Bahlil Lahadalia Beri Arahan Bagi Ribuan Relawan BARJAB

CITEUREUP- Ribuan relawan Baraya Jokowi-Amin (BARJAB) yang Ada di Koordinator Daerah Pemilihan (Kordapil), Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Kordinator Desa (Kordes) se-Kabupaten Bogor mendapat pengarahan dari dewan pembina dalam rangka pemenangan Calon Presiden (Capres) Nomor 01 Joko Widodo dan KH.Maruf Amin bertempat di Aula Ballroom Hotel Orri Citeureup, Kabupaten Bogor, Senin (11/03/2019).

 

Turut hadir dalam acara ini, Dewan Penasehat Bahlil Lahadalia, Dewan Pengarah Boy Sangadji, Dewan pengarah Egi Gunadhi, ketua BARJAB Bogor Irfan Darajat dan Tommy Kurniawan selaku Caleg DPR RI partai PKB  serta ribuan relawan BARJAB Bogor.

 

Ketua BARJAB Bogor Irfan Darajat, menyampaikan pada pertemuan tersebut merupakan arahan bagi relawan-relawan baik di Kordapil, Korcam maupun Kordes untuk bisa mensosialisasikan dalam pemenangan pasangan Capres nomor urut 01 Jokowi dan Maruf Amin.

 

” Hari ini kita kumpulkan sekitar 645 relawan pembawa pesan Jokowi-Amin yang ada di 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, untuk lebih mengarah pada pemenangan Capres nomer urut 01,” kata Irfan usai acara.

 

Relawan Barjab ini, akan terus bekerja untuk door to door ke semua rumah-rumah, yang ada di desa-desa untuk membawa paket pesan yang berisi kalender, tabloid isi keberhasilan Jokowi.

 

“Disitu kita mensosialisikan untuk bagaimana agar mereka bisa memilih pak jokowi sama pak KH.Maruf Amin Capres nomor urut 01, ” tambah Irfan.

 

Irfan menjelaskan, saat ini sebanyak 645 ribu paket pembawa pesan sudah tersebar di Wilayah Desa yang ada di Kabupaten Bogor oleh relawan-relawannya yang sudah bekerja untuk bisa memenangkan Paslon Jokowi-Maruf Amin.

 

“Target kami 750 ribu paket pembawa pesan bisa tersebar, untuk di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.(Cek)

 

Editor : RFR

Pemilik Lahan R3 Tidak Sepakat Nilai Penggantian

 

Kota Bogor (Bogor Update)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan pihak pemilik lahan Regional Ring Road (R3) kembali menggelar musyawarah di ruang Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Senin (11/03/2019) siang. Hasilnya, dalam musyawarah kelima tersebut pihak pemilik lahan (H. Aab) didampingi kuasa hukumnya tidak sepakat dengan nilai penggantian sebesar Rp. 14,9 Miliar yang diajukan Pemkot Bogor untuk biaya ganti lahan 1.987 meter persegi di jalur R3.

 

“Kegiatan musyawarah berjalan dengan lancar dan sebetulnya hari ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya Jumat (08/03) bahwa keluarga dan kuasa hukum ingin mendapatkan penjelasan secara detail baik tersirat maupun tersurat berkaitan dengan ada atau tidaknya kompensasi 2014-2018,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat usai memimpin musyawarah.

 

Dalam musyawarah tersebut kata Ade, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sudah sangat detail menjelaskan dan menginformasikan regulasi maupun metode appraisal sehingga bisa dipahami berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.

 

“Hari ini saya mewakili Pemkot Bogor sudah menawarkan kepada pemilik lahan dan tadi sempat pemilik lahan minta waktu 10-15 menit di tengah pertemuan untuk berunding. Mereka memutuskan tidak sepakat terhadap apa yang ditawarkan Pemkot Bogor. Oleh karena itu suka tidak suka, maka dibuat berita acara,” tutur Sekda.

 

Terkait adanya aspirasi warga yang turun kejalan R3, Pemkot Bogor sangat memahami bahwa itu adalah aspirasi dan mereka juga sempat audiensi ke Balai Kota Bogor.

 

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Novy Hasbhy Munnawar menjelaskan, setelah berita acara hari ini ditandatangani selanjutnya adalah proses ke Pengadilan. Ada dua opsi yang akan dilakukan. Pertama adalah jika merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ketika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan diberikan waktu kepada pemilik tanah untuk mengajukan keberatan atas nilai yang diajukan Pemkot Bogor ke Pengadilan Negeri selama 14 hari.

 

“Mereka (pemilik lahan) memiliki waktu untuk menggugat dan kemudian 30 hari harus disidangkan dan opsi kedua langsung konsinyasikan (menitipkan) ke Pengadilan,” jelasnya.

