Pol PP lah yang melakukan tindakan jika dipandang perlu.

“Alhamdulillah sekarang lingkungan di lokasi tersebut telihat lebih rapi, misalnya tidak ada lagi warga yang menjemur pakaian di pagar – pagar rumah,” jelas Dwi. Setidaknya hal itu membuat pemandangan gang menjadi lebih nyaman dan tidak lagi sumpek dan terkesan semrawut.

Selain menyasar tujuan meningkatkan kesadaran warga untuk berperilaku tertib, program ini memberikan kesan lain tentang Sat Po PP. “Melalui program ini warga menjadi lebih paham, bawa Pol PP tidak hanya bisa melakukan tindakan represif melainkan juga tindakan-tindakan persuasif dan edukatif,” kata Dwi.

Lebih daripada itu, program ini sekaligus menjadi sarana edukasi tentang berlakunya sebuah peraturan daerah. Warga perlu disadarkan, bahwa mereka sebagai warga sebuah daerah, terikat oleh ketentuan- ketentuan hukum yang tertuang di dalam sebuah peraturan daerah, sebagai salah satu bentuk produk hukum. Termasuk Perda tentang Ketertiban Umum. (Rie)

Editor : Endi