Suami Artis Inneke Koesherawati Divonis 3,5 Tahun Penjara

 

BOGORUPDATE.COM – Suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah divonis hukuman penjara 3,5 tahun. Fahmi menjadi terdakwa atas kasus suap eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein yang melibatkan dirinya.

 

Fahmi dinilai secara sah telah melakukan tindakan suap terhadap Wahid Husein. Suap tersebut dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas selama menjalani penahanan di dalam lapas Sukamiskin.

 

“Terdakwa terbukti memberikan sesuatu pada Wahid Husein berupa mobil dan sejumlah barang lainnya,” ujar Majelis Hakim saat membacakan vonisnya, Rabu (20/3/2019) dilansir Liputan 6.
Fahmi sendiri melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

“Menjatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan penjara,” ujar Majelis Hakim.
Fahmi sendiri sebelumnya merupakan terpidana kasus suap pejabat Bakamla, dan sedang menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Fahmi ditahan sejak Juni 2018.

 

 

 

 

Editor : Rie
Sumber: Kapanlagi.com

Bupati Ade Yasin Fokus Benahi Infrastruktur Dunia Pendidikan

 

BOGORUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan Rp 9 miliar untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 20 SD Negeri yang masuk kategori rusak berat yang ada di wilayah Kecamatan Ciampea, hal tersebut dikatakan Bupati Bogor Ade Yasin saat melaksanakan Rebo Keliling (Boling) di Ciampea, Rabu (20/3/19).

 

“Infrastruktur sekolah di Kecamatan Ciampea dan 39 Kecamatan laiinya harus tuntas, target Pemerintak Kabupaten Bogor pada tahun 2021 mendatang tidak ada lagi kelas atau bangunan sekolah yang rusak, oleh karena itu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II kita prioritaskan untuk membangun RKB, merevitalisasi infrastruktus sekolah dan lainnya,” ujar Ade Yasin.

 

Ia menambahkan, membenahi ruang kelas dan insfrastruktur sekolah ini selain untuk memberikan kenyamanan juga untuk memberikan stimulasi kepada para siswa tingkat SD maupun SMP.

 

“Bagaimana mereka bisa nyaman dan semangat dalam belajar kalau bangunan kelasnya mengalami rusak berat, sedang atau ringan hingga membangun RKB dan merevitalisasi insfrastruktur sekolah menjadi suatu keharusan,” tambahnya.

 

Sementara itu Camat Ciampea Entis Sutisna bersyukur 20 SD Negeri yang mengalami rusak berat di wilayahnya mendapatkan bantuan RKB sehingga tahun 2020 mendatang tinggal merehabilitasi 40 SD Negeri yang mengalami rusak sedang.

 

“Kita sudah mendata ada 20 SD Negeri yang mengalami rusak berat dan 40 lainnya mengalami rusak sedang, karena tahun ini semua sekolah rusak diperbaiki maka tahun depan tinggal merehabilitasi SD Negeri yang mengalami rusak sedang,” ujar Entis.

 

Ia melanjutkan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 8,4 tahun, Kecamatan dan UPT Pendidikan sudah mengusulkan tambahan pembentukan SMP Negeri.

 

“Masyarakat Kecamatan Ciampea butuh satu lagi SMP Negeri, saat ini kami sedang mencari lokasi yang ideal dam strategis dan setelah itu akan kami ajukan ke Dinas Pendidikan untuk diwujudkan pada tahun 2020 mendatang,” lanjutnya. (Rike)

 

 

 

 

Editor : Refer

Wabub Iwan Setiawan Dampingi Ignasius Johan Resmikan PJU-TS

 

BOGORUPDATE.COM – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mendampingi Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Ignasius Jonan pada peresmian Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) bertempat di Pondok pesantren Mifhatul Huda, pada Rabu (20/3/19).

 

Dalam sambutan selamat datang nya sebagai diketahui PJU-TS adalah lampu penerangan jalan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi dan terintegrasi dengan baterai, sehingga sangat cocok digunakan untuk jalan-jalan di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN dan juga daerah daerah yang mengalami krisis energi listrik, terutama di daerah terpencil.

