SMA YPHB Kota Bogor Gelar YOSCC Tingkat Nasional

 

BOGORUPDATE.COM – SMA Persaudaraan Haji Bogor (YPHB) Kota Bogor tahun ini kembali menggelar YPHB Open Sport Climbing Competition 6 (YOSCC) tingkat nasional 2019. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Eko Prabowo di SMA YPHB, jalan Pajajaran, Senin (29/04/2019).

 

Kepala SMA YPHB Kota Bogor, Tri Suharnowo mengungkapkan, tujuan diadakannya kembali kejuaraan YOSCC ini yang pertama untuk memasyarakatkan olahraga Rock Climbing (Panjat Tebing).

 

“Rock Climbing adalah olahraga yang memiliki resiko besar. Namun kalau direncanakan secara baik dan aman akan tidak menjadi masalah,” katanya.

 

Kedua, event ini memberikan ruang atau tempat bagi atlet rock climbing berkompetisi. Dari ajang ini mereka bisa mengevaluasi dan mengukur diri sampai sejauh mana kemampuannya dibanding rekan-rekan atlet lainnya.

 

Kemudian kata dia yang ketiga, merupakan kesempatan YPHB untuk membuka peluang jalur prestasi. Jadi bagi mereka yang berprestasi di ajang ini dan berkeinginan bersekolah di YPHB akan memperoleh keringanan biaya. Artinya dibebaskan semua biaya pendidikan dan diberikan biaya insentif bulanan. “Insentif ini diberikan dalam rangka meningkatkan prestasinya,” tuturnya.

 

Kemudian yang terakhir adalah dalam rangka pemanfaatan sarana rock climbing di SMA YPHB. “Kami menyediakan sarana ini agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para atlet,” jelasnya.

 

Tri menyebutkan, dibanding tahun lalu (YOSCC 5) peserta tahun ini jumlahnya bertambah. Jika tahun lalu diikuti perwakilan dari 17 provinsi, untuk tahun ini diikuti 19 provinsi dengan total keseluruhan berjumlah 300 peserta. Selain bertambah jumlah peserta pada kejuaraan tahun ini pihaknya juga membuka peserta untuk umum. Demikian pula jika tahun lalu membuka dari Youth A-C, tahun ini melebar dari Youth A-D. “Peserta termuda kelas II SD dan tertua SMA, juga ada dari umum,” katanya.

 

Tri berharap dengan adanya kegiatan ini akan muncul atlet-atlet baru atau bibit-bibit unggul. Atlet-atlet ini selanjutnya akan diberikan pembinaan sehingga menjadi atlet berprestasi baik di tingkat daerah nasional dan internasional. (Rie)

 

 

 

 

 

Editor : Refer

Table Top Bogor Tourism Mart & Expo 2019 Hasilkan Kerjasama Bisnis

 

BOGORUPDATE.COM – Gelaran Bogor Tourism Mart & Expo 2019, bertempat di convention Hall, Nagota Hill Hotem Batam juga diisi dengan agenda Table Top dan Gala Dinner yang merupakan kegiatan Bussiness to Bussines (B2B) guna menjalin networking dengan para pelaku bisnis pariwisata di Batam.

 

Menurut Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Bogor Zainal Syafrudin saat memberikan sambutan pada Table top dan Gala Dinner Bogor Tourism Mart & Expo 2019, Menyampaikan Table top secara langsung dapat memudahkan silang Informasi antara seller & buyer untuk memperoleh informasi pariwisata Bogor yang kini semakin di kenal dunia.

 

“Kabupaten Bogor sebagai the city of sport & Tourism memiliki 11 lapangan golf berskala international dan tiap tahun kami menggelar Bogor Wonderful Golf berskala International,ada juga Stadion international pakansari, paralayang berstandar International,sirkuit international Sentul dan masih sangat banyak destinasi wisata yang sangat menarik dan di di lengkapi dengan fasilitas berkelas di Kabupaten Bogor” ujar zainal.

 

Kegiatan Table Top Bogor Tourism mart & Expo 2019 di hadiri oleh puluhan sellers yang terdiri dari travel agent, hotel, desa wisata dan 33 buyer dari Batam.

