Ini Dia Perodua Aruz, Kembaran Daihatsu Terios dengan Fitur Lebih Canggih

 

BOGORUPDATE.COM – Perodua Malaysia, baru saja meluncurkan produk gres untuk berkompetisi di segmen SUV 7-seater. Ya, jika Anda melihat gambarnya, mudah dikenali sebagai Daihatsu Terios dan Toyota Rush. Tapi ini kembaran satu induk lain merek. Menyandang nama Perodua, yang tak lain mitra lokal Daihatsu dan Toyota di Malaysia.

 

Ibarat pertukaran pelajar. Pasar Indonesia mendapatkan Daihatsu Sirion yang berasal dari Perodua MyVi. Lalu Terios berubah menjadi Perodua Aruz untuk pasar Malaysia. Tapi tidak serta merta sama persis dari sisi desain eksterior, interior maupun fitur. Ada banyak ubahan, yang membuat Aruz lebih menarik ketimbang Terios maupun Rush versi Indonesia.

 

Ada dua varian ditawarkan: Aruz X seharga RM 72.900 (Rp 250 jutaan) dan Aruz AV dibanderol RM 77.900 (Rp 267 jutaan). Kehadirannya menjadi lawan bagi Honda BR-V dan Toyota Rush. Sama saja seperti di Tanah Air. Menurut pewartaan Paultan, pemesanan sudah mencapai 2.200 unit sejak keran pemesanan dibuka 3 Januari lalu.

 

Mayoritas memang sama dengan Terios-Rush spek Indonesia. Terutama dari sektor penggerak dan sasis. Mesin memakai 2NR-VE 4-silinder 1,5-liter Dual VVT-i bertenaga 105 PS dan torsi 136 Nm. Tapi tidak ada pilihan transmisi manual 5-speed untuk konsumen Negeri Jiran, melainkan matik konvensional 4-speed saja.

 

Perbedaan tampilan luar sudah akrab, tapi banyak bedanya juga. Selain memakai logo merek Perodua, grille, bumper depan dan bumper belakang dirancang ulang agar tidak sama dengan saudaranya. Peleknya berukuran 17-inci dengan desain kincir yang dilabur warna two-tone.

 

Melongok ke dalam, banyak sekali bedanya dengan Rush-Terios lokal. Desain dasbor menyerupai MyVi beserta tombol AC digital yang sangat mirip. Bagi kami justru lebih menarik, karena tidak ada hiasan jahitan di sepanjang dasbor. Varian atas sudah terbalut kulit di seluruh jok, mendapat lampu LED otomatis, fungsi SmartLink pada head unit, Driving Video Recorder (DVR) dan SmartTAG terintegrasi.

 

Fitur di Terios-Rush varian tertinggi saja sudah tergolong lengkap. Namun apa yang dimiliki Aruz lebih komplet dan juga mutakhir. Mesinnya saja mendapat tambahan Eco Idle auto start/stop yang secara otomatis mematikan mesin saat kondisi berhenti. Praktis mengurangi pemakaian bahan bakar. Makanya masuk dalam kualifikasi Engine Efficient Vehicle (EEV). Dengan gamblang disebutkan dalam brosur, sebagai konsumsi bahan bakar terbaik di kelasnya sebesar 15,6 km/liter.

 

Paling menarik berasal dari fitur keselamatan. Enam airbag, ABS dengan EBD, VSC serta hill start assist jelas sudah standar dari varian bawah. Bahkan ditambahkan fitur hill descent control yang amat berguna saat menurun curam di medan off-road.

 

Tidak cukup sampai di situ, Aruz tipe AV punya teknologi pencegah terjadi kecelakaan. Namanya Advanced Safety Assist (ASA) 2.0, yang terdiri Pre-collision Warning, Pre-collision Braking, Front Departure Alert dan Pedal Misoperation Control. Peranti aktif memantau dan memberi peringatan bila ada objek di depan, termasuk pejalan kaki, yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

 

Sistem ASA 2.0 sama dengan Pre-Collision System milik Toyota Rush versi Malaysia. Uji tabrak ASEAN NCAP juga raih sertifikasi 5 bintang. Ini membuktikan, Rush-Terios di sini sebetulnya bisa lebih canggih lagi.

 

 

 

 

 

 

Editor : Bing | Oto.com

Khusus Pengguna iOS Bisa Balas WhatsApp Group Secara Pribadi

 

BOGORUPDATE.COM – Percakapan di group WhatsApp tentunya tidak ada yang dirahasiakan. Semua anggota group dapat membaca percakapan di goup secara bebas.

 

Kalaupun akhirnya sesama angota group ingin melakukan percakapan secara pribadi, dengan melakukan chat melalui jalur pribadi, Namun sepertinya hal itu tidak perlu, khususnya bagi pengguna iOS. Pasalnya, WhatsApp, mendapat pembaruan yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan secara rahasia di grup chat.