 

“Adapun total keseluruhan bantuan yang diserahkan pada kesempatan ini sebanyak 900 titik yang akan didayagunakan di 176 Desa di 38 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

 

Masih menurut Wabup selain bermanfaat dalam meningkatkan kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalam beraktivitas serta menurunkan angka kriminalitas, keberadaan PJU-TS juga memberikan dampak yang signifikan bagi efisiensi penggunaan dana karena tidak perlu membayar biaya listrik kepada PLN.

 

Wakil Bupati Bogor juga melaporkan bahwa PJU yang terpasang di Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2018 sebanyak 25.423 titik tersebar di 40 Kecamatan, baik bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun dari badan pengelola transportasi Jabodetabek. Khusus untuk tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bogor dengan dukungan APBD telah memasang penerangan jalan umum 600 titik di 40 Kecamatan.

 

“Mengingat masih banyak kawasan yang belum memperoleh lampu penerangan jalan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia sebanyak 2000 titik yang tersebar di 40 Kecamatan,” pintanya.

 

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Ignasius Jonan mengungkapkan, tahun 2019 ini akan membangun 21 ribu unit PJU tenaga surya di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.400 di antaranya diberikan ke Provinsi Jawa Barat.

 

“Tadinya 600 tapi tambah lah jadi 1.000 untuk Kabupaten Bogor,” ujarnya

 

Jonan juga berharap, sebaran PJU-TS di Bumi Tegar Beriman lebih merata. Pemberian tambahan dari 600 ditambah 400 unit pun, karena penduduk Bumi Tegar Beriman sangat besar.

 

“PJU Tenaga Surya yang paling penting melayani masyarakat dalam bidang penerangan tanpa menimbulkan tambahan polusi,” jata Jonan.

 

Kata Jonan, selain minim polusi, PJU-TS bisa menghilangkan tagihan listrik kepada pemerintah. “Kecuali industri ya. Kalau untuk pelayanan tidak ada tagihannya,” tegas Jonan.

 

Sementara Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Harris menjelaskan, pengadaan PJU-TS itu kini masih dalam proses lelang.

 

“Yang 600 itu dalam proses lelang. Tapi tadi Pak Menteri bilang ada tambahan 400 jadi 1.000 unit untuk Kabupaten Bogor. Tentu itu akan kita tindak lanjuti,” katanya.

 

Dia menjelaskan, 1.000 PJU-TS di Bumi Tegar Beriman bisa menerangi jalan sepanjang 50 kilometer. “Satu PJU-TS sebaran cahanya 50 meter,” jelas Harris. (Rie)

 

 

 

 

Editor : Refer

Terungkap, Ini Dia Desain Google Pixel 4

 

BOGORUPDATE.COM – Google dikabarkan sedang menyiapkan generasi smartphone seri pixel terbaru.

 

Google Pixel 4 XL disinyalir akan mengusung desain yang berbeda dengan Pixel generasi pendahulunya.

 

Seperti disetujui Digital Trends,
berdasarkan bocoran Google Pixel 4 akan memiliki dua kamera belakang. Ini berarti satu kamera lebih banyak daripada Google sebelumnya yaitu Pixel 2 XL dan 3 XL.

Ada keunikan pada bagian depan. Sketsa ini menyatakan bahwa Pixel 4 akan mengusung layar penuh tanpa notch dan ada dua lubang pada bagian kiri atas.lubang tersebut tak lain adalah dua kamera depan.

 

Smartphone buatan Google sebelumnya memang selalu menggunakan satu kamera belakang. Daripada menggunakan banyak sensor seperti yang digunakan oleh vendor lain, Pixel terbaru mengandalkan kecerdasan buatan (AI) untuk memproses foto yang biasanya hanya dapat diproduksi menggunakan kamera multi sensor.

 

Mengenai, kamera belakang kedua yang akan digunakan oleh Pixel 4 XL ditujukan untuk hal selain fotografi, misalnya seperti augmented reality (AR).

 

Hal unik lain dari bocoran ini, adalah sensor sidik jari ketiadaan pada bagian belakang. Pixel 4 akan menggunakan sensor sidik jari yang berada di bawah layar.