 

Usai presentasi di lanjutkan tanya jawab dan jamuan makan malam serta suguhan Kesenian tradisional dari Kabupaten Bogor. (Rie)

 

 

 

 

 

Editor : Refer

Pasca Terjadinya Penganiayaan, Aktivis HMI Minta Bima Tutup THM Exclusive

Foto ilustrasi

 

BOGORUPDATE.COM – Seringnya terjadi perkelahian dan kekerasan akibat pengaruh alkohol kini menimpa aktivis mahasiswa berinisial DL yang menjadi korban penganiayaan di tempat hiburan malam (THM) Exclusive yang dulu bernama X-One, Jalan Siliwangi, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor pada Sabtu, 27 April lalu. Hal ini disayangkan oleh banyak pihak.

 

Salah satu perwakilan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bogor Fathulloh Fawaid menyatakan, bahwa penganiayaan terhadap salah satu aktivis di salah satu THM Kota Bogor yang terjadi pada Sabtu, 27 April lalu tidak terlepas dari kelalaian Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor.

 

“Padahal THM Exclusive tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), mengganggu ketertiban umum, ini kan sudah sangat jelas mengganggu. Karenanya, kekerasan di THM merupakan tanggung jawab orang nomer satu di kota Bogor, Bima Arya,” tuturnya kepada Bogorupdate com, Senin (29/04/2019).

 

Ia menambahkan, Bima Arya sebagai Walikota Bogor bisa mengambil sikap tegas untuk menutup seluruh THM yang lebih banyak mudharat nya dari pada manfaatnya. Dia juga menuding, banyak THM yang berkamuflase menjadikan restoran atau tempat karaoke keluarga.

 

“Namun setelah didalami ternyata berkonsep Diskotik yang menjual minuman berakohol. Kenyataannya THM hanya berizinkan karaoke keluarga dan resto tapi menjajakan minuman berakohol, dan bernuansa disko. Ini sudah jelas mudharat nya,” ungkap Fathullah.

 

Ia menghimbau Pemkot Bogor segera menepati janji untuk menutup Diskotik Exclusive secara permanen. Bahkan, dirinya juga mengultimatum Walikota Bogor.

 

“Jika tidak bisa menutup THM yang berkonsep Diskotik dan menjual minuman berakohol dengan kebijakannya, biar mahasiswa dan masyarakat yang menutup dengan kedaulatannya,” tegas Aktivis HMI. (Rie)

 

 

 

 

 

Editor : Refer

Virgil van Dijk Raih PFA Player of The Year 2018

Foto Virgil van Dijk (Net)

 

BOGORUPDATE.COM – Hampir tak ada yang protes ketika nama Virgil van Dijk muncul sebagai peraih gelar PFA Player of The Year 2018-2019 pada Minggu malam waktu setempat (28/4/2019). Penampilan mengesankan yang diperlihatkan bersama Liverpool sepanjang musim ini, diakui membuat bek 27 tahun itu pantas meraih gelar tersebut.

 

Virgil van Dijk sangat rendah hati menerima kabar tersebut, meski namanya memang sudah masuk nominasi bersama Raheem Sterling. Tetap saja, ia bereaksi tak percaya dengan keberhasilannya memenangi penghargaan tersebut.

 

“Luar biasa, sangat tak bisa dipercaya,” ujarnya dikutip dari France24.

 

“Sangat sulit mengungkapkan dalam kata-kata,” kata Van Dijk, bek pertama yang memenangi gelar ini sejak John Terry, 14 tahun silam.

 

“Saya pikir ini penghargaan tertinggi yang bisa Anda peroleh sebagai pemain, untuk menjadi player of the year, dipilih oleh sesama pemain yang jadi lawan Anda setiap pekan. Ini spesial. Saya sangat bangga dan merasa terhormat menerimanya,” lanjut pemain internasional Belanda itu.

 

“Jika Anda melihat standar striker atau playmaker yang kami miliki di liga, itu luar biasa,” imbuh mantan bek Southampton itu.