 

Yakni, Private Reply, diketahui sebelumnya fitur ini sudah hadir di aplikasi WhatsApp untuk Android, namun baru belakangan ini datang ke platform iOS.

 

Pengguna tinggal meng-klik dan menahan pesan dari orang tersebut di grup chat. Setelah itu, dari opsi yang kemudian muncul, pilih More, kemudian Reply Privately.

 

WhatsApp lantas akan membuka jendela baru untuk melakukan percakapan pribadi (PM) dengan orang itu, disertai dengan kutipan pesan yang dibalas lewat Private Reply dalam grup. Seperti ditulis First Post.

 

Apabila kutipan pesan ini di-klik, WhatsApp akan kembali ke tampilan grup untuk memperlihatkan pesan mana dalam grup yang dimaksud dalam Private Reply tadi.

 

Dengan demikian, pengguna WhatsApp iOS pun bisa membahas topik percakapan di grup hanya dengan satu orang secara rahasia, tanpa diketahui anggota grup lain.

 

Fungsi Private Reply sebenarnya mirip dengan membuka jendela percakapan pribadi saja. Bedanya, ada kutipan percakapan yang dibalas secara privat dari dalam grup.

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi | Selular.id

Bupati Bogor Bahas Sejumlah Persoalan Dengan Forkominda Plus

 

BOGORUPDATE.COM – Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan memimpin rapat dengan dengan forum komunikasi pimpinan daerah yang dihadiri juga oleh KPU dan Bawaslu serta BPN Kabupaten Bogor, bertempat di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, pada Kamis (17/1/19).

 

Adapun pembahasan rapat dengan Forkompinda plus ini, Ade Yasin dan Iwan Setiawan terkait persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), jam operasional truk tambang, operasi nongol babat (Nobat), program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program Proyek Operasi Nasional Agraria (Progna) dan program Proyek Operasi Daerah Agraria (Proda).

 

“Tadi dalam rapat Forkompinda plus kami membahas hal yang mendasar dan menjadi perhatian masyarakat dan diselesaikan solusinya secara bersama,” katanya saat ditemui para awak media.

 

Dalam rapat tersebut juga membahas terkait persoalan jalan di Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Gunung Sindur dan Pemerintah Kabupaten juga akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait jam operasional truk tambang.

 

“Kita akan membuat tim terkait Perbup jam operasional truk tambang, maka Pemerintah Kabupaten Bogor akan bersinergi dengan Forkominda,” tambahnya.

 

Ia juga menjelaskan terkait Pilpres bahwa Kabupaten Bogor sudah siap termasuk perangkat hanya sinergi di bawah antara camat dan PPK bahkan anggaran sudah dipersiapkan.

 

Lebih lanjut Bupati Bogor menjelaskan program PTSL, program Prona maupun program Proda, Pemkab Bogor pun sudah membahasnya dengan Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupaten Bogor.

 

“Sudah dua tahun ini Kabupaten Bogor mendapatkan kuota PTSL terbanyak di Indonesia yaitu 85 ribu sertifikat tanah  dan untuk tahun ini kami akan lebih matang lagi dalam  persiapannya,” jelasnya.

 

Menurut Ade Yasin dalam menjalankan program Bogor Berkeadaban dalam hal ini operasi nongol babat (Nobat), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan maupun BNN Kabupaten Bogor juga butuh bantuan Polisi dan TNI. Kita harus satu kesatuan dalam berpikir maupun bekerja untuk Kabupaten Bogor. (Ra)

 

 

 

 

 

 

Editor : Tobing

Cegah Korupsi, IPB Selenggarakan Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN

 

BOGORUPDATE.COM – Direktorat Sumber Daya Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan bimbingan teknis pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk pejabat di lingkungan IPB. Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan pada Senin (14/1/19) bertempat di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga Bogor.

 

Penyelenggaraan bimbingan teknis tersebut didasarkan pada Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 tentang LHKPN. Dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa seluruh pejabat di IPB harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK melalui e-LHKPN. Peraturan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

 

Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh institusi pendidikan tinggi termasuk IPB, para pejabatnya wajib melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN.
“LHKPN merupakan instrumen negara dalam rangka mencagah adanya tindakan-tindakan yang tidak diharapkan dan seyogyanya diisi oleh seluruh pejabat negara termasuk pejabat di IPB. Pejabat IPB yang merupakan pejabat publik wajib mengisi dan melaporkan apa adanya harta kekayaan yang dimiliki,” tutur Rektor IPB, Dr. Arif Satria.