 

Saat disinggung kapan jalur R3 dapat kembali dilintasi kendaraan, untuk sementara ini semua tergantung pemilik lahan, tapi yang pasti pemilik lahan meminta prosesnya harus diselesaikan terlebih dahulu. “Kami menghormati hak dan proses hukum. Jika tidak berkenan membuka itu hak mereka,” ujarnya. (Rie)

 

 

 

 

 

Editor : RFR

BKC Kota Bogor Gelar Rakor

 

BOGORUPDATE.COM – Bandung Karate Club (BKC) Kota Bogor kepengurusan periode 2019 – 2021 menggelar rapat koordinasi di Hotel Salak the Heritage, Minggu (10/3/2019). Dalam kegiatan rakor tersebut hadir Ketua Dewan Pembina Dedie Rachim, Ketua BKC Kota Bogor Hanafi dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Dedie Rachim mengatakan, sinergitas antara Pemerintah Kota Bogor dengan BKC harus terus berjalan. “Jumlah anggota BKC baik yang masih belajar maupun alumni mencapai seribu orang, seratus orang diantaranya pemegang sabuk hitam. Ini tentu potensi yang sangat luar biasa,” ungkap Dedie.

Sinergi tersebut, lanjut Dedie, bisa dilakukan BKC dengan menghasilkan atlet-atlet berprestasi yang tidak saja mengharumkan nama Kota Bogor tetapi juga berprestasi di tingkat internasional. Selain itu, ia sangat mengapresiasi jika BKC bisa turut serta dalam melakukan pembinaan karakter generasi muda Kota Bogor.

“Demi mewujudkan Kota Bogor sebagai kota sehat dan kota ramah keluarga. Keluarga sehat kan bisa dimulai dari kontribusi generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga. Dan ini yang menjadi energi untuk Kota Bogor mewujudkan cita-citanya,” jelasnya.

Sementara itu, Ade Sarip Hidayat mengatakan, dirinya sangat bangga terhadap BKC yang mampu melakukan pembinaan kepada atlet hingga menorehkan banyak prestasi. Ade juga berterima kasih kepada Dedie Rachim atas arahannya untuk kemajuan BKC .

“Kang Dedie ini sosok santun dan bersahabat, sejalan dengan ruh BKC yang mengedepankan karakter santun. Saya berharap dengan karakter tersebut, BKC bisa semakin solid dan terus bersinergi dengan Pemkot demi membentuk generasi muda yang sehat,” katanya.

Sedangkan Ketua BKC Kota Bogor Hanafi mengatakan, sebagai ketua BKC yang baru menggantikan posisi Zaenul Muttaqin, menjadi tantangan tersendiri baginya.

“Selama dipimpin Kang Zaenul, BKC menorehkan banyak prestasi. Dan hal ini yang menjadi tantangan bagi dirinya untuk semakin meningkatkan prestasi BKC. Mengingat banyak potensi atlet berprestasi yang juga menjadi unggulan di tingkat provinsi. Saya harap saya bisa diterima di BKC menjadi bagian dari keluarga besar BKC karena tentunya kedepan dibutuhkan koordinasi semua pengurus,” pungkasnya. (Rike)

 

 

 

Editor : RFR

Dilaporkan ke Polisi Usai Merampas APK BARJAB, Pelaku Minta Maaf

 

BOGORUPDATE.COM –  Saptadji dilaporkan Tim Hukum Baraya Jokowi-Amin (BARJAB) karena menjadi pelaku perampasan paket Alat Peraga Kampanye (APK) milik Relawan Baraya Jokowi-Amin Bogor (BARJAB). Ia mengaku bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya. Pernyataan tersebut disampaikan saat memenuhi panggilan pemeriksaan di kantor Polsek Kemang, Kabupaten Bogor, Minggu (10/3/2019) sore.

 

Sebelumnya diberitakan, Saptadji telah merampas APK milik Relawan BARJAB saat melakukan sosialisasi door to door di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor (7/3/2019). Selain itu, dirinya juga membuang paket APK ke tempat sampah yang kemudian diposting ke akun Facebook milikinya.

 

Atas kejadian perampasan itu, Tim Hukum BARJAB melaporkan Saptadji ke Polsek Kemang. Dan saat pemanggilan disertai keterangan para saksi, Saptadji mengakui dan meminta maaf tertulis bermaterai.

 

Saptadji warga Jampang, kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor ini menganggap paket APK yang dibawa relawan BARJAB saat itu sebagai bentuk kampanye hitam. Karenanya, dirinya berinisiatif untuk melarang menyebarkan dengan menyita dan membuang ke tempat sampah. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

 

Sementara itu, Tim Hukum BARJAB Elisyanawati berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Selain itu, ia juga mempertimbangkan permohonan damai dari pihak terlapor. “Atas dasar kemanusiaan, tentu kami pertimbangkan permohonannya untuk berdamai,” ungkap Elisyanawati. (Rie)

 

 

Editor : Refer