 

Kendati demikian hal ini baru sebatas bocoran belaka. Belum ada yang meresmikan dari Google Terkait desain dari Pixel 4 ini.

 

Seperti yang biasa dilakukan, Google kerap merilis smartphone Pixel buatannya setiap tahun pada bulan Oktober. Pixel 4 pun dirilis pada Oktober 2019 mendatang.

 

 

 

 

Editor : Refer
Sumber : Selular.id

Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bogor, Dipertanyakan!

 

BOGORUPDATE.COM – Persoalan amburadulnya penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Non PKH di Kabupaten Bogor dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kementerian sosial (Kemensos) patut dipertanyakan. Pasalnya, selain keluhan masyarakat tentang banyaknya penyaluran yang tidak tepat sasaran, juga banyak terkendala pada kartu PKH yang bermasalah.

 

Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah (LPKP) Kabupaten Bogor, Rahmatullah menegaskan jika persoalan itu akibat kinerja dari pihak petugas PKH yang belum maksimal dalam melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat penerima.

 

“Jangan salahkan masyarakatnya. Karena masyarakat kan tidak tau harus seperti apa dan bagaimananya, dan yang lebih bertanggungjawab itu kan pihak petugas PKH,” tegas Rahamtullah kepada Bogorupdate.com, Rabu (20/03/2019).

 

Rahmat menambahkan, sejak awal hingga akhir seharusnya ada pendampingan dari petugas PKH. Jadi jika kartunya terdapat kendala, maka disitulah peran PKH dan pemdes yang harus bisa menyelesaikannya.

 

“Jadi tidak bisa jika yang disalahkan itu masyarakatnya. Karena masyarakat hanya menerima saja,” jelasnya.

 

Plt Dinsos Kabupaten Bogor Yanti Gunayanti yang dikonfirmasi sepertinya enggan mengomentari persoalan tersebut. Pasalnya ketika dimintai keterangan malah terkesan lempar tanggungjawab.

 

“Coba ke Bu kasie Kesra yang menangani langsung,” jawab Yanti melalui pesan watsappnya.

 

Ketika dipertanyakan melalui Kasie Kesra Yama pun terkesan melempartanggungjawabnya.

 

“Oh itu ke Pak Jodi selaku Bidang yang menangani langsung,” singkat Yama melalui pesan watsappnya.

 

Sementara Jodi pihak Dinsos yang menangani langsung bidang ini malah enggan berkomentar sedikitpun.

 

Sebelumnya, di Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang, sebanyak 60 karung beras dari bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Non PKH ini belum bisa disalurkan ke masyarakat meski sudah satu bulan akibat terkendala kartu PKH yang bermasalah. (cek)

 

 

 

 

 

Editor : Refer

Pemkab Bogor Resmi Luncurkan Program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban

 

BOGORUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor hari ini resmi meluncurkan Program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban di Gedung Laga Tangkas Pakansari, Cibinong, Selasa (19/3/19). Ini merupakan bagian dari realisasi program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

 

Dalam sambutannya, Ade Yasin mengatakan bahwa peluncuran program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban tidak hanya bertujuan untuk membentuk insan cendikia yang pintar secara IPTEK tetapi juga kuat secara IMTAQ.

 

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa anda gunakan untuk mengubah dunia,” kata Ade Yasin mengutip ungkapan Tokoh Pendidikan Dunia Nelson Mandela.

 

Ia pun menambahkan, peran guru-guru honorer di Kabupaten Bogor bekerja begitu luar biasa, oleh karena itu sebagai bentuk kepedulian insentif pendidikan dinaikan. “Selain bidang kesehatan, Pemkab Bogor memprioritaskan pembangunan atau revitalisasi 1.920 ruang kelas, menaikkan upah guru honor sebesar Rp 22 miliar hingga pembagian 210 kartu Bogor Cerdas hingga total 28 persen dari APBD tingkat II,” tambahnya.