 

Rektor menegaskan, ini merupakan kewajiban dan tugas bersama dari pejabat di lingkungan IPB.  “IPB harus menciptakan integritas yang baik dan menghindari tindakan korupsi,” tandas Rektor.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sumberdaya Manusia IPB, Dr. Titik Sumarti menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan harta kekayaan pejabat negara yang ada di IPB. Bimbingan teknis ini dilaksanakan supaya para pejabat dapat mengisi LHKPN dengan baik dan benar. “Kami berharap pejabat di lingkungan IPB dapat menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki,” tambahnya.

 

Selama ini, tambah Titik, masih sering muncul pertanyaan siapa yang wajib mengisi LHKPN dan kapan penyelenggara negara harus melaporkan kekayaannya. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mendapat penjelasan apa itu LHKPN, siapa yang wajib mengisi, apa saja yang diisi dan apa yang sebenarnya diharapkan pemerintah dengan LHKPN ini.  “Harapannya, dengan bimbingan seperti ini semua pejabat yang ada di lingkungan IPB dapat melaporkan harta kekayaannya dengan kesadaran yang tinggi. Para pejabat di IPB harus melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan transparan, bersih dan menjaga integritas.

 

Sementara itu, Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan Bimtek E-Teknis Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jeji Azizi menjelaskan bahwa LHKPN merupakan salah satu kewajiban yang melekat pada diri pejabat di Lingkungan IPB baik secara langsung maupun tidak langsung. LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan KPK. Menurutnya, pelaporan LHKPN merupakan bentuk pencegahan dini terhadap tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“LHKPN ini ranahnya pencegahan, tapi apa boleh buat masih banyak yang tidak tepat waktu. Sehingga mungkin beberapa instansi menerapkan sanksi ini kembali ke masing-masing pejabat, karena sifatnya pencegahan maka sangat menuntut setiap personal untuk menyampaikan secara transparan dan atas dasar kesadaran pribadi untuk melaporkan atas jabatan yang diembannya,” tuturnya.

 

Menurut Jeji, e-LHKPN ditujukan agar pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah, dan bermanfaat. Para wajib lapor cukup men’download formulir aktivasi e-filling LHKPN. Formulir tersebut diisi dan kemudian diserahkan kepada admin instansi. Setelah admin memproses formulir tersebut, Penyelenggara Negara (PN) akan mendapatkan e-mail aktivasi e-filling. Dengan mengklik tautan dalam email tersebut, PN sudah dapat membuka dan mengisi laporan harta kekayaannya.

 

Ia menambahkan, pengisian e-LHKPN pun sekarang lebih mudah. Para wajib lapor hanya perlu mengunggah dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan  (Surat berharga, Asuransi, dan Perbankan). Bukti kepemilikan tersebut harus memuat tiga hal penting yaitu nama pemilik, nomor kepemilikan, dan saldo terakhir saat unggah data. Dokumen yang tidak berhubungan dengan lembaga keuangan tidak perlu diunggah, cukup dicantumkan nomornya saja. (Awl/RA).

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi | Humas IPB

Lima Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dipanggil KPK Terkait Suap Meikarta

 

BOGORUPDATE.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

 

Lima anggota DPRD Kabupaten itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

 

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi untuk tersangka NHY terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/1/19).

 

Lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu masing-masing Abdul Rosid Sargan, Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno.

 

Dalam penyidikan kasus Meikarta, KPK  menerima kembali pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp70 juta.

 

Sebelumnya sejumlah anggota DPRD Bekasi juga telah mengembalikan uang sebesar Rp110 juta ke KPK sehingga total pengembalian dari unsur DPRD adalah Rp180 juta.

 

KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait perizinan Meikarta tersebut.

 

“Kami hargai pengembalian tersebut dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek Meikarta ini,” ucap Febri.

 

Sebelumnya, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan total sekitar Rp11 miliar sampai dengan saat ini.

 

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

 

Selanjutnya Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

 

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Endi | Antara

Bima Arya Sebut Pentingnya ASN Menyiapkan Masa Pensiun

 

BOGORUPDATE.COM – Wali Kota Bogor Bima Arya hadir dalam peluncuran Program Wirausaha ASN & Pensiunan oleh Presiden Joko Widodo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (16/1/2019).

 

Dalam kegiatan yang bertajuk ‘Sejahtera di Purnatugas’ itu, dihadiri oleh 5.000 peserta yang terdiri dari 4.000 aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun dalam 2-3 tahun ke depan dan 1.000 pensiunan ASN yang sudah memiliki wirausaha.

 

Tampak hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Direktur Utama PT Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) Iqbal Latanro selaku penyelenggara acara.

 

Dalam pidatonya Presiden Jokowi berpesan agar hati-hati dan cermat dalam mengelola uang tunjangan hari tua. Apabila pengelolaan keuangan berjalan dengan benar, Presiden meyakini akan memberikan sebuah nilai tambah kesejahteraan.

 

“Kepada ASN yang akan memasuki masa pensiun dan pensiunan yang ingin terjun ke dunia usaha dengan berwirausaha, harus diberikan pendampingan sebelum mereka terjun untuk berwirausaha,” ungkap Jokowi.