 

Catatan Virgil van Dijk bersama Liverpool memang mengesankan. Dengan standar striker dan playmaker di Premier League yang dia sebut di atas, kolaborasinya bersama bek lain di lini belakang The Reds membuat tim itu hanya kebobolan 20 gol saja dari 36 pertandingan sejauh ini.

 

Catatan lain, menurut Sportbible, dalam 36 penampilannya musim ini di Premier League, ia membukukan 18 clean sheets dan satu kartu kuning saja.

 

 

 

 

 

Editor : Refer
Sumber: Bola.com, Berbagai sumber

SiBadra Siap Menampung Aduan Masyarakat Kota Bogor

 

BOGORUPDATE.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merilis aplikasi telepon genggam bernama SiBadra atau sistem informasi berbagi aduan dan saran pada Minggu (28/4/2019). Aplikasi ini merupakan wadah aduan masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat yang kemudian diteruskan ke organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bogor terkait.

 

“Dengan sistem ini, semua aduan yang masuk akan langsung didisposisikan kepada OPD bersangkutan,” ujar Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfostandi Kota Bogor, Andi Aslamiah Achmad di Bogor, Senin (29/4/19).

 

Menurutnya, secara standar operasional prosedur (SOP) aduan yang masuk ke aplikasi akan masuk ke OPD yang berkaitan paling lama tujuh menit. Selanjutnya, jika tidak ada respon dalam waktu 24 jam dari OPD, maka aduannya akan diteruskan pada Kepala OPD.

 

“Kalau Kepala Dinasnya juga tidak melakukan respon selama 48 jam dari aduan masuk, maka notifikasinya akan masuk ke Wali Kota. Sehingga semua aduan masyarakat bisa cepat direspon oleh pemerintah,” terangnya.

 

Andi menjelaskan, meski respon wajib dilakukan OPD dalam waktu satu hari, tapi tidak semua aduan bisa diselesaikan dengan cepat. Seperti halnya aduan mengenai jalan rusak, yang memerlukan waktu untuk perbaikannya.

 

Sedikitnya ada 12 orang pegawai Dinas Kominfostandi yang ditugaskan memilah informasi dari aplikasi SiBadra kemudian meneruskannya ke OPB bersangkutan.

 

“Ada 12 orang yang bertugas untuk memantau 24 jam, dibagi tiga shift. Satu shift tiga sampai empat orang tergantung kondisi,” katanya.

 

Sementara itu, saat peluncuran SiBadra, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto meminta para OPD Kota Bogor merespon aduan masyarakat secara cepat. Ia akan memberikan peringatan bagi OPD yang lamban dalam merespon aduan di aplikasi SiBadra.

 

“Saya pastikan sistem ini berjalan. Kemudian Dinas-dinasnya harus merespon dengan cepat. Kalau tidak merespon dengan cepat ini jadi catatan,” tambahnya.

 

 

 

 

 

 

Editor : Refer/Antara

Jadi Saksi, KPK Panggil Mantan Pejabat PLN Nicke Widyawati

Foto ilustrasi

 

BOGORUPDATE.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Senin (29/4/19) memanggil mantan pejabat PT PLN yang saat ini menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basi (SFB).

 

Nicke diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

 

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/4/19).

 

Selain Nicke, KPK pada, Senin (29/4/19) juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka SFB, yaitu Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvi Felienty Roekman, Senior Vice President Legal Corporate PT PLN Dedeng Hidayat, dan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN Ahmad Rofik.

 

Nicke pernah menjabat beberapa posisi di PT PLN, yakni Direktur Niaga dan Manajemen Risiko PT PLN, Direktur Perencanaan Korporat PT PLN, dan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN.

 

Untuk diketahui, Nicke pernah diperiksa KPK pada 17 September 2018 juga dalam kasus yang sama untuk dua tersangka saat itu, yakni mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar EMS dan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar IM.

 

KPK saat itu mengonfirmasi Nicke terkait pertemuannya dengan tersangka EMS juga pengetahuannya soal perencanaan proyek pembangunan PLTU Riau-1 sehubungan dengan kapasitas saksi saat itu sebagai Direktur Perencanaan PT PLN.