 

Dia menerangkan khusus untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, dirinya juga akan memaksimalkan pendidikan non formal. “Di Kabupaten Bogor ini banyak pondok pesantren salafiyah hingga santrinya tidak memiliki ijasah formal hingga para santri tersebut akan kami ikut sertakan dalam pendidikan informal atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) baik itu paket A ata B. Untuk sabtri yang ingin mengikuti Paket C nanti akan kami kordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menuturkan jumlah siswa dan sekolah di Bumi Tegar Beriman sangatlah besar dimana jumlah siswa SDN saja mencapai 522 ribu jiwa sedangkan jumlah siswa SMPN mencapai 212 ribu jiwa.

 

“Kartu Bodas, seragam sekolah dan empat buku modul sekolah yang diuji dalan ujian nasional ini kita bagikan untuk siswa yang tidak mampu. Semoga dengan bantuan tersebut bisa mencegah anak didik putus sekolah dan juga meningkatkan angka rata-rata lama sekolah,” tutur Luthfie.

 

Dia menambahkan dengan banyaknya sekolah di tingkat SD maupun SMP hingga pemerintah daerah agak kesulitan dalam pembiayaan revitalisasi gedung sekolah, maka semoga kedepan pengusaha mohon kiranya ikut bersumbangsih memberikan dana Corporate Social Respinsibility (CSR) ke bidang pendidikan.

 

“Semoga dengan giat hari ini semua pihak terbangun dan sadar bahwa tanggung jawab pembangunan bukan hanya di tangan pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab kita bersama termasuk dunia usaha,” tambahnya. (Ra)

 

 

 

 

 

Editor: Refer

Jadi Suksesor PSSI, Gusti Randa Tak Mau Disebut Sebagai Pelaksana Tugas

Gusti Randa, Sumber foto (net)

 

BOGORUPDATE.COM – Tampuk kepemimpinan PSSI kini ada di tangan Gusti Randa yang merupakan anggota Komite Eksekutif (Exco). Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum (Ketum) PSSI, Joko Driyono, lewat suratnya bernomor 1015/UDN/568/III-2019, mengamanatkan Gusti Randa sebagai suksesornya sampai Kongres Luar Biasa (KLB) diadakan.

 

Berdasarkan surat tersebut, Joko menyampaikan dua keputusan. Pertama, menugaskan Gusti Randa untuk menjalankan roda organisasi harian PSSI dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

 

Kedua, Gusti Randa diminta untuk mempersiapkan pelaksanaan KLB PSSI sebagaimana hasil keputusan rapat Exco pada 19 Februari 2019.

 

Merujuk kepada Statuta PSSI Pasal 39 mengenai Ketua Umum poin enam, tertulis bahwa; Apabila Ketua Umum tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Ketua Umum dengan usia tertua akan menggantikannya.

 

Berdasarkan statuta itu, sebagai anggota Exco, Gusti Randa seharusnya tidak berhak menyandang status Ketum PSSI bahkan Plt sekalipun. Yang layak adalah Iwan Budianto selaku Wakil Ketua Umum PSSI saat ini.

 

Maka dari itu, Gusti Randa meminta dirinya jangan disebut sebagai Plt Ketum PSSI menggantikan Jokdri. “Makanya, jangan disebut Plt Ketum PSSI karena ini sifatnya penugasan. Di Statuta PSSI juga tidak ada,” ujar Gusti Randa.

 

“Jadi penugasan saja dalam posisi Plt Ketum PSSI non-aktif lalu memberikan Surat Keputusan (SK) penugasan. Terserah mau disebut Plt , Plh, atau sebagainya. Itu tidak penting. Yang penting, organisasi tetap jalan,” kata Gusti Randa menambahkan.

 

Gusti Randa resmi ditugaskan Jokdri untuk menggantikan perannya per 19 Maret 2019. Figur yang juga menduduki posisi sebagai Komisaris PT Liga Indonesia Baru (LIB) ini menyebut penunjukkan dirinya bukan buah keputusan rapat Exco.

 

“Saya luruskan. Keputusan ini bukan hasil rapat Exco. Itu diskresi kewenangan Plt ketum. Saya menerima. Pak Joko menunjuk saya lalu langkah pertama saya adalah melakukan rapat Exco,” terang Gusti Randa.

 

 

 

 

Editor : Refer
Sumber : Bola.com