 

Presiden juga menyampaikan sejumlah saran bagi para ASN yang akan memasuki masa pensiun atau para pensiun yang akan terjun untuk berwirausaha. Pertama, kata Presiden, memilih usaha yang dekat dengan keseharian kita di saat tugas. “Misalnya, pensiunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kan dekat dengan ikan, bisnisnya jangan jauh-jauh dari situ karena ilmunya sudah kita ketahui, kesehariannya bergelut di situ,” ujarnya.

 

Kedua, masih kata Jokowi, ambil usaha yang resikonya kecil, misalnya barang-barang yang tidak cepat busuk atau basi. Kemudian ambil bisnis yang kalau tidak laku tapi nilainya tetap tambah. Misalnya, kos-kosan.

 

“Mendirikan kos-kosan ini income-nya ada, jelas setiap bulan atau setiap tahun. Belum lagi nilai tambah dari bangunan itu setiap tahun itu pasti naik. Katakanlah beli atau bangun kos-kosan Rp 500 juta, setiap tahun pasti nambah terus. Nanti nilainya terus naik misalnya menjadi Rp 2 miliar, mau dilepas tidak apa-apa. Dilepas dapat Rp2 miliar, bangun lagi 2 atau 3 lagi,” bebernya.

 

Di lokasi yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa mayoritas pensiunan masih jauh dari kata sejahtera. Sehingga Bima Arya menyambut baik program yang diluncurkan Presiden Jokowi itu.

 

“Karena sebelumnya tidak disiapkan. Tadi saya lihat data dari Taspen bahwa 93 persen pekerja formal belum memiliki bayangan tentang rencana selepas masa pensiun. Lalu, 7 dari 10 pensiunan tetap harus bekerja untuk melanjutkan hidup dan 70 persen pensiunan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selepas masa pensiun,” ungkap Bima.

 

Ia berharap program yang diluncurkan itu bisa terus konsisten digulirkan untuk mempersiapkan ASN yang purnatugas agar bisa mendapatkan kesejahteraan. “Sekarang, yang penting harus sistematis programnya. Tidak bisa hanya sekali, terus diingatkan, terus disiapkan. Ini sebagai pembuka saja, nanti ke depan skema kegiatan seperti ini harus agak banyak. Karena kalau tidak terbiasa berwirausaha, saat usia tua jadi tidak mudah. Menurut saya ini suatu hal yang sangat penting,” terangnya.

 

Untuk itu, lanjut Bima, Pemkot Bogor akan melakukan intervensi dengan melakukan kolaborasi bersama BUMN dan stakeholder terkait untuk menyiapkan program pelatihan kepada para ASN yang akan memasuki masa pensiun. “Juga kemungkinan mendapatkan pinjaman modal. Nanti kita akan buatkan aksesnya,” pungkas Bima. (Agusbagja)

 

 

 

 

 

 

Editor : Tobing

Ini Alasannya PMII Minta Musda KNPI Dipercepat

 

BOGORUPDATE.COM – Baru-baru ini pernyataan di lontarkan oleh Muhamad Zulfikri, Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bogor, mendesak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor segera melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda).

 

Pasalnya, DPD KNPI Kabupaten Bogor telah habis SK di bulan Desember tahun lalu. Jika dibiarkan, lanjutnya, DPD KNPI tidak dapat lagi berperan sebagai wadah yang mampu cepat melakukan regenerasi.

 

“KNPI Kabupaten Bogor harus cepat melaksanakan Musda, jangan sampai mengulur-ulur waktu hingga membuat patah semangat kaum muda untuk terus berekspresi di KNPI” ungkap Vikiw sapaan akrabnya, Rabu (16/1/2019).

 

Menurut Muhamad Zulfikri, KNPI adalah wadah ekspresi bagi pemuda. Ia menyayangkan, posisi KNPI yang seharusnya menjadi rumah organisasi kepemudaan, malah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk itu, ia meminta KNPI Kabupaten Bogor segera menggelar musda, agar dapat kembali berperan sebagai penghimpun sikap kritis pemuda.

 

“Kasihan OKP yang justru aktif tapi KNPI sendiri kosong pimpinan, kedepan itu kita menghadapi bonus demografi,” ucap Fikri.

 

Sangat logis dan strategis, lanjut Fikri jika Musda di percepat dan di gelar awal tahun ini.

 

” Karena nantinya Pengurus baru dapat merancang program Kepemudaan yang di sinergiskan dengan Program Pemerintah Daerah Kab Bogor yg saat ini sedang merancang program-program sebagai wujud Visi misi kabupaten Bogor sebagai kabupaten yang maju, nyaman dan beradab,” tukasnya. (Bucek)

 

 

 

 

 

 

Editor : Tobing