 

Untuk diketahui, KPK pada Selasa (23/4/19) telah menetapkan SFB sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

 

Dalam kronologi kasus tersebut, Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer” (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

 

Diduga, telah terjadi beberapa kali penemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SFB, EMS, dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU.

 

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), dalam pertemuan tersebut diduga SFB telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

 

Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

 

Johannes Kotjo meminta anak buahnya untuk siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka.

 

Setelah itu, diduga SFB menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar “Power Purchase Agreement” (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

 

Sampai dengan Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SFB, EMS dan Johannes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah SFB.

 

 

 

 

 

Editor : Refer
Sumber : Antara

Ini Dia Jam Kerja ASN Selama Puasa Ramadhan

 

BOGORUPDATE.COM – Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadhan 1440H, pada 16 April 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor: 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440H.

 

Dalam SE itu disebutkan, bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

 

a. Hari Senin sampai dengan Kamis: Pukul 08.00-15.00

Waktu Istirahat: Pukul 12.00 -12.30

 

b. Hari Jumat : Pukul 08.00-15.30

Waktu Istirahat: Pukul 11.30-12.30

 

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

 

a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : Pukul 08.00-14.00

Waktu Istirahat: Pukul 12.00-12.30

 

b. Hari Jumat : Pukul 08.00-14.30

Waktu Istirahat: Pukul 11.30-12.30.

 

Disebutkan dalam SE ini, jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam per minggu.

 

“Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat,” bunyi SE Menteri PANRB tersebut.

 

Surat Edaran Menteri PANRB itu ditujukan kepada: 1. Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 2. Kepala Badan Intelijen Negara; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa Agung Republik Indonesia; 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik; 11. Para Gubernur; dan 12. Para Bupati/Walikota.

 

Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia. (JDIH Kementerian PANRB)

 

 

 

 

 

Editor : Refer

Kajian Strategis: IPB Ungkap Kurangnya Suplai Ikan, Padahal Stok Melimpah

 

BOGORUPDATE.COM – Sektor perikanan sebagai salah satu harapan dalam mewujudkan kedaulatan pangan merupakan topik yang hangat untuk didiskusikan. Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Kajian Strategis dengan tema “Produksi Perikanan Berkelanjutan untuk Kedaulatan Pangan” di Ruang Danau 2 Sekolah Pascasarjana Kampus IPB Dramaga, Bogor (24/4/19).

 

Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB, Dr. Eva Anggraini membahas kegiatan ini sebagai upaya untuk mempertemukan para pakar dan membahas isu-isu strategis tentang pertanian. “Topik ini kami angkat dalam rangka menjawab perkembangan yang terjadi seperti teknologi digital dan bonus demografi. InyaaAllah dalam beberapa waktu ke depan kita akan melakukan diskusi-diskusi seperti ini,” pungkasnya.

 

Sebagai salah satu narasumber, Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. Ir Sri Yanti menyampaikan hasil Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Di mana di dalam RPJMN harus ada beberapa isu yang perlu untuk dikirim. Seperti pencemaran sampah plastik, menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, serta masalah produktivitas dalam efisiensi usaha budidaya.

 

Sementara itu, Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB mengumpulkan beberapa data mengenai fakta kondisi perikanan di lautan Indonesia. “Permasalahan yang terjadi saat ini adalah suplainya kita kurang padahal stok ikan meningkat. Banyaknya stok ikan bukan berarti kita bisa melakukan apa saja. Berharap pemerintah masih kurang dalam mengelola ini. Terkait dengan peningkatan produktivitas dengan melihat juga antara penawaran dan permintaan,” katanya.

 

Sementara itu, dihadirkan pula pakar sosiolog yaitu Dr. Rilus A Kinseng, MA yang merupakan dosen Departemen Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB. Rilus menjelaskan tentang strategi pemberdayaan dan persetujuan nelayan.

 

“Berkelanjutan tidak menghasilkan produksi Ditentukan oleh para aktor yang terlibat dalam proses produksi. Permasalahan yang terjadi di perikanan adalah banyak pelatihan-pelatihan yang belum diselesaikan yang dilakukan dengan penanganan yang baik,” ungkap Dr Rilus. (Humas IPB)

 

 

 

 

Editor : Refer